Denpasar, baliilu.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Rapat dilaksanakan pada 26 April 2022 bertempat di Kantor Gubernur Bali. Rapat TPID ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, seluruh anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan salah satu upaya bersama untuk menjaga kestabilan harga di Provinsi Bali. “Perlu upaya dalam memantau harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi menjelang Idul Fitri,’’ ujar Dewa Indra.
Lebih lanjut, TPID se-Provinsi Bali diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga mendukung kestabilan ekonomi. Koordinasi perlu dilakukan untuk menjawab tantangan dalam melakukan pengendalian inflasi yang semakin kompleks.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho menyampaikan bahwa risiko inflasi tahun 2022 semakin berat. Salah satu penyebabnya adalah ketegangan politik Rusia – Ukraina yang berdampak langsung pada inflasi di beberapa negara, seperti Amerika, negara Eropa, Argentina, Rusia, dan Turki. Hal ini juga dapat berpengaruh pada kenaikan inflasi di Indonesia. Oleh karenanya, respons kebijakan TPID dalam pilar 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di Indonesia.
Lebih lanjut, Trisno menyampaikan jumlah wisatawan ke Bali menunjukkan tren peningkatan seiring dengan adanya pelonggaran mobilitas masyarakat, pembukaan direct flights dari luar negeri, kebijakan pelonggaran PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri). Pada periode Idul Fitri tahun ini, Trisno berharap jumlah wisatawan akan terus meningkat dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi Bali. Pariwisata Bali pada tahun 2022 diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2021 dan demand wisatawan mancanegara diharapkan terus meningkat.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. (Foto: Ist)
Trisno juga menyampaikan perkembangan inflasi di Provinsi Bali pada Maret 2022 sebesar 2,4% atau sedikit di bawah inflasi nasional sebesar 2,6%. Lebih lanjut lagi Trisno juga menyampaikan bahwa sesuai hasil Survei Pengendalian Harga (SPH) mingguan yang dilakukan Bank Indonesia, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di minggu ketiga bulan April 2022 antara lain bensin, minyak goreng, daging ayam, cabai merah, bawang putih, dan gula pasir. Oleh karenanya, perlu inovasi dan sinergi untuk mengatasi kenaikan harga, termasuk pemanfaatan teknologi terkini.
Trisno menyebut bahwa ke depan, beberapa faktor risiko peningkatan inflasi perlu menjadi perhatian seperti pemulihan pariwisata, kenaikan harga tiket pesawat, dan konflik geopolitik. Pada rapat koordinasi ini, Bank Indonesia memberikan beberapa rekomendasi di antaranya (1) melakukan pemantauan harga pangan dan stok komoditas pangan yang cenderung meningkat di bulan Ramadan dan Idul Fitri, (2) bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk memastikan tidak ada aksi penimbunan stok pangan, (3) data harga dan stok komoditas pangan agar terus ditingkatkan kualitasnya, serta (4) membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan dan melakukan kerja sama antardaerah baik di dalam maupun di luar Provinsi Bali.
Kepala BPS, Hanif Yahya menyampaikan bahwa secara historis, harga komoditas di Bali periode Ramadan/Idul Fitri cenderung menurun (deflasi). Meskipun demikian, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena menyumbang inflasi secara berulang di periode Ramadan/ldul Fitri Provinsi Bali, yakni daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan tongkol, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, pisang, jeruk, dan minyak goreng.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ni Luh Made Wiratmi menyebut operasi pasar perlu terus dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian harga. Meskipun demikian, tetap diperlukan terobosan dan inovasi yang sesuai dengan kondisi di Bali untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk mengatasi komoditas yang terus berulang sebagai penyumbang inflasi. Selain itu, perlu sinergi dan kolaborasi antardinas dan lembaga/instansi terkait dalam rangka menjaga kestabilan harga di wilayah Bali. (gs/bi)
Infografis penjualan eceran di Provinsi Bali. (Foto: Hms BI)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Maret 2026 masih terus bertumbuh secara tahunan. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 123,8 atau secara tahunan tumbuh 5,1% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). IPR Bali secara bulanan turut meningkat sebesar 0,5% (mtm) seiring dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Idulfitri. Rangkaian HBKN mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi barang-barang ritel seperti bahan bakar kendaraan bermotor (BBM), pakaian, serta makanan dan minuman.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulis mengatakan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponen pembentuknya, 6 (enam) sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi ada pada kategori Barang Lainnya (farmasi, kosmetik, elpiji rumah tangga, dan barang kimia untuk rumah tangga) dengan peningkatan sebesar 2,4% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 1,5% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mainan anakanak, kertas, karton, alat tulis, alat olahraga, dan alat musik) dengan peningkatan sebesar 1,2% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 0,8% (mtm).
Tingkat konsumsi yang tumbuh terkendali tercermin dari inflasi tahunan pada bulan Maret 2026 sebesar 2,81% (yoy). Tingkat inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%, dengan target kisaran inflasi berada di antara 1,5% hingga 3,5%.
Data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) berkaitan dengan perkembangan kredit tahunan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan pada hingga Februari 2026 turut menunjukkan peningkatan sebesar 1,46% (yoy). Berlanjutnya prospek positif penjualan ritel di Bali terlihat dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah.
Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Mei 2026 sebesar 174, lebih tinggi dari IEP April 2026 sebesar 170. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Agustus 2026 sebesar 194, lebih tinggi dibandingkan IEP Juli 2026 sebesar 184. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP > 100).
Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Maret 2026. Lebih lanjut, Pemerintah melanjutkan kebijakan subsidi BBM untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Sedangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengimplementasikan operasi pasar murah bagi komoditas strategis. “Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan,“ ujar Erwin. (gs/bi)
Infografis optimisme konsumen di Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Optimisme konsumen terhadap perekonomian di Bali masih terus berlanjut yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 127,3 (nilai indeks > 100), meskipun mengalami perlambatan atau turun sebesar 2,6% (mtm). Penurunan tersebut melandai dibandingkan dengan IKK Februari 2026 yang turun sebesar 3,6% (mtm).
Lebih lanjut, IKK Provinsi Bali masih lebih tinggi dari IKK Nasional dengan IKK sebesar 122,9. Keyakinan konsumen mayoritas didorong oleh kelompok pendapatan Rp 3-4 juta (138,6), Rp 5-6 juta (136,8), dan kelompok pendapatan Rp 2-3 juta (130,5). Optimisme IKK turut tercermin dari responden kategori pekerja di sektor formal (127,2) dan informal (127,3).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui siaran pers menyatakan bahwa Survei Konsumen adalah survei yang dilaksanakan setiap bulan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini serta harapan konsumen mengenai perkembangan perekonomian di masa mendatang. Perlambatan komponen IKK tertahan oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari sebelumnya 140,2 menjadi 124,7. Faktor penahan pertumbuhan IEK berasal dari penurunan seluruh komponen pembentuk IKE, antara lain indeks prakiraan penghasilan 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini yang menurun sebesar 15,5% (mtm) atau sebesar 123,0, indeks prakiraan ketersediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang yang menurun sebesar 9,6% (mtm) atau sebesar 122,0, serta indeks prakiraan kegiatan usaha 6 bulan mendatang dibandingkan saat ini sebesar 7,9% (mtm) atau sebesar 129,0.
Responden menyatakan adanya kecenderungan penurunan perjalanan wisatawan ke Bali seiring dengan konflik perang di Timur Tengah yang meningkatkan risiko kenaikan harga avtur dan keterbatasan maskapai. Adanya sejumlah pembatalan perjalanan wisatawan ke Bali ini memberikan efek domino bagi keberlangsungan kondisi usaha di Bali sebagai wilayah yang bergantung dari sektor pariwisata.
Meskipun demikian, Erwin Soeriadimadja menegaskan momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri turut mendorong IKK Maret 2026 tumbuh lebih baik jika dibandingkan IKK Februari 2026. Optimisme tersebut sejalan dengan data Angkasapura pada bulan Maret 2026 yang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 9,6% (mtm) atau total jumlah kunjungan sebanyak 892 ribu orang. Adapun peningkatan wisatawan didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 26,3% (mtm), lebih tinggi dibandingkan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 0,8% (mtm). Peningkatan kunjungan wisatawan yang selaras dengan peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) mampu menahan penurunan IKK lebih lanjut, dari IKE 121,0 menjadi 129,8 (naik 7,3%; mtm).
Erwin lanjut mengungkapkan bahwa faktor pendorong pertumbuhan IKE berasal dari peningkatan tiga komponen yaitu indeks konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 15,0% (mtm), indeks penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 5,5% (mtm), serta indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu sebesar 3,0% (mtm).
Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. TPID terus memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pengawasan harga pada komoditas pangan utama, serta koordinasi rutin untuk memastikan jalur distribusi pangan tetap terjaga.
Demi mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026 masih mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Lebih lanjut, untuk menjaga konsumsi masyarakat di tengah instabilitas geopolitik, pada tanggal 1 April 2026 Pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Stimulus tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth). (gs/bi)
Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 1 April 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Maret 2026 mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan Februari sebesar 0,70% (mtm).
Beberapa catatan peristiwa seperti perayaan HBKN Nyepi dan Idulfitri, kenaikan harga cabai, serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mendorong dinamika pergerakan inflasi secara bulanan. Sementara itu, inflasi Provinsi Bali secara tahunan menurun dari 3,89% (yoy) pada Februari 2026 menjadi 2,81% (yoy). Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Maret 2026.
Singaraja mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,90% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,40 % (yoy), diikuti Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan sebesar 0,63% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 2,67% (yoy), selanjutnya Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan sebesar 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 2,09% (yoy). Lebih lanjut Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,42% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,02% (yoy).
Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Maret 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, dan cabai merah. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tarif angkutan udara, emas, bawang putih, beras dan kangkung.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja mengapresiasi berbagai langkah strategis TPID se-Bali, salah satunya melalui penguatan koordinasi bersama dalam High Level Meeting (HLM) menjelang HBKN Idulfitri dan Nyepi sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran.
“Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau yang disertai potensi El Nino, potensi kenaikan harga minyak dan komoditas dunia di tengah ketidakpastian global, serta peningkatan permintaan HBKN Galungan Kuningan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%. (gs/bi)