FGD: Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Sukawati bersama KPw Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat menghadiri dan mengisi Focus Group Discussion (FGD) "Strategi Penegakan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Bali Nusra", di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (20/6/2023). (Foto: ist)
Manggarai Barat, NTT, baliilu.com – Kampanye edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan rupiah sebagai mata uang resmi negara, perlu dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Kampanye ini dapat melibatkan media sosial, materi promosi, brosur, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan industri pariwisata, sekaligus mendorong masyarakat lokal dan pemangku kepentingan di Bali Nusra untuk mendukung penggunaan rupiah dengan mengedepankan produk-produk lokal dan mempromosikan keberagaman budaya Indonesia. Hal ini secara tidak langsung dapat membangkitkan rasa bangga dalam menggunakan mata uang negara sendiri.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Sukawati saat menghadiri dan mengisi Focus Group Discussion (FGD) “Strategi Penegakan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Bali Nusra”, di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (20/6/2023).
Wakil Gubernur Bali Prof. Tjok. Oka Sukawati. (Foto: ist)
Ditambahkan oleh Wagub Cok Ace bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melindungi penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran adalah menguatkan penegakan peraturan terkait penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan ini dapat melibatkan pihak kepolisian, otoritas keuangan, dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan dan penindakan terhadap praktik penolakan penggunaan rupiah atau praktik ilegal lainnya.
Selain itu, menerapkan pembatasan penggunaan mata uang asing atau pembatasan tertentu terhadap penerimaan mata uang asing di sektor tertentu, terutama di tempat-tempat wisata yang sangat bergantung pada pengunjung asing. Langkah ini dapat mendorong penggunaan rupiah dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal.
Dan yang terpenting menurut Cok Ace yang juga menjabat sebagai Ketua PHRI Bali adalah melakukan kerja sama dengan institusi keuangan baik itu bank dan lembaga keuangan, yang berperan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang memudahkan transaksi menggunakan rupiah, seperti penggunaan aplikasi pembayaran digital dan penyediaan sarana penerimaan kartu kredit yang lebih luas.
Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan rupiah di Bali Nusra mengalami sejumlah kendala dan tantangan, salah satunya keterbatasan penerimaan kartu kredit di beberapa tempat di wilayah Bali Nusra, terutama yang lebih kecil atau pedesaan yang mengalami keterbatasan dalam menerima pembayaran dengan kartu kredit, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi kemudahan transaksi non-tunai. Selain itu minat penggunaan mata uang asing di beberapa tempat wisata yang lebih populer di Bali Nusra, terutama yang banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional, ada kemungkinan diterima mata uang asing seperti Dollar Amerika Serikat atau Euro. Hal ini dapat mengurangi penggunaan rupiah dalam transaksi.
Lebih lanjut dipaparkan Wagub Bali, bahwa dalam menerapkan strategi ini, penting untuk dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, otoritas keuangan, asosiasi bisnis, dan masyarakat secara luas. Perubahan budaya dan kebiasaan penggunaan mata uang membutuhkan waktu, kesadaran, dan kerja sama dari semua pihak terkait. Dapat diketahui juga bahwa nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mengalami fluktuasi. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang dan jasa di Bali dan Nusa Tenggara, terutama yang terkait dengan impor. Ini dapat menjadi tantangan dalam mengelola anggaran dan harga bagi wisatawan asing. “Dan hal yang lebih mendukung bagi rupiah semakin minim sebagai alat tukar dan transaksi adalah keterbatasan infrastruktur pembayaran digital. Meskipun transaksi non-tunai semakin umum, terutama dengan aplikasi pembayaran digital, beberapa tempat di Bali dan Nusa Tenggara mungkin belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang mendukung penggunaan teknologi ini. Sehingga hal ini dapat membatasi penggunaan non-tunai, serta adanya preferensi uang tunai dimana beberapa individu dan bisnis mungkin lebih memilih uang tunai sebagai metode pembayaran. Ini dapat menjadi kendala jika kita berharap untuk melakukan transaksi non-tunai menggunakan kartu kredit atau aplikasi pembayaran digital,” ungkap Cok Ace.
Pada bagian terakhir paparannya, Wagub Cok Ace mengatakan bahwa penting diterapkan kolaborasi dengan pihak wisatawan. Dimana dengan cara menggandeng para wisatawan, baik lokal maupun internasional untuk mendukung penggunaan rupiah selama kunjungan mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di tempat-tempat wisata, pelatihan untuk wisatawan tentang keuntungan penggunaan rupiah, dan memberikan insentif khusus kepada wisatawan yang menggunakan mata uang lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho. (Foto: ist)
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menambahkan bahwa rupiah sebagai alat pembayaran resmi harus mulai diperkenalkan kepada wisatawan, dalam rangka menumbuhkan rasa bangga terhadap mata uang rupiah. Untuk menumbuhkan kecintaan terhadap rupiah dan aktif terhadap penggunaan mata uang rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali terus melakukan edukasi dan sosialisasi kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia, khususnya di Bali kepada pelaku usaha restoran, perdagangan, tempat hiburan, perhotelan dan persewaan kendaraan bermotor untuk mewajibkan penggunaan rupiah dan kuotasi harga barang/ jasa untuk wajib menggunakan rupiah.
Hal ini juga didukung oleh Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Bali Agus Sistyo bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersinergi dengan Pemerintah Bali dan Kepolisian Daerah Bali untuk memperkuat dan memperketat pengawasan penggunaan rupiah sebagai satu – satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Selain itu pihaknya juga bekerja sama dengan komunitas Blockchain untuk mengedukasi dan menyosialisasikan bahwa kripto hanya merupakan aset dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. (gs/bi)
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.
“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.
Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.
“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.
Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.
Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.
Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.
Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.
Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)