Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali Dorong Gubernur Angkat Tenaga Kontrak Jadi P3K atau PNS

BALIILU Tayang

:

nova
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsi masing-masing OPD, Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali meminta agar Tenaga Kontrak dipertahankan dengan honor minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR).

‘‘Bila memungkinkan agar Tenaga Kontrak diangkat sebagai PNS secara bertahap sesuai dengan masa kontrak dan formasi yang ada, serta kalau tidak memungkinkan setidaknya diangkat sebagai PPPK,‘‘ ujar juru bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat I Komang Nova Sewi Putra pada rapat paripurna ke-18 DPRD Bali masa persidangan II tahun 2023 untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semesta Berencana tahun anggaran 2022, Senin (12/6/2023) di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja 3 Denpasar.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry dan Tjok. Asmara Putra Sukawati dihadiri pimpinan dan segenap anggota DPRD Bali, Gubernur Bali yang diwakili Wagub Tjok. Oka Sukawati, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekwan Gede Indra Dewa Putra, serta pimpinan sejumlah OPD di Pemprov Bali.

Selain itu, Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada Gubernur dan jajarannya atas capaian yang membanggakan yakni Pemerintah Provinsi Bali telah berhasil mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI, dan capaian ini adalah yang ke-10 kalinya. Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan BPK RI, bahwa pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Provinsi Bali yang salah satunya dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang berada diatas rerata nasional.

Baca Juga  <strong>Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi: DPRD Bali 55 Kursi, Badung dan Gianyar Bertambah 5 Kursi</strong>

Fraksi Partai Demokrat juga menyarankan agar diadakan pendidikan dan latihan (diklat) yang berkaitan dengan sinkronisasai pelaksanaan antara Analisis Standar Biaya dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan mengundang narasumber dari pusat dan melibatkan unsur perencana di semua OPD serta menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan. “Dengan diklat ini diharapkan terjadi pemahaman yang sama tentang perencanaan yang berbasis Analisis Standar Biaya untuk mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah,” katanya.

Nova juga meminta Gubernur melakukan evaluasi terhadap realisasi Penyertaan Modal/Investasi Daerah sebesar 0 rupiah dari yang dianggarkan 5 miliar rupiah.

Berkenaan dengan sektor pariwisata, lanjut Nova Sewi Putra, kita terlalu bangga dengan data statistik dengan adanya peningkatan kuantitas wisatawan yang datang ke Bali, sehingga untuk mencapainya maka Bali dijual murah. Akibatnya banyak turis yang kere datang ke Bali dan banyak yang berulah dan mengganggu ketertiban, kenyamanan dan ketentraman masyarakat Bali, bahkan banyak yang merebut kegiatan dan kesempatan kerja masyarakat Bali.

“Mari kita bangga dengan kualitas wisatawan yang datang ke Bali dengan menjaring wisatawan yang berduit dan betul-betul ingin menikmati keindahan alam, adat-istiadat, tradisi, seni-budaya dan kearifan lokal Bali,” katanya.

Berkenaan dengan rencana larangan mendaki gunung di Bali, mengingat hal ini tidak hanya berkaitan dengan kesucian gunung tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat di sekitarnya, maka Fraksi Partai Demokrat sarankan agar Gubernur mendengarkan pendapat masyarakat sekitarnya dengan menugaskan bupati/walikota se-Bali untuk menjaring pendapat masyarakat dengan mengundang antara lain PHDI, MDA, kepala desa, bendesa adat, tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada di sekitar gunung tersebut, sehingga tidak ada kesan Gubernur, pemimpin yang tidak mau mendengar opini atau pendapat masyarakat. “Mudah-mudahan penjaringan pendapat yang dilakukan oleh bupati/walikota se-Bali diperoleh satu sistem tata kelola pendakian gunung di Bali, yang dapat memenuhi kepentingan semua pihak,” katanya.

Baca Juga  Rapat Pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali

Dengan telah berfungsinya dermaga penyeberangan dari Sanur ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, mengakibatkan kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai dari patung Titi Banda di Tohpati sampai traffic light perempatan Sanur tidak bisa dihindari karena banyaknya mobil yang parkir di badan jalan dan banyaknya orang yang lalu-lalang di jalanan. Dalam masa-masa yang akan datang Bali masih mengharapkan sektor pariwisata terus berkembang dan kemungkinan wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan akan semakin bertambah.

Demikian juga masyarakat Bali yang beragama Hindu srada baktinya terhadap Ida Sang Hyang Widi Wasa yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan ekonominya, maka kemacetan di Jalan By Pass Ngurah Rai Tohpati–Sanur akan semakin parah. “Untuk itu Fraksi Partai Demokrat sarankan agar segera mencarikan solusinya dengan memperluas tempat parkir dan membangun jalan alternatif, sehingga tidak banyak mengganggu lalu lintas di jalan bypass Ngurah Rai,” katanya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Klarifikasi Kapendam IX/Udayana Terkait Ranpur Anoa yang Terparkir di Area Student Center Universitas Udayana

Published

on

By

Kapendam IX/Udayana Kolonel Amrizal Nasution
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Menanggapi unggahan di media sosial Instagram yang memperlihatkan kendaraan tempur (Ranpur) Anoa bernomor 9557-IX terparkir di area Student Center Universitas Udayana, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution menyampaikan bahwa keberadaan kendaraan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengamanan Very Very Important Person (VVIP).

“Benar, Ranpur Anoa tersebut merupakan kendaraan yang disiapkan untuk mendukung tugas pengamanan VVIP. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah melaksanakan Apel Gelar Pasukan di Makorem, kendaraan bergerak menuju titik penempatan sesuai arahan unsur pengamanan VVIP,” jelas Kolonel Inf Amrizal Nasution, Jumat, 23 Oktober 2026.

Kolonel Amrizal menjelaskan, Ranpur Anoa tiba di area parkir Universitas Udayana sekitar pukul 10.00 WITA karena lokasi pos pengamanan yang dituju tidak memiliki area parkir yang memadai. Area parkir kampus dipilih dengan pertimbangan jaraknya yang relatif dekat dengan lokasi posyandu, setelah memperoleh izin dari petugas keamanan dan dosen Universitas Udayana.

“Penempatan kendaraan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis di lapangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan. Selanjutnya, penempatan dan pergerakan kendaraan tetap mengikuti arahan unsur yang bertanggung jawab dalam pengamanan VVIP,” tambahnya.

Selanjutnya, Pada Kamis, 22 Oktober 2026, Ranpur Anoa tersebut bergerak menuju markas kompi untuk pengisian bahan bakar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, guna menempati kedudukan pengamanan VVIP sesuai arahan yang telah ditentukan.

Kapendam menegaskan bahwa keberadaan Ranpur Anoa di area parkir Universitas Udayana berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pengamanan VVIP, bukan untuk kepentingan di luar tugas kedinasan.

“Kami mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan dari unggahan yang belum menyajikan kronologi secara utuh. Apabila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, masyarakat dapat mengacu pada keterangan resmi dari pihak terkait,” pungkas Kolonel Inf Amrizal Nasution. (gs/bi)

Baca Juga  RDP Pansus TRAP DPRD Bali Memanas

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Jajaki Peluang Ekspor Sapi Bali ke Timor-Leste, Dorong Kerja Sama Peternakan yang Saling Menguntungkan

Published

on

By

Gubernur Koster terima kunjungan Pejabat Peternakan Timor-Leste
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster, menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan, Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, menerima kunjungan Sekretaris Negara Peternakan, Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor peternakan, khususnya potensi ekspor sapi Bali untuk mendukung pengembangan populasi dan peningkatan kualitas ternak di Timor-Leste.

Pertemuan ini sekaligus menjadi tindak lanjut komunikasi yang telah terjalin antara Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjajaki kerja sama peternakan yang saling menguntungkan.

Melalui kerja sama tersebut, Bali berpeluang memperluas pasar bagi komoditas peternakan daerah, sementara Timor-Leste dapat memanfaatkan potensi sapi Bali untuk mendukung peningkatan produksi ternak dan penguatan ketahanan pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Timor-Leste menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki pasokan sapi dari Bali guna mendukung pengembangan sektor peternakan di negaranya.

Pembahasan awal mencakup kemungkinan ketersediaan hingga 10.000 ekor sapi. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pendataan dan kajian teknis untuk memastikan jumlah ternak yang tersedia dan memenuhi persyaratan perdagangan.

Menanggapi peluang tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait untuk memastikan potensi pasokan sapi Bali berdasarkan kondisi di lapangan.

Pendataan perlu mencakup jumlah ternak yang dapat dipasarkan, usia, jenis kelamin, asal ternak, kondisi kesehatan hewan, serta kesiapan peternak dan fasilitas pendukung.

Langkah ini diperlukan agar rencana kerja sama dapat disusun berdasarkan data yang akurat, dengan tetap memperhatikan kebutuhan peternak lokal dan keberlanjutan populasi sapi Bali.

Gubernur Koster menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan pemenuhan ketentuan yang berlaku sebelum peluang ekspor sapi Bali ke Timor-Leste dapat ditindaklanjuti.

Baca Juga  Rapat Pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi persyaratan kesehatan hewan, karantina, transportasi ternak, kapasitas pengiriman, serta prosedur administrasi dan perdagangan internasional.

Seluruh tahapan tersebut memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berwenang agar mekanisme perdagangan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di Indonesia maupun Timor-Leste.

Selain memastikan kelancaran pengiriman, pemenuhan persyaratan teknis dan administratif juga penting untuk memberikan kepastian bagi kedua pihak serta melindungi kepentingan peternak Bali.

Selain menjajaki peluang perdagangan sapi, pertemuan tersebut turut membahas potensi kerja sama dalam pengembangan kapasitas peternak dan pertukaran pengetahuan di bidang peternakan.

Kerja sama yang dapat dikembangkan antara lain mencakup pembibitan, peningkatan mutu genetik ternak, pengelolaan peternakan, serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Gubernur Koster menyambut baik peluang kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan ternak, tetapi juga mendukung pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan.

Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peternak dan pelaku usaha peternakan di Bali maupun Timor-Leste.

Dorong Kerja Sama yang Konkret

Gubernur Koster berharap peluang kerja sama yang telah dibahas dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Timor-Leste, serta kementerian dan lembaga terkait.

Koordinasi lanjutan diperlukan untuk memastikan kebutuhan ternak, potensi pasokan, persyaratan perdagangan, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.

Pemerintah Provinsi Bali juga perlu memastikan bahwa pengembangan peluang perdagangan sapi tetap memperhatikan keberlanjutan populasi ternak dan kepentingan peternak lokal.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, kerja sama Bali dan Timor-Leste diharapkan dapat berkembang menjadi kemitraan yang konkret, produktif, dan saling menguntungkan, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak di sektor peternakan. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali Ajukan Raperda Inisiatif Dewan Tentang Pengarusutamaan Gender

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster: Pariwisata Jadi Indikator Penting Pertumbuhan Ekonomi Bali

Published

on

By

Gubernur Koster hadiri Temu Wirasa Stakeholders
HADIRI TEMU WIRASA: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tumpuan utama perekonomian Bali. Oleh karena itu, perkembangan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi dan pertumbuhan ekonomi Bali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri Temu Wirasa Stakeholders 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali di Gedung Dharma Negara Alaya, Denpasar, Jumat (23/10/2026).

“Secara umum, melihat ekonomi Bali bagus atau tidak itu sederhana, dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik wisatawan asing maupun domestik, apakah naik atau turun,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perhotelan, vila, restoran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, hingga pertanian dan penyediaan pangan. Dengan karakteristik tersebut, peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pariwisata, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Bali pada 2025 mencapai sekitar 66 persen. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pariwisata memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian daerah. Karena itu, keberlanjutan sektor pariwisata menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Bali.

Dari sisi kunjungan wisatawan, Gubernur Koster menyampaikan bahwa perkembangan wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir September 2026 menunjukkan tren positif dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami penurunan pada Februari hingga April 2026 akibat dinamika geopolitik global, kunjungan wisman kembali pulih dan menunjukkan peningkatan.

Baca Juga  Rapat Pembahasan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali

Gubernur Koster juga menyoroti capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 yang mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali, bahkan melampaui jumlah kunjungan sebelum pandemi Covid-19 pada 2019.

Sejalan dengan perkembangan pariwisata, perekonomian Bali pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,82 persen. Gubernur Koster menilai capaian tersebut memiliki arti penting karena struktur perekonomian Bali terutama ditopang oleh sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan oleh eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan minyak dan gas bumi.

“Bedanya ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi pariwisata sangat jauh. Kalau ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti tambang, minyak, gas, dan emas, hanya terkonsentrasi di satu tempat. Namun, kalau ekonomi berbasis pariwisata, dampaknya menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali,” jelasnya.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa meskipun aktivitas pariwisata cenderung terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar, manfaat ekonominya turut dirasakan masyarakat di kabupaten/kota lainnya. Kebutuhan sektor pariwisata terhadap produk pertanian, bahan pangan, kerajinan, transportasi, dan berbagai jasa pendukung menciptakan keterkaitan ekonomi antardaerah di Bali.

Kinerja perekonomian Bali juga tercermin dari sejumlah indikator sosial yang menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan Bali tercatat sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,45 persen, serta rasio Gini sebesar 0,333. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali turut diikuti oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif baik.

Dengan memperhatikan perkembangan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi masyarakat, Gubernur Koster optimistis pertumbuhan ekonomi Bali pada 2026 akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Jadi, kalau dibandingkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 dengan tahun 2025, pasti jauh lebih bagus,” tegas Gubernur Koster.

Baca Juga  DPRD Bali Terima Raperda Perubahan APBD 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Kendati demikian, Gubernur Koster mengingatkan adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian, khususnya penurunan kunjungan wisatawan domestik yang antara lain dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, wisatawan domestik memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan sektor pariwisata dan aktivitas perekonomian Bali secara keseluruhan.

Gubernur Koster menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan ketahanan sektor pariwisata karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial masyarakat Bali.

“Sekarang, pariwisata menjadi tumpuan ekonomi Bali. Artinya, hidup kita di Bali bergantung pada pariwisata. Kalau ini terganggu, dampaknya tidak hanya ke ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menyampaikan bahwa ketersediaan data dan informasi yang akurat dari para pemangku kepentingan memiliki peran strategis dalam memahami perkembangan perekonomian daerah serta mendukung perumusan kebijakan ekonomi yang tepat.

Achris menjelaskan bahwa informasi yang diperoleh dari para responden survei Bank Indonesia menjadi salah satu sinyal awal untuk mengidentifikasi perkembangan dunia usaha, perilaku konsumen, serta pergerakan harga di masyarakat sebelum data makroekonomi resmi dirilis. Informasi tersebut turut menjadi bahan dalam penyusunan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan rekomendasi kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan perekonomian Bali pada 2026 tetap tumbuh positif pada kisaran 5,4–5,9 persen. Sementara itu, inflasi diharapkan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen.

Temu Wirasa Stakeholders 2026 mengusung tema “Data Pramana, Bali Rahayu: Bersinergi Mendorong Pertumbuhan Bali yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Kegiatan ini menjadi wadah penguatan sinergi antara Bank Indonesia, responden survei, dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas serta ketersediaan data ekonomi daerah.

Baca Juga  DPRD Bali Ajukan Raperda Inisiatif Dewan Tentang Pengarusutamaan Gender

Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran informasi yang berkelanjutan guna mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan perekonomian Bali di tengah dinamika ekonomi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca