Denpasar, baliilu.com
– Pemerintah Provinsi Bali, melalui Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19, menyampaikan perkembangan penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19) di Provinsi Bali Sabtu (6/6-2020) terjadi lonjakan kasus penambahan terkonfirmasi
positif sebanyak 33 orang. Mereka terdiri dari 31 orang WNI (2 orang PMI, 11
orang imported case Indonesia, 18
orang transmisi local, dan 2 orang WNA). Sehingga jumlah kumulatif pasien
positif 557 orang.
Sementara itu, jumlah pasien yang telah sembuh bertambah 2
orang WNI dari transmisi local. Sehingga jumlah pasien sembuh mencapai 371
orang.
Jumlah pasien yang meninggal mencapai 5 orang. Jumlah pasien
positif dalam perawatan (kasus aktif) 181 orang yang berada di 8 rumah sakit
dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT RS Nyitdah dan BPK Pering.
Dewa Made Indra yang juga selaku Sekda Bali melalui siaran persnya
mengatakan jumlah angka positif di Bali untuk transmisi lokal terus meningkat,
secara kumulatif berjumlah 263 orang. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang
tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19, seperti
pemakaian masker, mencuci tangan, physical
distancing dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus
transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya
pencegahan virus ini.
Lebih lanjut Dewa Indra menyatakan, Gubernur Bali Wayan
Koster menyampaikan kebijakan soal sistem kerja pegawai aparatur sipil negara
(ASN) dalam tatanan kehidupan Era Baru di instansi pemerintah yang tertuang
dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 730/9899/MP/BKD.
Kebijakan yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2020
bertujuan memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja instansi
secara efektif, memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan
efektif, dan mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko
Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota
se-Bali, dengan tetap mengutamakan prosedur kesehatan seperti jaga jarak,
penggunaan masker, mencuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan lainnya.
Yang boleh melakukan perjalanan, dikecualikan untuk angkutan
logistik, kesehatan, diplomatik, tugas lembaga tinggi negara serta angkutan
logistik penanganan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran
Covid-19.
Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Bali melalui
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali mewajibkan setiap
orang yang akan memasuki Provinsi Bali melalui bandara bagi kru pesawat udara
cukup dipersyaratkan dokumen rapid test
negatif yang berlaku 7 hari sejak penerbitannya, ASN / TNI / Polri dalam rangka
penugasan karena sesuatu hal tidak bisa mendapatkan PCR test diperbolehkan
dengan dokumen rapid test negatif
yang masih berlaku, bagi calon panumpang dari suatu wilayah / daerah yang tidak
ada fasilitas pelayanan PCR test, boleh dengan dokumen rapid test dengan surat pernyataan bersedia di swab PCR test dan
karantina dengan biaya dari yang bersangkutan.
Sedangkan bagi penumpang transit yang turun di Bali dan
melanjutkan perjalanan (moda darat/laut/udara) dalam waktu tidak lebih 24 jam
diperbolehkan cukup rapid test saja
dan jika menginap di hotel yang telah ditentukan (isolasi mandiri), dan
mengimbau masyarakat Bali untuk menaati peraturan tersebut dengan penuh
disiplin sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Berkaitan kebijakan ini pula melalui Gugus Tugas dan berkolaborasi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, Polri dan pemerintah pusat di daerah
bersama-sama menegakkan peraturan tersebut dengan melakukan upaya penebalan
penjagaan di pintu-pintu masuk Pulau Bali yaitu di Bandara Ngurah Rai,
Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa dan
Pelabuhan Padangbai. Jika masyarakat akan melintasi jalur-jalur ini maka pada
pintu masuk akan dijaga petugas.
Untuk itu dimohon pengertian masyarakat untuk mematuhi
peraturan dan lebih baik tetap di tempat. Masyarakat Bali yang akan mudik lebih
baik mempertimbangkannya. Pengetatan ini tidak hanya dilakukan Pemprov Bali
namun juga pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu
sebaiknya tidak mudik tetap di tempat.
Begitu pula krama Bali yang ada di luar daerah khususnya di
daerah yang melakukan PSBB atau daerah zona merah dimohon agar tetap di tempat
jangan dulu pulang ke Bali. Kepulangan krama Bali bisa berdampak negatif pada
anda, keluarga dan masyarakat Bali, karena kita tidak tahu jika kita terinfeksi atau tidak sampai dilakukan tes. Untuk itu masyarakat Bali
diminta tetap tinggal di tempat dulu kecuali
ada hal yang sangat penting atau mendesak.
Mengingat transmisi lokal Covid-19 memperlihatkan
kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka diminta kepada
seluruh warga masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
politik, dan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menguatkan disiplin
kita semua dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 yakni selalu
menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga
jarak, menghindari keramaian, melaksanakan etika batuk/bersin, melakukan
penyemprotan disinfektan pada tempat yang tepat, menjaga kesehatan dan
kebugaran tubuh kita. Semakin kita disiplin dalam pelaksanaan pencegahan ini
maka transmisi lokal penyebaran Covid-19 pasti bisa kita hentikan.
Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, kami minta
semua elemen masyarakat membantu dan bekerjasama dengan petugas survailans Dinas Kesehatan dalam
melaksanakan tracing contact untuk
menemukan siapa pun yang pernah kontak dekat dengan orang yang positif Covid-19
sehingga kita bisa menangani lebih awal orang-orang yang berisiko terinfeksi
Covid-19 guna mencegah penyebaran berikutnya kepada orang lain. (*/gs)