Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Dari Seminar “QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro”, Trisno Nugroho: Setiap Hari Nambah Terus Merchant-merchant di Bali yang Pakai QRIS

BALIILU Tayang

:

de
TRISNO NUGROHO: Bersama Agung Wirajaya dan Filianingsih Hendarta usai berdonasi di salah satu Pura di Bali.

 Denpasar, baliilu.com  – Kantor PerwakilanBank Indonesia Provinsi Bali mencatat sampai saat ini sudah 66 ribu UMKM dan merchant di Bali memanfaatkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diluncurkan pada 17 Agustus 2019 lalu. Atau Bali termasuk peringkat ke-7 pengguna QRIS dari 34 kota yang ada di Indonesia.

“Setiap hari nambah terus merchant-merchant di Bali. Masyarakat sangat antusias menggunakan QRIS ini karena mudah dan banyak memberikan manfaat,” ucap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat seminar “QRIS dan Lembaga Keuangan Mikro”, Kamis (27/2-2020) di gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang Denpasar.

de
GERAK JARI QRIS: QRIS-kan Denpasar

Seminar yang dihadiri anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Asisten Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Pungky Purnomo Wibowo dan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma ini dirangkai dengan HUT ke-232 Kota Denpasar.

Sehari sebelumnya, Rabu (26/2-2020) di tempat yang sama juga digelar talkshow “Belanja Praktis Dengan QRIS” yang dominan diikuti ibu-ibu PKK dan milenial. Selain talkshow dan seminar, juga digelar pameran UMKM QRIS dan Perbankan untuk dapat secara langsung merasakan pengalaman bertransaksi menggunakan QRIS.

Menurut Trisno Nugroho dalam waktu dekat, sekitar 150 koperasi dan 1.300 LPD di Bali juga akan menggunakan QRIS. Termasuk Pemerintah Kota Denpasar segera memanfaatkan QRIS untuk pembayaran berbagai perizinan oleh masyarakat.

“BI Bali selama ini juga telah menjadi contoh atau model bagaimana mengampanyekan QRIS kepada masyarakat dan kami harapkan terus bisa bertambah. Bali sering menjadi contoh dalam rapat-rapat di kantor pusat,” ujarnya.

Baca Juga  Wujudkan Jalan Lingkar Selatan, Bupati Giri Prasta Tandatangani Kesepakatan Induk dengan Kemenkeu

Trisno mengatakan seminar ini fokus pada peluang dan potensi pemanfaatan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran non-tunai dalam mendorong lembaga-lembaga keuangan mikro guna meningkatkan kinerja lembaga yang juga mampu memberi kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian Bali.
Hingga Februari ini, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bali tercatat 66 ribu merchant. Merchant di sini tidak hanya pedagang, tetapi juga tempat ibadah, kantin dan koperasi di lingkungan sekolah/universitas hingga destinasi wisata.

Merchant pedagang pun bervariasi dari mulai pedagang di pusat-pusat perbelanjaan modern, pedagang UMKM khas daerah. Bahkan hingga pedagang pasar tradisional yang saat ini sudah bisa dijumpai di Pasar Rakyat Phula Kerti dan Pasar Ikan Kedonganan. Selain itu, 260 QRIS juga telah terpasang di pura, masjid, gereja, dan vihara di seluruh wilayah Bali sebagai wadah donasi digital.

“Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Gerakan Koperasi yang dengan antusias mengikuti seminar. Hubungan koperasi yang cenderung lebih informal kepada masyarakat kami yakini dapat mengakselerasi proses pengenalan layanan-layanan baru, salah satunya produk kebijakan sistem pembayaran baru BI yaitu QRIS,” ujar Trisno.

Dijelaskan QRIS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemudahan, keamanan, dan kecepatan bertransaksi yang terus meningkat seiring dengan disrupsi teknologi digital, selain untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas di dunia sistem pembayaran berbasis QR Code,” ujar Trisno.

Trisno juga mengucapkan terimakasih kepada anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya yang telah memberikan materi seminar Peran dan Regulasi Sistem Pembayaran, dimana wakil dari Komisi 11 ini mendukung BI untuk mendorong digitaliasi pembayaran. Mengamankan BI dalam rangka terus mendigitalisasi ekonomi Indonesia. ‘’Tanpa undang-undang kita susah. Pak Agung terus mengawal BI termasuk Bali,’’ ucapnya.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Perempuan Jadi Garda Terdepan dalam Keluarga Bentengi Diri dari Penularan Virus Corona
de
AGUNG WIRAJAYA: QRIS wujud nasionalisme

Agung Wirajaya melihat QRIS yang sedang dilaunching, diperkenalkan kepada masyarakat adalah bentuk nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Ini memerlukan wujud jangan sampai kita menerima system perbankan dari luar negeri. Ini kemajuan daripada SDM kita yang sudah sangat mumpuni. Karena ini menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Digitilasi ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan, tidak membawa uang terlalu banyak, cukup satu smart phone bisa terintegrasi secara keseluruhan.

Sementara itu Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta berharap berbagai pencapaian yang telah diperoleh saat ini akan terus dapat ditingkatkan di masa mendatang guna mendorong perekonomian dan kesejahteraan warga Denpasar dan masyarakat Bali ke arah yang lebih baik lagi.

de
PENARI JANGER: Seminar Qris dimeriahkan tari janger

“Saat ini kita sedang mengalami transformasi digital di berbagai aspek kehidupan. Digitalisasi telah mengubah konsep bagaimana proses bisnis dilaksanakan, bagaimana perusahaan berinteraksi dan bagaimana konsumen akan mendapatkan layanan, informasi, dan barang,” ujarnya.

Hal ini sebagai dampak dari inovasi teknologi yang berkembang pesat, perubahan perilaku masyarakat dan dunia usaha ke arah digital sehingga otoritas kebijakan berinovasi merespons perubahan-perubahan tersebut untuk kebaikan bangsa.

QRIS jelasnya merupakan standar pembayaran berbasis QR Code yang akan menjadi rujukan berbagai penyelenggara pembayaran dengan menggunakan Hand Phone, baik oleh bank atau bukan bank. “Dengan QRIS, kita dapat mendorong kemajuan sektor UMKM termasuk koperasi, yang tentunya mempercepat akses keuangan bagi pelaku usaha dimanapun dan siapapun dia, sehingga membantu peningkatan aktivitas inklusi ekonomi, dimana pelaku usaha tersebut berada,” tambah Filianingsih yang kemudian mengajak audien melakukan gerakan tangan QRIS sambil menyebutkan dalam bahasa Bali ‘’NGIRING SARENG NGANGGEN QRIS’’.

Hingga saat ini merchant yang sudah terdaftar dan memasang QRIS di lokasi mencapai 2,8 juta di seluruh Indonesia dan di 348 kota kabupaten termasuk di kepulauan Seribu dan Mentawai. Sementara di Provinsi Bali tercatat 66.000 merchant dan terus meningkat dari hari ke hari dan di Kota Denpasar sendiri mencapai lebih dari 33.000 merchant QRIS. “Saat ini, QRIS juga sudah dapat dibaca oleh turis China dengan menggunakan Wechat, sehingga transaksi turis China termonitor oleh kita,” jelasnya. (GS)

Baca Juga  Update Covid-19 Senin (6/4) di Bali, Positif Bertambah 8 Orang, Sembuh 1 Orang

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Balinomics Bank Indonesia Rekomendasikan Langkah Taktis Dorong Pemerataan Ekonomi Bali Utara–Selatan

Published

on

By

Forum Diskusi Balinomics Bank Indonesia di Buleleng
BALINOMICS: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali saat menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. (Foto: ist)  

Buleleng, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kembali menyelenggarakan kegiatan Forum Diskusi Strategis BALINOMICS pada Kamis, 5 November 2026 bertempat di Kantor Bupati Buleleng. Penyelenggaraan kegiatan Balinomics di Buleleng merupakan salah satu perwujudan semangat mendorong penguatan ekonomi di Bali Utara. Forum dibuka oleh Bupati Buleleng yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni. Forum BALINOMICS kali ini mempertemukan perwakilan instansi vertikal seperti Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, OPD Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng, perwakilan akademisi dari Universitas Pendidikan Ganesha, media, dan perwakilan asosiasi pengusaha.

Dalam pembukaannya, Putu Ayu menyampaikan bahwa tantangan ekonomi Bali saat ini yakni masih terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Wilayah Bali Selatan. ”Ke depan, pengembangan Bali Utara sangat esensial yang sejatinya merupakan bagian dari strategi penguatan ekonomi Bali secara keseluruhan, agar manfaat pembangunan yang dapat dirasakan di seluruh wilayah Bali,” tutur Putu Ayu. Putu Ayu menekankan tiga strategi utama untuk mendorong pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan yakni Penguatan Konektivitas Bali Utara–Selatan, (ii) Pengembangan Pariwisata Bali Utara yang Berkualitas dan Berkelanjutan, (iii) Peningkatan Nilai Tambah Sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Melalui Hilirisasi.

Lebih lanjut, Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Achris Sarwani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Balinomics kali ini merupakan penyelenggaraan keempat di tahun ini yang berfokus pada perumusan strategi taktis untuk mendukung pemerataan ekonomi Bali Utara dan Selatan. Achris menyebutkan kinerja perekonomian Bali tahun 2026 tetap kuat dengan pertumbuhan yang diprakirakan berada pada batas atas kisaran 5,4–5,9% (yoy). Namun demikian, potensi ekonomi Bali belum sepenuhnya optimal karena aktivitas ekonomi masih sangat terkonsentrasi di Bali Selatan. Hal ini tercermin dari, kontribusi PDRB Wilayah Bali Selatan (Daerah Sarbagia) mencapai 58% terhadap PDRB Bali. Realisasi penanaman modal juga terkonsentrasi di Daerah Sarbagia mencapai Rp 30,49 triliun (pangsa 81,64%) sepanjang 2026. Pada Balinomics kali ini, Achris menegaskan pentingnya penciptaan nilai tambah komoditas unggulan daerah sebagai langkah pemerataan ekonomi, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Untuk itu pada Balinomics kali ini terdapat sharing dari pengusaha yang telah sukses meningkatkan nilai tambah komoditas lokal unggulan.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra: Jebolan IPDN Jangan Cengeng

Sharing session disampaikan oleh Founder & CEO PT. Haldin Pacific Semesta, PT. Talasi Tru Origin, Alisjahbana Haliman. Ali menyampaikan Bali memiliki berbagai komoditas unggulan daerah yang sangat dibutuhkan oleh pasar domestik dan internasional, mulai dari kopi, rumput laut, anggur, dsb. Ketersediaan produk lokal menjadi modal untuk meningkatkan value ekonomi melalui strategi substitusi impor. Sebagai contoh, Ali menyebutkan mapple syrup yang selama ini banyak diimpor, dapat disubstitusi dengan aren syrup. Namun Ali menegaskan yang masih menjadi PR untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas lokal adalah penguatan value chain, mulai dari jaminan mutu, keberlanjutan supply, dan perluasan market.

Sejalan dengan Ali, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bali, Dedy Arief Hendriyanto memaparkan komoditas perikanan Bali telah mampu bersaing di pasar global seperti ikan tuna, udang, dsb yang selalu dijaga mutunya, namun perlu juga untuk dilakukan perluasan pasar ekspor. Turut hadir, Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng, menyampaikan harapan kedepannya dapat dibangun satu ekosistem pertumbuhan Bali Utara sehingga lebih banyak nilai ekonomi yang tinggal di Bali Utara.

Penguatan konektivitas fisik, digital, pariwisata, serta penguatan value chain komoditas lokal menjadi langkah taktis untuk pemerataan ekonomi Bali Utara dan Bali Selatan. Ke depan, melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan mitra kerja, BALINOMICS dapat menjadi katalis penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Bali yang tumbuh lebih merata, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan akan menjadi fondasi penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berdaya tahan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

BI Bali: Inflasi Oktober 2026 Terkendali, Sinergi Pengendalian Terus Diperkuat Jelang Akhir Tahun

Published

on

By

Infografis Inflasi Provinsi Bali Oktober 2026 dari Bank Indonesia Bali
Infografis Inflasi Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat perkembangan inflasi di wilayah Bali pada Oktober 2026 menunjukkan dinamika yang memerlukan penguatan sinergi lintas instansi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 2 November 2026, Provinsi Bali secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2026 mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,32 persen (mtm).

Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis yang diterima di Denpasar, Senin (2/11), menjelaskan bahwa inflasi bulanan tersebut terutama didorong oleh terbatasnya pasokan pangan, khususnya komoditas hortikultura.

“Kondisi ini dipicu oleh terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño. Selain itu, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di beberapa wilayah,” ujar Achris.

Ia menambahkan, kenaikan harga daging babi juga terjadi di tengah terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan pasar.

Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Provinsi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Capaian tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,23 persen (yoy). Sementara itu, secara tahun kalender (year-to-date/ytd), inflasi Bali naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen (ytd).

Melihat perkembangan tersebut, BI menilai pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir tahun 2026 perlu terus diperkuat agar tetap berada dalam rentang sasaran 2,5%±1% pada akhir tahun.

Perkembangan Spasial dan Komoditas Penyumbang

Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatatkan inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,16 persen (yoy).

Baca Juga  28 Peserta Lolos Seleksi Administrasi Lelang Jabatan Eselon II B di Kota Denpasar

Kota Denpasar menyusul dengan inflasi bulanan sebesar 0,18 persen (mtm) atau 3,63 persen (yoy), Kabupaten Tabanan sebesar 0,16 persen (mtm) atau 4,35 persen (yoy), serta Singaraja sebesar 0,10 persen (mtm) atau 3,67 persen (yoy).

Secara komoditas, inflasi bulanan pada Oktober 2026 bersumber dari peningkatan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih/kubis, buncis, daging babi, serta laptop/notebook. Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, dan ikan tongkol/ikan ambu-ambu.

Mitigasi Risiko dan Strategi 4K

Bank Indonesia Provinsi Bali terus mendukung berbagai langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar.

Ke depan, Achris memaparkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai, di antaranya berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, yang berpotensi menghambat pemulihan produksi serta pasokan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan utama seperti padi.

Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga pada sejumlah komoditas. Kendati demikian, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan mampu menahan tekanan inflasi pada November 2026.

Sebagai langkah antisipasi, BI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.

Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan komunikasi publik. Melalui langkah-langkah komprehensif ini, inflasi Bali pada 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5%±1%. (gs/bi)

Baca Juga  Wujudkan Jalan Lingkar Selatan, Bupati Giri Prasta Tandatangani Kesepakatan Induk dengan Kemenkeu

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Optimisme Dunia Usaha Bali Terus Menguat di Tengah Kinerja Pariwisata dan Sektor Jasa yang Tetap Solid

Published

on

By

Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali
Infografis perkembangan tenaga kerja di Provinsi Bali. (Foto: BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia mengindikasikan bahwa aktivitas dunia usaha di Provinsi Bali pada Triwulan III 2026 terus menguat. Perbaikan tersebut sejalan dengan terjaganya kinerja ekonomi Bali yang didukung oleh tingginya mobilitas wisatawan, kuatnya konsumsi rumah tangga, serta meningkatnya aktivitas berbagai sektor jasa. Kondisi tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 63,06%, meningkat dibandingkan 49,32% pada Triwulan II 2026. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh membaiknya kinerja sektor pariwisata dan sektor jasa yang memiliki keterkaitan luas dengan aktivitas ekonomi daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani dalam keterangan persnya mengatakan bahwa hasil SKDU Triwulan III 2026 menunjukkan bahwa optimisme dunia usaha Bali tetap terjaga dan semakin tersebar pada berbagai sektor ekonomi. “Temuan ini memperkuat indikasi bahwa perekonomian Bali masih berada pada jalur pertumbuhan yang solid dengan dukungan kinerja pariwisata, konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas jasa yang tetap kuat,” ujarnya.

Menguatnya aktivitas pariwisata tercermin dari peningkatan SBT LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 14,62% pada Triwulan II 2026 menjadi 19,12% pada Triwulan III 2026. Penguatan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata pada awal Triwulan III 2026.

Achris Sarwani mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli–Agustus 2026 mencapai sekitar 691,9 ribu kunjungan per bulan, meningkat 19,5% dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 578,9 ribu kunjungan per bulan. Rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Juli–Agustus 2026 juga meningkat menjadi 67,74%, dibandingkan dengan rata-rata Triwulan II 2026 sebesar 61,32%.

Baca Juga  Update Covid-19 (1/7) Astungkara Pasien Sembuh Naik 62 Orang, Dewa Indra Minta Bentuk Satgas Pasar Rakyat dan Modern

Menguatnya aktivitas pariwisata tidak hanya meningkatkan kinerja sektor akomodasi dan makan minum, tetapi juga mendorong aktivitas usaha pada sektor transportasi, perdagangan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi motor utama perekonomian Bali dan menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap berbagai lapangan usaha. Sejalan dengan hal tersebut, LU Transportasi dan Pergudangan mengalami perbaikan SBT dari -1,39% menjadi 0,00%, sedangkan LU Jasa Lainnya meningkat dari 0,00% menjadi 1,57%. Perkembangan tersebut mengindikasikan perbaikan aktivitas usaha pada sejumlah sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata.

Selain pariwisata, sebut Achris Sarwani, aktivitas pada sektor jasa juga menunjukkan penguatan. SBT LU Informasi dan Komunikasi meningkat dari 3,14% pada Triwulan II 2026 menjadi 6,27% pada Triwulan III 2026, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi dan digital dalam mendukung aktivitas masyarakat serta kegiatan ekonomi. LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib juga meningkat dari 3,33% menjadi 5,55%. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan data DJPb, realisasi belanja daerah di Bali hingga Agustus 2026 tumbuh 9,45% (yoy), termasuk peningkatan belanja operasi sebesar 9,75% (yoy). Sementara itu, LU Jasa Pendidikan meningkat dari 2,39% menjadi 4,78%, sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026 yang mendorong aktivitas penyelenggaraan pendidikan dan kebutuhan layanan pendukungnya. Di luar sektor tersebut, mayoritas LU lainnya juga mencatat peningkatan SBT, antara lain LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Jasa Keuangan yang mengindikasikan perbaikan persepsi pelaku usaha yang lebih luas, tidak hanya terkonsentrasi pada sektor pariwisata dan jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi Bali semakin terdiversifikasi dan ditopang oleh semakin luasnya sumber pertumbuhan antar lapangan usaha.

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Perempuan Jadi Garda Terdepan dalam Keluarga Bentengi Diri dari Penularan Virus Corona

Ke depan, kata Achris Sarwani, dunia usaha pada Triwulan IV 2026 di Bali diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dari Triwulan III dengan SBT sebesar 47,76%. Optimisme pelaku usaha didorong oleh prospek konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, meningkatnya aktivitas perdagangan menjelang periode akhir tahun, serta berlanjutnya aktivitas pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi pendukung. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran diprakirakan meningkat seiring penguatan permintaan domestik dan distribusi barang, sementara Lapangan Usaha Industri Pengolahan didukung oleh kenaikan permintaan terhadap produk makanan-minuman dan produk industri lokal. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan juga diperkirakan mendorong aktivitas Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Bali hingga akhir tahun 2026. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca