NEWS
Pesan Koster di Hari Koperasi Ke-73, Beri Harapan Besar buat Pelaku Koperasi dan UMKM Bali
BARU satu tahun sepuluh bulan menjabat sebagai Gubernur Bali, atau tepatnya dilantik 5 September 2018 lalu, Gubernur Bali Wayan Koster telah melakukan banyak perubahan terhadap tanah Bali. Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster fokus mewujudkan visi Bali era baru yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali. Dimensi yang paling fundamental buat Bali, yang menjadi ekosistem kehidupan masyarakat yang ada di Bali.
‘’Tahun ketiga saya akan focus ke masalah ekonomi termasuk koperasi dan UMKM. Saya serius betul ingin cepat membangun Bali yang fundamental, kalau biasa-biasa bukan saya orangnya, sorry ya,’’ ujar Gubernur Koster di depan pelaku koperasi dan UMKM saat memberikan sambutan peringatan Hari Koperasi ke-73 dan UMKM Nasional ke-5 Tahun 2020 di Provinsi Bali bertajuk ‘Tatanan Kehidupan Era Baru Kebangkitan Koperasi sebagai Rumah Besar Pemberdayaan UMKM’ yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (14/7-2020).
Untuk menuju Bali era baru seperti yang diidamkannya, Gubernur Koster mewujudkannya dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Artinya, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala dan sekala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno.
Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.
‘’Kalau ini didalami kaya sekali muatannya. Maka di dalam mewujudkan visi ini telah dirumuskan 22 misi, yang salah satunya adalah membangun kekuatan perekonomian rakyat Bali berbasis kerakyatan, berbasis kerajinan, berbasis kearifan lokal yang berpihak kepada sumber daya lokal Bali,’’ ujar mantan anggota DPRRI tiga periode ini.
Gubernur Koster menandaskan visi ini diwujudkan untuk menuju Bali era baru. Suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru masyarakat yang diisi dengan suatu spirit baru, suatu nilai-nilai baru, suatu gerakan baru yang berpihak kepada sumber daya lokal, kearifan lokal, bergerak maju ke depan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dengan modernisasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dalam berbagai aspek.
Gubernur Koster yang juga menjabat ketua DPD PDIP Bali ini mengatakan pembangunan Bali era baru mencakup tiga dimensi utama. Pertama, menjaga keseimbangan alam, manusia dan kebudayaan Bali yang disebut dengan genuine-nya Bali, originalnya Bali. Kedua, memenuhi kehidupan kebutuhan dasar krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya harapan dan aspirasinya. Dimensi yang ketiga adalah menyiapkan manajemen resiko dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang akan muncul, baik yang berdampak positif maupun negatif di masa yang akan datang, baik dalam era berskala lokal, nasional maupun global. Inilah yang kemudian dijabarkan dalam lima program prioritas.
Prioritas pertama bidang pangan, sandang dan papan. Kedua kesehatan dan pendidikan, ketiga adalah jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, dan prioritas kelima adalah pariwisata.
‘’Kemudian juga infrastruktur pendukung untuk lima bidang prioritas tersebut, termasuk infrastruktur darat, laut, udara secara terintegrasi dan terkoneksi di seluruh Bali. Ini gambaran besarnya pak. Bali yang akan saya jalankan dalam lima tahun kepemimpinan saya,’’ ujar Gubernur Koster di depan pelaku koperasi dan UMKM.
Oleh karena itu, sejak dilantik sebagai gubernur 5 September 2018, terpilih dengan memperoleh suara 57,68 persen, buat Koster bukan soal dipilih dan tidak, bahwa koperasi adalah satu dimensi yang menjadi perhatian seriusnya dalam kaitan dengan perekonomian di Bali yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.
Di awal-awal tahun pertama dan kedua, Gubernur Koster memang fokus pada dimensi pertama yakni menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali. Karena ini yang paling fundamental, paling strategis, yang paling prinsip di Bali. Ini modal kita yang sekaligus menjadi ekosistem kehidupan masyarakat yang ada di Bali.
Langkah pertama yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan Pergub No. 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Apa yang mau dibangun dari pergub ini adalah membangun kecintaan, kebanggaan, memperkuat harga diri, dengan identitas budayanya, salah satunya adalah busana adat Bali. Busana adat Bali adalah simbol identitas bagi budaya yang harus dikenakan kepada krama Bali.
‘’Astungkara, pergub ini dimana hari Kamis harus berbusana adat Bali, hari Purnama Tilem harus berbusana adat Bali, hari jadi Pemprov Bali kabupaten/kota harus berbusana adat Bali, dan tambah lagi saya perluas dengan surat edaran setiap event nasional dan internasional yang dilaksanakan di Bali minimum panitia penyelenggaranya harus berbusana adat Bali atau busana nusantara,’’ ujar orang nomor satu di Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini.
Ternyata respons terhadap pergub ini bagus. Sekarang orang senang berbusana adat Bali. Pergub yang tujuannya mengangkat identitas Bali dengan busana adat Balinya ternyata menimbulkan dampak ekonomi kerakyatan buat masyarakat. Perajin busana adat Bali sekarang tumbuh di mana-mana, di Klungkung, Karangasem, Jembrana, Denpasar, Gianyar , Buleleng, di Bangli. Pedagang dan toko-toko busana adat Bali tumbuh semarak.
Kreasinya berkembang dan fasionnya pun berkembang. Selain membangkitkan kecintaan pada budaya, ekonominya juga tumbuh. Ekonomi yang berbasis kerakyatan lagi. Di sini IKM, UMKM, koperasi masuk semua, di antaranya prioritas masalah sandang. Gubernur juga telah menunjukkan keberpihakannya terhadap UMKM, salah satunya dengan menggratiskan stan UMKM di ajang Pesta Kesenian Bali yang total biasanya mendapat pemasukan 1,5 milyar ke APBD.
Buat Gubernur Koster, PKB bukan tempat mencari uang, tetapi tempat untuk menolong orang. Untuk meningkatkan pendapatan daerah ia punya strategi. 1 tahun menjabat dapat 700 milyar belum lagi mendapatkan akses anggaran dari kementerian di Jakarta karena pergaulannya yang bagus. Semua pembangunan infrastruktur jalan beratus-ratus milyar yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Gubernur memaparkan beberapa pembangunan infrastruktur dalam dua tahun ini sedang berjalan dan akan terus berjalan untuk mewujudkan Bali era baru. Di antaranya shortcut 7, 8, 9, 10, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida- Nusa Lembongan, penataan kawasan suci Pura Agung Besakih, tol Jembrana Denpasar, kereta api Bandara Ngurah Rai-Kubutambahan Buleleng, Pelabuhan Benoa.
Untuk pembangunan pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Penida – Lembongan rencana ground breaking dilakukan 3 Agustus ini dengan anggaran tahun 2020-2021 Rp 450 milyar dan selesai 2021.
Sedangkan untuk shortcut tahun ini akan ditender lagi titik 7, 8 dan lanjut titik 9 dan 10 paling lambat 2022 selesai. ‘’Kalau saya berencana penuh perhitungan. Sing dadi satua-satua den kalau saya ngomong pasti akan saya wujudkan. Uling pidan shortcut itu menjadi visi setiap pilkada, kuale sing ada taen mejalan. Setelah Gubernur Wayan Koster mare nyidaang mejalan,’’ ujarnya.
Pembangunan infrastruktur ini sekaligus memberikan harapan pada pelaku koperasi. Gubernur lanjut segera membangun tol Gilimanuk-Denpasar dimana akhir tahun ini pembebasan lahan. Maret 2021 rencananya ground breaking 1 ruas dari Pekutatan ke Tabanan sepanjang 40 km. Tahap berikut dari Gilimanuk ke Pekutatan. ‘’Jalur tolnya sudah presentasi. Kalau ini ada swasta yang bangun. Pak Menteri PU dukung penuh,’’ tegasnya.
Terus, kereta api dari Bandara Ngurah Rai - Sunset Road, ke Mengwi Tani, Singapadu, Ubud, Tegalalang, kemudian Catur, Kubutambahan Buleleng. ‘’Saya rancang dulu itu, akan dibangun BUMN bekerja sama dengan swasta sudah mulai dibuat disain jalurnya,’’ tambahnya.
Begitu juga Pelabuhan Benoa dikembangkan bersama Menteri BUMN dimana disain total berganti harus persetujuan gubernur. Nanti ada tempat UMKM, ada tempat untuk koperasi majang di sana. ‘’Tempatnya itu saya upayakan tanpa biaya sewa,’’ ujarnya.
Yang berikut adalah pembangunan Kawasan Suci Pura Agung Besakih. Tahun ini berjalan sudah tender manajemen konstruksi, bulan September tender fisik/konstruksinya. Di kawasan Besakih akan ada parkir besar 4 lantai ke bawah di Manik Mas, kemudian akan ditata bencingah-nya yang saat ini terkesan romon, toiletnya banyak. ‘’Sekarang sudah dibuat disain, sudah keren, keren, keren…keren banget,’’ ujar Koster sambil mengancungkan jempol.
Parkir saja menghabiskan dana Rp 500 milyar dari Menteri PU, pembebasan tanah tahun ini selesai menghabiskan dana Rp 103 milyar dari Pemprov Bali. Untuk penataan bencingah baik penataan kios, warung dan pembebasan tanah senilai 61 milyar akan dibayar di perubahan ini. Anggaran pembangunannya sekitar 250 milyar dari APBD Bali 2021. Jadi pembangunan di Besakih akan selesai akhir 2021.
‘’Len nyanan pak (beda nanti pak, red), akan ada koperasi, ada kios-kios tertata rapi, indah dengan tamannya supaya betul-betul agung dan suci wilayah itu dengan parahyangannya. Itu yang sedang saya pikirkan. 500 milyar fisiknya di parkir, 250 milyar di bencingah sama margi agung, pembebasan lahan 103 milyar dan 61 milyar, jumlahnya hampir 1 triliun,‘’ ungkapnya sembari mengatakan akan jadi wahana untuk fasilitasi UMKM dan koperasi.
Gubernur menandaskan dalam dua tahun ini, ia sedang konsentrasi menata regulasi perda dan pergub untuk pembangunan Bali lima tahun dan astungkara 10 tahun. Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dua tahun ini, perda dan pergubnya sekarang sudah selesai 15 perda, 12 sudah diberlakukan dan 3 lagi masih proses. Perda Kelautan, Perda Perindustrian dan Perda Rencana Umum Energi Daerah. ‘’Saya target akhir Agustus harus selesai,’’ ucapnya.
Sedangkan dari 24 pergub, 23 sudah selesai dan 1 lagi belum karena mendadak dibikin gara-gara PMI yang banyak bekerja di luar negeri totalnya 22 ribu. Pergub ini tentang sistem perlindungan pekerja migran Indonesia krama Bali supaya mereka nyaman mendapat perlindungan. Para PMI akan dikonek dalam satu sistem digital sehingga mudah berkomunikasi.
‘’Dua tahun ini akan saya tuntaskan. Inilah satu regulasi totalnya 35 akan dipakai menata pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif untuk ke depan baik alam, budaya dan manusianya mencakup lima bidang prioritas termasuk koperasi.
Keberpihakan Gubernur Koster terhadap sumber daya lokal Bali bahwa koperasi-UMKM ini harus dibangun dari hulu sampai ke hilir. Pelakunya mesti orang-orang lokal Bali. Karena itu, koperasi ini harus berbasis pada potensi lokal Bali. (gs)
