Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Jawab Kebutuhan Masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Apresiasi 3 Raperda Strategis

BALIILU Tayang

:

Fraksi PDI DPRD Bali
PANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP: Juru Bicara Fraksi PDIP I Ketut Sugiasa, SH, M.Si., saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I DPRD Bali Tahun Sidang 2025-2026, Senin, 1 Desember 2025 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali. (Foto: Hms DPRD Bali)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menyampaikan apresiasi atas penjelasan Gubernur Bali terhadap ke-3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang sangat strategis, sebagai wujud komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal; Raperda Provinsi Bali tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani; dan Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

“Kami memandang bahwa ketiga Raperda tersebut memiliki nilai penting dalam memastikan kesinambungan pembangunan yang berorientasi pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang lebih terukur,’’ ujar Juru Bicara Fraksi PDIP I Ketut Sugiasa, SH, M.Si., saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna Ke-15 Masa Persidangan I DPRD Bali Tahun Sidang 2025-2026, Senin, 1 Desember 2025 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I, Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua Ketua III, Komang nova Sewi Putra. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, segenap anggota DPRD Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Bali, dan undangan lainnya.

Terkait Raperda Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kepentingan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa keberadaan pantai dan sempadan pantai tidak hanya memiliki fungsi ekologis, sebagai penyangga keseimbangan lingkungan pesisir, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai ruang sosial dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Bali, serta berperan penting sebagai pendukung pariwisata daerah, di mana pengelolaan yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan kewajiban menjaga kelestarian alam serta menghormati fungsi adat dan ritual keagamaan yang berlangsung di kawasan pesisir.

Baca Juga  Ketua Peradah Bali Dukung Langkah Gubernur Koster Rekonstruksi Bali Masa Lalu

Oleh karena itu, sebut Ketut Sugiasa, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa dengan adanya kegiatan eksploitasi ruang pesisir yang tidak terkendali, telah menimbulkan degradasi ekologis dan terutama berpotensi menghambat keberlangsungan ritual adat yang sangat bergantung pada keberadaan ruang pantai, hingga gangguan lain seperti tekanan pembangunan dan/atau alih fungsi lahan pada kawasan sempadan pantai. Sehingga regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan ruang adat, serta pengaturan pemanfaatan yang proporsional menjadi sangat urgen.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memberikan penekanan upaya perlindungan dan menjaga Pantai dan Sempadan Pantai yang memiliki nilai dan fungsi adat, sosial dan ekonomi masyarakat lokal, mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, serta jaminan hak dan peran masyarakat khususnya yang digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan, upacara atau aktivitas adat, sosial dan ekonomi masyarakat local,’’ ujarnya.

Terkait Raperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kerta Bhawana Sanjiwani, Fraksi PDI Perjuangan sepakat bahwa pendirian Perumda ini merupakan langkah strategis sebagai manifestasi konkret dari komitmen kita bersama, bukan sekadar penambahan entitas bisnis milik daerah, khususnya dalam upaya memuliakan sumber air, atau sebagai sumber kehidupan, melainkan upaya fundamental untuk memuliakan dan mengelola sumber air sebagai esensi keberlanjutan peradaban dan sumber kehidupan masyarakat Bali.

Terkait Raperda Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa perubahan ini merupakan kebutuhan normatif untuk memastikan struktur organisasi perangkat daerah tetap adaptif terhadap dinamika pembangunan, perkembangan kebijakan nasional, serta kompleksitas pelayanan publik. Penataan kelembagaan perlu diarahkan untuk memperkuat efektivitas birokrasi, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan setiap perangkat daerah mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Bali.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Wagub Giri Prasta Sampaikan Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif Dewan

Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali menilai bahwa kerja keras Pemerintah Provinsi Bali merupakan langkah penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dalam kapasitas sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memberikan dukungan yang proporsional dan konstruktif, agar setiap kebijakan yang dihasilkan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat Bali.

“Kami memandang bahwa harmonisasi antara kebijakan eksekutif dan legislatif harus terus dilakukan penguatan, sehingga mampu memperkuat arah pembangunan Bali yang responsif terhadap tantangan zaman,” pungkasnya. (gde)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Polresta Denpasar Gelar Donor Darah Sambut Hari Bhayangkara Ke-80, Wujud Nyata Kepedulian Kemanusiaan

Published

on

By

polresta denpasar
DONOR DARAH: Polresta Denpasar saat menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Pesat Gatra Lantai III Polresta Denpasar, Kamis (25/6/2026). (Foto: Hms Polresta Dps)  

Denpasar, baliilu.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, Polresta Denpasar menggelar kegiatan donor darah yang berlangsung di Gedung Pesat Gatra Lantai III Polresta Denpasar, Kamis (25/6/2026).

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H., hadir bersama Ketua Cabang Bhayangkari Kota Denpasar, Wakapolresta Denpasar AKBP I Ketut Widiarta, S.H., S.I.K., M.Si., para Pejabat Utama Polresta Denpasar, para Kapolsek jajaran atau yang mewakili, personel Polresta Denpasar, serta perwakilan Bhayangkari dan keluarga anggota.

Pelaksanaan donor darah melibatkan personel Sidokkes Polresta Denpasar sebanyak lima orang serta tim dari PMI Provinsi Bali sebanyak sebelas orang. Sebelum proses donor dilakukan, seluruh peserta menjalani tahapan skrining kesehatan yang meliputi pengisian formulir, anamnesa kesehatan, pemeriksaan tekanan darah, pengecekan golongan darah, hingga pemeriksaan kadar hemoglobin (HB).

Donor darah kali ini mendapat antusiasme tinggi dari personel Polri dan keluarga besar Polresta Denpasar. Tercatat sebanyak 91 peserta hadir mengikuti kegiatan donor darah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 peserta dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya, sementara 22 peserta lainnya belum dapat melakukan donor karena alasan kesehatan.

Adapun jumlah pendonor berdasarkan golongan darah terdiri dari golongan darah A sebanyak 4 orang, golongan darah B sebanyak 20 orang, golongan darah O sebanyak 41 orang, dan golongan darah AB sebanyak 4 orang.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi semangat pengabdian dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.

“Melalui kegiatan donor darah ini, Polresta Denpasar ingin memberikan kontribusi nyata bagi kemanusiaan. Setetes darah yang disumbangkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial keluarga besar Polresta Denpasar dan Bhayangkari dalam membantu memenuhi ketersediaan stok darah di PMI, sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan Polri,” ujar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Baca Juga  Manfaat Presidensi G20, Gubernur Koster: Pariwisata Bali Menjadi Semakin Mendunia

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial dan olahraga, tetapi juga kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Semangat Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosial seperti donor darah ini, kami berharap kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap sesama,” tambahnya.

Donor darah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Polresta Denpasar dan Bhayangkari dalam mendukung aksi kemanusiaan serta memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar Tahun 2026: Perkuat Digitalisasi Daerah dan Pengendalian Inflasi Berkelanjutan

Published

on

By

tpid denpasar
HLM: Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 pada tanggal 24 Juni 2026 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2026 pada tanggal 24 Juni 2026 di Aston Denpasar Hotel & Convention Center.

Kegiatan ini turut bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar dalam rangka penguatan sinergi dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Direktur Teknologi dan Informasi BPD Bali, serta perwakilan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bali.

Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan ekonomi Kota Denpasar melalui penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam arahannya menekankan bahwa capaian pembangunan Kota Denpasar perlu terus didukung oleh stabilitas harga, penguatan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi digital layanan publik. Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian khusus terhadap pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga pasokan pangan, memperkuat pemantauan harga, serta meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Bulog, BPS, OJK, perbankan, dan perangkat daerah terkait.

Di sisi lain, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah. Pada kesempatan ini, seluruh perangkat daerah diarahkan agar memperluas penggunaan non-tunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Baca Juga  Gubernur Koster Bersama Ketua Komisi I DPR-RI Deklarasikan Peradaban Baru Penyiaran Melalui Informasi Berkualitas

Lebih lanjut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali , Ronald D. Parluhutan, menyoroti bahwa Kota Denpasar memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi, pemerintahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut mendorong tingginya permintaan pangan, baik dari penduduk, wisatawan, maupun mobilitas masyarakat. Pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 3,19% (yoy) dan masih berada dalam kisaran sasaran inflasi. Namun demikian, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, serta komoditas hortikultura tetap perlu menjadi perhatian.

Untuk itu, Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pasar murah, penguatan peran Perumda sebagai pemasok dan offtaker, koordinasi dengan Bulog dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), aktivasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan data harga dan stok, serta komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi masyarakat, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Kuningan dan periode libur sekolah.

Selain pengendalian inflasi, Ronald juga menyoroti capaian positif digitalisasi daerah Kota Denpasar, yang ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94,0% pada Semester II 2025 serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi 19 menjadi 10 se-Jawa Bali. Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen untuk terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta advisory dalam mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Baca Juga  Tutup Bulan Bung Karno 2025, Gubernur Koster Ajak Generasi Muda Tak Alergi Politik

Dalam pemaparannya, Plt. Kepala Bapenda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adi Merta, menyampaikan bahwa digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah. Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada tahun 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi non-tunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Bali, Simon Melkisedek, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Per 23 Juni 2026, Bulog Kanwil Bali memiliki stok yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, meliputi beras, gula pasir, minyak goreng, dan jagung, dengan ketahanan stok beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 10 bulan. Selain itu, Bulog juga terus memperkuat penyerapan gabah/beras petani, penyaluran bantuan pangan, distribusi Minyakita, serta penyaluran beras SPHP untuk mendukung keterjangkauan harga masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, I Made Juli Ardana, menyampaikan bahwa pada Mei 2026, inflasi Kota Denpasar tercatat sebesar 0,50% secara bulanan, 1,56% secara tahun kalender, dan 3,19% secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, dengan komoditas penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan biaya pendidikan SMA. Dari sisi bulanan, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh beras, pepes, bahan bakar rumah tangga, dan cabai rawit, sementara b eberapa komoditas seperti canang sari, daging ayam ras, emas perhiasan, pepaya, dan labu siam memberikan andil deflasi.

Baca Juga  Masyarakat Buleleng Apresiasi Gubernur Koster Bangun Jalan Shortcut Singaraja-Mengwi & Turyapada Tower

Kegiatan HLM TP2DD dan TPID Kota Denpasar Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan launching Klaster Ekonomi Digital Terintegrasi Kawasan Panjer, Sesetan, dan Sidakarya (Kedai Pasar), sebagai upaya pengembangan klaster digital untuk mengoptimalkan perolehan pajak. Selain itu, turut dilakukan seremoni pemberian penghargaan transaksi digital tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja terbaik dalam mendukung ETPD dan digitalisasi layanan publik. Penghargaan diberikan kepada penerima reward penggu naan transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Puskesmas dengan capaian transaksi QRIS Dinamis terbanyak. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama seluruh anggota TP2DD dan TPID berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi kebijakan, menjaga stabilitas harga, dan memperluas digitalisasi transaksi daerah, untuk mendukung perwujudan visi Kota Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Lepas 439 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran

Published

on

By

bupati sanjaya
PIMPIN APEL: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya pimpin Apel Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (23/6). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis data akurat, presisi, dan berkualitas, ditegaskan melalui pelepasan 439 petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026 Kabupaten Tabanan. Pelepasan dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dalam Apel Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (23/6). Pelepasan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan pendataan ekonomi secara menyeluruh di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan ini juga turut disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, jajaran Forkopimda Tabanan atau yang mewakili, Sekda beserta para Asisten, Kepala BPS Tabanan dan Para Pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta para Agen Statistik Tabanan Unggul (ASTU) yang hadir dalam apel tersebut. Dengan ini, sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral dapat semakin ditingkatkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya dalam sambutannya saat itu menyampaikan, bahwa Sensus Ekonomi Tahun 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang sangat penting dan strategis dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia hingga ke tingkat daerah. Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Kabupaten Tabanan, keberadaan data ekonomi yang lengkap, akurat, presisi, dan mutakhir merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung langkah-langkah strategis pembangunan daerah. Dengan data yang valid, setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Sanjaya.

Sekaligus secara resmi melepas 439 petugas Sensus Ekonomi Tahun 2026 Kabupaten Tabanan yang ditandai dengan penyematan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas secara simbolis, serta pelepasan balon.

Baca Juga  3 Tahun Diundangkan, Telah Ada 45 Merek Dagang Arak Bali

Untuk diketahui bersama, pelaksanaan pendataan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan telah berlangsung mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sanjaya menegaskan, keberhasilan pelaksanaan sensus sangat ditentukan oleh integritas, dedikasi, dan profesionalitas para petugas di lapangan. Untuk itu, pihaknya berpesan agar seluruh petugas dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, menjaga etika dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

“Saya berharap seluruh petugas mampu menjadi duta statistik yang dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan menyampaikan tujuan sensus ini secara baik. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga keselamatan, jaga kesehatan, serta junjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Politisi asal Dauh Pala Tabanan tersebut.

Lebih lanjut, untuk mensukseskan kegiatan sensus tersebut, Sanjaya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tabanan agar berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 ini. Yakni dengan menerima petugas sensus secara baik serta memberikan data yang lengkap dan akurat. Sanjaya juga menegaskan, bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca