Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sosialisasi Saber Pungli di Jembrana, Ciptakan Inovasi Cerdas dan Selalu Cek dan Ricek

BALIILU Tayang

:

se
SOSIALISASI SABER PUNGLI: Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan. (Foto:Ist)

Jembrana, baliilu.com – Wakil Ketua I UPP Provinsi Bali selaku Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada mengatakan dalam merancang kinerja yang baik dan fokus maka setiap kepala desa, bendesa, tingkat banjar dan dusun harus mampu menciptakan inovasi yang cerdas, yang nantinya mampu melahirkan hasil berupa karya dan tidak lupa untuk melakukan cek dan ricek ke lapangan secara langsung.

Hal itu dikatakannya saat sosialisasi sapu bersih pungutan liar Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Bali bersinergi dengan UPP Kabupaten Jembrana di Gedung Soekarno Jembrana, Selasa (10/3-2020).

Sosialisasi disampaikan langsung oleh Inspektur Provinsi Bali selaku Wakil Ketua Tim UPP Provinsi Bali I Wayan Sugiada, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana dan Pokja penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar dihadiri segenap prajuru desa, mulai dari bendesa adat, kelihan banjar, kelihan lingkungan, kelihan dinas, kepolisian dan instansi lain terkait.

Wayan Sugiada menegaskan sosialisasi sapu bersih pungutan liar dilakukan sebagai upaya pencegahan awal penyalahgunaan anggaran desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, khususnya yang terdapat pada tujuh (7) area layanan publik rawan pungli, yakni pada layanan perijinan, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pengadaan barang dan jasa, pada layanan hibah dan bansos serta pada bagian layanan jasa.

Sementara itu, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali, I Made Witaya mengatakan dasar dari Saber Pungli adalah UU tentang Suap. Pelaksanaan Saber Pungli sudah banyak dilakukan namun saat ini akan dipertegas melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2018, yang memayungi secara hukum untuk melakukan tindakan tegas dan langsung kepada oknum OTT.

Ditambahkan oleh Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana yang mengatakan pembentukan aturan desa harus memiliki standar hukum dari kepala daerah, sehingga peraturan daerah secara sinergitas harus dievaluasi agar memenuhi legalitas formal.

Baca Juga  Stadion Dipta Masuk Nominasi Venue Utama Piala Dunia U-20, Gubernur Koster: Gelaran Vital ‘’We Love Bali Movement’’

Kedudukan desa adat diakui secara subyek hukum sehingga aliran dana bantuan ke desa harus memiliki pertanggungjawaban berupa laporan dan bukti hitam di atas kertas, dengan maksud menghindari hal-hal buruk atau dampaknya di kemudian hari.

Asisten Administrasi Umum Setda Jembrana I Ketut Kariadi Erawan menyatakan layanan publik merupakan prioritas utama dan menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan sikap dan perilaku dalan memberi layanan publik terhadap masyarakat luas, terutama mengubah stigma bahwa layanan lambat, layanan mahal, layanan yang berbelit sekaligus sikap dari sumber daya manusianya yang sedang bertugas.

Dikatakan, pemerintah daerah dilarang memungut iuran di luar pajak, sehingga apabila terjadi di lapangan, masyarakat diperkenankan untuk melaporkan secara langsung kepada instansi terkait di wilayahnya. Selain itu kontrol masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan budaya korupsi.

Kegiatan ini dilakukan bergilir di seluruh Bali untuk pencegahan dini agar semua daerah tidak melakukan pungutan yang tidak ada berdasarkan hukum, dan lebih memfokuskan pada tindak-lanjut Perda No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menjaga desa adat tidak melakukan pungutan di luar ketentuan karena ingin menjaga bendesa agar tetap bermartabat dan berwibawa.

Sosialisasi sapu bersih pungutan liar ke Kabupaten Jembrana dihadiri langsung oleh Wakil ketua UPP sekaligus selaku Inspektur Prov Bali I Wayan Sugiada, Sekretaris I Urban Wil I Pemprov Bali AA Eka Putri Kusumayoni, Ketua Pokja Yustisi sekaligus sebagai Asisten Pidana Khusus Kejati Bali Nyoman Sucitrawan, Pokja Pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM Kadek Juliana, Pokja Intelijen (Polda Bali) Made Mundra, Pokja Penindakan Reskrimum Polda Bali I Made Witaya dan Asisten Pengawas Kejati Bali Rudi Pailang.

Baca Juga  Update Covid-19 Kamis (16/4) Positif Nambah 15 Orang Sehat 9 Orang, Dewa Indra: PMI Ditolak, Mau Karantina Dimana?

Secara umum Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 41 desa, 58 kelurahan hanya mencatat sebanyak 39 kasus. Dengan kondisi ini, Jembrana diharapkan terus meningkatkan layanan publik sehingga semakin meningkatkan kesadaran dan gairah masyarakat untuk membayar pajak dan kewajibannya kepada negara. (*/balu1)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ikuti Presentasi Validasi IPKD, Jaya Negara Pastikan Pengelolaan Keuangan Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

jaya negara
IKUTI PRESENTASI: Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengikuti kegiatan Presentasi Validasi Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri secara daring dari Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (18/6). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memastikan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksanaan Validasi IPKD tersebut turut menghadirkan Validator yakni Akademisi Universitas 11 Maret, Surakarta, Sutaryo dan Pimpinan Redaksi Kompas TV, Alexander Wibisono. Tampak mendampingi Walikota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Ni Ketut Dewi Ratih Purnamasari, Kepala BPKAD Kota Denpasar, Ni Putu Kusumawati, Kadis Kominfos Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi serta OPD terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, namun juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program pembangunan yang tepat sasaran.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan Pemkot Denpasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penguatan proses perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai ketentuan, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, hingga optimalisasi publikasi informasi keuangan daerah melalui platform digital.

Baca Juga  Status Isolasi Dicabut, Dewa Indra: Warga Abuan Harus Tetap Waspada, Penanganan Covid-19 Belum Berakhir

Jaya Negara mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan akses informasi yang semakin mudah, masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program yang didanai melalui APBD.

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Karena itu, kami terus mendorong seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Dalam presentasi tersebut juga dipaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif di Kota Denpasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Denpasar pada tahun 2025 tercatat mencapai 85,63. Sementara itu, tingkat kemiskinan berada pada angka 2,16 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 1,41 persen.

Menurut Jaya Negara, capaian tersebut tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan secara optimal dan berkelanjutan.

“Capaian yang diraih saat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Transparansi bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” tegasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar juga terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud konsistensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ke depan, Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan inovatif.

“Melalui berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Denpasar optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (eka/bi)

Baca Juga  Ny. Putri Koster: Perempuan Jadi Garda Terdepan dalam Keluarga Bentengi Diri dari Penularan Virus Corona

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Saksikan Pementasan Calonarang Duta Badung di PKB 2026

Published

on

By

Calonarang
HADIRI PEMENTASAN CALONARANG: Bupati Wayan Adi Arnawa, bersama Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026 di Kalangan Ayodya, Taman Budaya, Denpasar, Selasa (16/6/). (Foto: Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, bersama Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menghadiri langsung Pementasan Parade Calonarang Duta Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kalangan Ayodya, Taman Budaya (Art Center), Denpasar, pada Selasa (16/6/).

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gede Sukadana beserta jajaran terkait, para seniman, tokoh masyarakat, serta ratusan pecinta seni Calonarang.

Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah daerah kepada para duta seni Badung yang berlaga di PKB 2026, mulai dari masa persiapan hingga pentas. “Meskipun hari ini bertepatan dengan Hari Raya Penampahan Galungan, kami tetap hadir untuk memberikan semangat agar Duta Kabupaten Badung bisa tampil maksimal sesuai kemampuan terbaik mereka,” ujar Adi Arnawa di sela-sela acara.

Ia berharap PKB tidak hanya menjadi ajang hiburan dan kemeriahan tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang edukasi sekaligus pelestarian seni budaya Bali. Menurutnya, sektor pariwisata Badung dan Bali pada umumnya hidup dari basis budaya yang kuat, di mana seni menjadi pilar utamanya.

“Kita patut bersyukur PKB menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya sehingga khazanah seni kita tidak akan pernah putus. Sebagai bentuk perhatian nyata, selain dukungan moral, kami juga memberikan bantuan finansial tambahan di luar anggaran resmi dari Dinas Kebudayaan,” tambahnya.

Pada malam tersebut, Duta Kabupaten Badung menampilkan Reksadana (Pergelaran) Calonarang dari Sanggar Seni Majelangu, Banjar Padang, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Pergelaran kali ini mengangkat lakon “Geseng Waringin”. Kisah yang berlatar di Kerajaan Dirah ini menceritakan tentang pernikahan Mpu Bahula dengan putri Ni Calonarang, Ratna Manggali. Di balik pernikahan tersebut, terdapat siasat besar dari Mpu Baradah yang mengutus Mpu Bahula untuk mengambil lontar sakti Nicarya Lingga milik Ni Calonarang guna dipelajari demi menegakkan kedamaian. (gs/bi)

Baca Juga  Update Covid-19 Kamis (16/4) Positif Nambah 15 Orang Sehat 9 Orang, Dewa Indra: PMI Ditolak, Mau Karantina Dimana?

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Tinjau Kesiapan Duta PKB Badung 2026

Published

on

By

Latihan menari
TINJAU SESI LATIHAN: Bupati Wayan Adi Arnawa meninjau langsung sesi latihan penari dan penabuh Duta Kabupaten Badung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, Senin (15/6). (Foto: Hms Badung

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa meninjau langsung sesi latihan penari dan penabuh Duta Kabupaten Badung untuk Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026. Kehadiran Bupati bersama Ketua TP PKK Nyonya Rasniathi Adi Arnawa ini menjadi suntikan motivasi bagi para seniman muda yang tengah bersiap menuju ajang seni budaya paling bergengsi di Bali tersebut. Peninjauan dilakukan di dua lokasi berbeda pada Senin (15/6) malam.

Lokasi pertama adalah latihan Parade Gong Kebyar Anak-anak oleh Sanggar Tari dan Tabuh Rajapala di Banjar Basangkasa, Seminyak, Kuta. Di sana, peserta mematangkan tiga materi, yakni Tabuh Kreasi Pepanggulan “Bayung Bidak”, Tari Kreasi Penyambutan “Adnyaswari”, serta Tari Dolanan “Jong Jang Sir”. Lokasi kedua adalah uji coba lomba Tabuh dan Tari Bapang Barong di Pura Dalem Padonan, Desa Tibubeneng, Kuta Utara.

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi dedikasi para pembina, pelatih, dan seniman muda yang terlibat. Ia menilai kemampuan teknis dan kekompakan peserta sudah berkembang pesat. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan ekspresi dan penjiwaan karakter agar pertunjukan mampu menyentuh emosi penonton. “Perlu diingat bahwa kalian tidak hanya tampil untuk diri sendiri atau kelompok, tetapi membawa nama besar Kabupaten Badung,” ujar Adi Arnawa.

Bupati mengingatkan bahwa keindahan seni tidak hanya bersumber dari suara gamelan, melainkan kesatuan utuh dengan ekspresi wajah dan penghayatan para pemainnya. Ia juga menyoroti aspek tata panggung, kualitas tata suara, dinamika gerak, serta kekuatan karakter, terutama untuk penari Bapang Barong yang dituntut tampil energik dan dinamis.

Selain unsur estetika artistik, faktor kesehatan dan stamina juga menjadi catatan penting Bupati demi menjaga performa puncak saat pementasan. “Kunci utama dari penampilan seperti ini adalah disiplin, fokus, kekompakan, dan stamina. Sebagus apapun program latihan yang dibuat, kalau saat tampil kondisi fisik tidak fit dan kesehatan terganggu, semuanya bisa buyar,” tegasnya.

Baca Juga  Stadion Dipta Masuk Nominasi Venue Utama Piala Dunia U-20, Gubernur Koster: Gelaran Vital ‘’We Love Bali Movement’’

Ia memastikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung kelestarian seni budaya sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berbasis pariwisata budaya. “Pemerintah Kabupaten Badung memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap pelestarian seni dan budaya. Kita menyadari bahwa Badung adalah daerah pariwisata yang berbasis budaya,” tambahnya.

Apresiasi atas dukungan pemerintah daerah disampaikan oleh perwakilan Sanggar Rajapala, I Ketut Widia Astika, serta Perbekel Tibubeneng I Made Kamajaya. Mereka sepakat bahwa kesempatan menjadi duta daerah merupakan kehormatan besar sekaligus ruang belajar strategis bagi generasi muda untuk mencintai seni tradisi Bali.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Badung I Gede Sukadana, anggota DPRD Badung I Wayan Sandra dan I Gede Suraharja, jajaran Camat Kuta dan Kuta Utara, Lurah Seminyak, Perbekel Tibubeneng, serta tokoh adat setempat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca