Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pansus DPRD Bali Gelar Raker, Bahas Raperda Transportasi Pariwisata

BALIILU Tayang

:

pansus dprd bali
RAKER: Komisi II dan III DPRD Bali saat menggelar rapat kerja terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi. (Foto: bi) 

Denpasar, baliilu.com – Setelah Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Bali, Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi langsung melakukan rapat kerja membahas raperda tersebut, Senin (8/9/2025) di lantai III Kantor DPRD Bali.

Raker yang melibatkan Komisi II dan Komisi III DPRD Bali ini membahas garis besar substansi regulasi yang diusulkan dewan.

Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa bersama Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi III DPRD Bali I Nyoman Suyasa. Turut hadir jajaran eksekutif seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan Biro Hukum serta OPD terkait lainnya.

Ketua Pansus Nyoman Suyasa mengatakan isi substansi rapat perdana tersebut masih bersifat umum.

“Ya, kesimpulan rapat tadi ini kan baru rapat pertama. Jadi belum dapat disimpulkan terkait materi. Penekanannya hanya pada judul, agar lebih spesifik pada layanan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, tidak melebar ke tata kelola transportasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Suyasa menuturkan pembahasan detail pasal per pasal akan dilakukan pada pertemuan berikutnya dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Biro Hukum.

Hal ini untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, termasuk enam tuntutan Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali yang sempat disampaikan sebelumnya (mulai soal pembatasan kuota kendaraan online, penetapan tarif standar, kewajiban penggunaan plat Bali, dan lainnya).

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali Nyoman Sunarya, yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dewan menyusun regulasi ini. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya untuk merespons persoalan transportasi di Bali.

“Kami dari Dinas Perhubungan Bali mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau yang ada di Dewan. Jadi apa yang beliau lakukan ini sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan transportasi yang ada di Bali,” ucapnya.

Baca Juga  Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Bali Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Ke-79 dan Selamat Hari Jadi Ke-66 Provinsi Bali

Ia menegaskan, proses penyusunan aturan ini memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk para pelaku transportasi. Dari sisi kebijakan dan implementasi, menurutnya, standar keselamatan dan keamanan wajib dipenuhi, serta seluruh angkutan di Bali harus memiliki izin resmi.

“Semua angkutan yang ada di Bali itu harus berizin, kemudian harus mempunyai standar, baik itu keselamatan maupun keamanan. Itu yang kita harapkan dari semua pihak,” jelasnya.

Sunarya menambahkan, karena proses ini masih berjalan, diperlukan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder agar regulasi benar-benar bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ia meminta masyarakat terutama driver bersabar sembari memberikan masukan agar Raperda dapat disusun dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyoroti persoalan keamanan masyarakat dan wisatawan. Ia menilai, layanan berbasis ‘aplikasi’ seperti yang ada di dalam nama Raperda ini agar dapat menjadi instrumen pengawasan yang lebih efektif.

“Banyak wisatawan ini, ketika malam-malam atau apa ini ada terjadi pemerkosaan, ada terjadi perampokan sehingga dengan adanya aplikasi ini sebenarnya mempermudah pengawasan tersebut,” ujarnya.

Ajus Linggih, panggilan akrabnya menyampaikan apresiasi terhadap adanya label resmi kendaraan ‘Kreta Bali Smitha’ yang menjadi identitas angkutan resmi di Bali. Namun, menurutnya tantangan berikutnya adalah bagaimana penerapan tersebut bisa menyentuh kendaraan yang sudah beroperasi.

Lebih jauh, Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali itu mengusulkan agar sistem aplikasi dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan, misalnya penanda bagi pengemudi yang memiliki sertifikasi pengetahuan budaya Bali.

“Contoh misalnya, ketika kita memperlakukan sertifikasi pengetahuan budaya Bali dan lain-lain, mungkin di aplikasi ini bisa ditambah ini juga untuk driver yang punya, oh ini certified driver lho yang punya pengetahuan tentang budaya Bali. Sehingga ratenya di sana itu lebih tinggi daripada driver biasa,” katanya.

Baca Juga  DPRD Bali Sepakati Raperda RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045 Ditetapkan Jadi Perda

Ia juga mendorong sinergi dengan program pemerintah pusat, termasuk dalam pembentukan Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, apakah bisa dipertimbangkan keberadaan koperasi dapat menjadi wadah bagi para pengemudi.

Disisi lain, Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, menilai kunci utama ada pada kepastian badan usaha yang menaungi layanan transportasi aplikasi di Bali.

“Karena ini adalah inisiatif dewan. Nah tentunya dari semua rancangan yang kami ajukan ke eksekutif sesuai dengan jawaban Wakil Gubernur tadi bahwa harus ada badan usaha yang menaungi daripada aplikasi itu sendiri. Jadi itu dulu yang kita harus pahami sehingga kita ingin sepakat melindungi masyarakat lokal kita yang bergerak di bidang usaha angkutan sewa khusus pariwisata,” ujarnya.

Disel Astawa menambahkan, perlindungan hukum bagi driver lokal sangat penting di tengah persaingan dengan pengemudi dari luar daerah. Menurutnya, ada tiga aspek utama yang harus diputuskan, kuota kendaraan, penetapan tarif, serta badan usaha yang menjadi payung hukum.

“Agar masyarakat kita mampu bersaing, salah satu yang harus kita kedepankan di sini adalah masalah kuota, tarif, dan badan usaha. Apakah dibutuhkan badan usaha milik daerah sebagai perusahaan penyedia aplikasi untuk melindungi angkutan sewa tersebut, sehingga masyarakat terayomi dan terlindungi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari enam tuntutan yang sebelumnya disuarakan, mulai dari pembatasan kuota kendaraan online, penetapan tarif standar, kewajiban penggunaan plat Bali, hingga rekrutmen driver lokal. Dewan menargetkan pembahasan bisa dipercepat agar segera ada kepastian hukum bagi para pelaku transportasi.

“Mereka mendesak bahwa kita janji enam bulan harus selesai. Nah tentunya dalam harapan kita dua minggu atau seminggu ini kita konsentrasi penuh ke pembahasan ini biar ada hasil yang maksimal,” tutupnya. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali Ajukan Raperda Inisiatif Dewan Tentang Pengarusutamaan Gender

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Terima Kunjungan Panja Komisi II DPR RI, Bahas Penyempurnaan Sistem Pemilu

Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi, Masukan Akademisi, KPU, dan Bawaslu Bali Jadi Bahan Penyusunan Perubahan Regulasi Pemilu

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kerja Panja Komisi II DPR RI di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11). Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai bahan penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi. Menurutnya, pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kepemimpinan dan pengisian jabatan politik, melainkan sarana untuk memastikan aspirasi masyarakat terwakili dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Gubernur Koster juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dengan mempertimbangkan pengalaman penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut dinilai penting agar pemilu tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyempurnaan regulasi, Gubernur Koster mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, serta dinamika kehidupan demokrasi. Karena itu, keterlibatan pemerintah daerah, akademisi, penyelenggara, dan pengawas pemilu diperlukan agar aturan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Koster berharap perubahan regulasi pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi sekaligus menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Penyempurnaan sistem pemilu juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses penjaringan aspirasi dalam penyusunan perubahan Undang-Undang tentang Pemilu. Masukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan regulasi di DPR RI.

Baca Juga  DPRD Bali Sepakati Raperda RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045 Ditetapkan Jadi Perda

Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas. Berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya harus dikaji secara mendalam agar perubahan aturan mampu menjawab persoalan mendasar serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Panja adalah penataan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Pembahasan mencakup pengaturan tahapan, kesiapan penyelenggara, beban pelaksanaan pemilu, serta dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Panja juga mencermati pengaturan pencalonan presiden dan wakil presiden serta ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Pembahasan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan dalam kompetisi politik, dan kebutuhan membangun sistem kepartaian serta pemerintahan yang efektif.

Selain sistem dan mekanisme pemilu, Aria Bima menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum pemilu. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi guna memastikan seluruh tahapan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel.

Dari kalangan akademisi, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain penyesuaian regulasi terkait ambang batas pencalonan presiden sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, pemisahan pemilu nasional dan daerah, evaluasi ambang batas parlemen, penguatan penegakan hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pembenahan sistem keadilan pemilu.

Universitas Udayana menyoroti pentingnya evaluasi sistem pemilu untuk memperkuat hubungan antara kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pemilu serentak, sistem representasi, ketentuan ambang batas, dan mekanisme pemilihan dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik serta efektivitas pemerintahan.

Sementara itu, Universitas Warmadewa menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas penyelenggara pemilu melalui perbaikan mekanisme rekrutmen serta penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu.

Baca Juga  Pansus TRAP DPRD Bali Gelar Raker, Soroti Penertiban Tata Ruang, Perizinan dan Aset

KPU Provinsi Bali menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait evaluasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara guna meminimalkan potensi sengketa hasil pemilu. KPU Bali juga menyoroti pentingnya penataan tahapan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, serta mendorong kampanye yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan karakter budaya lokal.

Bawaslu Provinsi Bali menyoroti sejumlah tantangan pengawasan pemilu, terutama terkait akses terhadap data pemilih dan penanganan dugaan pelanggaran. Penguatan dukungan data, koordinasi antarlembaga, serta kepastian mekanisme penanganan pelanggaran dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Panja Komisi II DPR RI diharapkan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan penyelenggaraan pemilu di daerah. Berbagai masukan dari Pemerintah Provinsi Bali, akademisi, KPU, dan Bawaslu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi guna mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Akademisi Hasilkan Riset Aplikatif untuk Mendukung Pembangunan Bali

Published

on

By

Gubernur Koster membuka Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-13 di Kampus Unud Jimbaran
BUKA SEMINAR: Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk menghasilkan riset yang aplikatif serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Aula Gedung Lecture Building, Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Kabupaten Badung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Koster menilai Unud sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan Bali memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Ia berharap penelitian yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan akademik, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali. Untuk itu, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujarnya.

Menurut Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali selama ini telah menjalin kerja sama dengan akademisi Unud, baik secara individu maupun kelembagaan, dalam mendukung sejumlah program strategis. Dua di antaranya adalah pembangunan Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali yang melibatkan kontribusi teknis akademisi Unud. Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut semakin diperkuat melalui pengembangan riset tematik yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Bali.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang dirancang sebagai langkah memperkuat struktur perekonomian Bali setelah pandemi Covid-19. Transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan enam sektor unggulan, meliputi pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri manufaktur dan industri berbasis budaya dengan jenama Bali, penguatan IKM, UMKM, dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya yang berkualitas dan bermartabat.

Baca Juga  Pansus TRAP DPRD Bali Gelar Raker, Soroti Penertiban Tata Ruang, Perizinan dan Aset

Gubernur Koster menjelaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali dikembangkan dengan sembilan karakter utama, yakni harmonis terhadap alam, hijau atau ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, karakter tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan perekonomian Bali yang lebih tangguh, mandiri, dan tidak semata-mata bergantung pada sektor pariwisata.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Bali. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah penataan, termasuk penertiban pemasaran akomodasi wisata melalui platform agen perjalanan daring atau online travel agent (OTA). Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal bagi Bali.

Gubernur Koster mengungkapkan bahwa sebelumnya sejumlah platform OTA memasarkan vila yang tidak memiliki izin. Kondisi tersebut dinilainya merugikan pelaku usaha akomodasi yang telah memenuhi ketentuan. “Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura. Ini sangat merugikan, ibarat petani yang tak punya lahan, tak mencangkul, memupuk, tetapi tiba-tiba mau memanen,” ungkapnya. Ia menyebut langkah penertiban tersebut mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel.

Selain penataan akomodasi, Gubernur Koster juga menyampaikan rencana penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) untuk mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didahului dengan kajian mendalam mengenai kapasitas dan daya dukung Bali agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan budaya.

“Seperti di Bhutan, jumlahnya dibatasi. Saya kira, kita akan mengarah ke situ. Kita akan lakukan kajian, berapa angka kunjungan wisman yang paling optimal sesuai dengan kapasitas dan daya dukung Bali,” jelasnya.

Baca Juga  Pimpinan dan Anggota DPRD Bali Ucapkan Rahajeng Rahina Galungan dan Kuningan

Berkaitan dengan implementasi Ekonomi Kerthi Bali, Gubernur Koster secara khusus mengharapkan dukungan akademisi Unud untuk melakukan penelitian secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi dan sumber daya lokal Bali. “Ini adalah kekuatan kita di Bali. Kalau kita jaga dan berdayakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, Bali akan menjadi luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Helvi Moraza, yang tampil sebagai pembicara dengan materi bertema “Transformasi UMKM dalam Mendukung Ekonomi Hijau”, menekankan pentingnya peran riset dan teknologi dalam meningkatkan daya saing UMKM. Menurutnya, tanpa dukungan inovasi teknologi, pelaku UMKM akan sulit meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar.

Helvi mendorong para peneliti untuk menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi pelaku UMKM. Ia menekankan tiga hal penting dalam pengembangan riset, yakni menjadikan tantangan UMKM sebagai dasar penelitian, menerapkan prinsip sederhana, terjangkau, dan terukur, serta mendorong hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan pelaku usaha.

“Ukuran kehebatan riset bukan berapa kali ia dikutip, tetapi berapa banyak pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang karenanya,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Rektor Unud Prof. I Ketut Sudarsana menekankan pentingnya menjadikan dampak dan kebermanfaatan sebagai indikator keberhasilan penelitian. Ia berharap seluruh kegiatan riset yang dilakukan kalangan akademisi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.

“Bukan seberapa banyak penelitian yang kita lakukan, tapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Unud I Gede Hendrawan dalam laporannya menyampaikan bahwa Senastek ke-13 Tahun 2026 berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 1.072 peserta. Mengusung tema “From Research to Market: Inovasi Teknologi untuk Kemandirian Bangsa”, kegiatan tersebut mencakup seminar penelitian, business talk, pameran produk inovasi, serta klinik konsultasi hak kekayaan intelektual (HKI).

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Hadiri Sidang DPRD Bahas RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024

Melalui penyelenggaraan Senastek 2026, Unud berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan inovasi teknologi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dubes Qatar Dorong Penambahan Penerbangan Langsung ke Bali, Gubernur Koster Sambut Positif

Penguatan Konektivitas Udara Diharapkan Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Timur Tengah dan Perluas Peluang Kerja Sama Ekonomi

Loading

Published

on

By

Gubernur Koster menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha Denpasar
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Duta Besar Qatar untuk Indonesia, H.E. Dr. Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, mendorong penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali guna meningkatkan konektivitas dan kunjungan wisatawan dari Qatar serta kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kehormatan Dubes Qatar di Jayasabha, Denpasar, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Qatar menilai Bali memiliki posisi strategis sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional yang diminati masyarakat Qatar dan kawasan Timur Tengah. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Ia juga mengapresiasi keharmonisan kehidupan masyarakat Bali yang tetap menjaga adat dan tradisi di tengah perkembangan pariwisata internasional.

Dubes Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari mengungkapkan bahwa besarnya minat masyarakat Qatar untuk berkunjung ke Bali perlu diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas penerbangan. Ia menilai fasilitas Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sudah sangat baik, meskipun terdapat masukan dari masyarakat Qatar mengenai kepadatan bandara. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan frekuensi penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali.

“Kita harus menambah penerbangan langsung Qatar Airways ke Bali. Mungkin bisa tambah dua sampai tiga penerbangan lagi sehari,” ujarnya.

Terkait usulan tersebut, Dubes Qatar menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan berencana melanjutkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, peningkatan konektivitas udara tidak hanya penting untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisatawan, tetapi juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama antara Qatar dan Bali.

Selain membahas sektor pariwisata, Dubes Qatar menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan sekaligus mengenal lebih dekat kepemimpinan Gubernur Koster dan perkembangan Bali. Ia juga mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan salah satu harapan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, yang memiliki hubungan baik dengannya.

Baca Juga  DPRD Bali Sepakati Raperda RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025-2045 Ditetapkan Jadi Perda

“Saya akan mengabari Ibu Megawati bahwa saya sudah bertemu dengan Bapak Gubernur,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Dubes Qatar turut mengundang Gubernur Koster untuk menghadiri peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap momentum tersebut dapat semakin mempererat komunikasi dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, ia menyinggung rencana penyelenggaraan Forum Asian Investment di Bali pada Desember mendatang sebagai salah satu peluang memperkuat jejaring investasi dan kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik komitmen Dubes Qatar dalam memperkuat hubungan kedua pihak. Koster juga merespons positif usulan penambahan penerbangan langsung Qatar Airways menuju Bali. Ia berharap peningkatan konektivitas udara dapat mendukung pertumbuhan pariwisata sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Gubernur Koster juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri undangan peringatan hubungan diplomatik Indonesia–Qatar. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui komunikasi dan kerja sama di berbagai bidang, khususnya pariwisata dan ekonomi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh persahabatan serta diakhiri dengan pertukaran cenderamata. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyerahkan kain endek khas Bali kepada Dubes Qatar sebagai simbol persahabatan sekaligus upaya memperkenalkan kekayaan warisan budaya dan produk kerajinan tradisional Bali kepada masyarakat internasional. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca