Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Humas DPRD Bali dan Forward Belajar Tata Kelola Sampah dari Jatim

BALIILU Tayang

:

de
KUNJUNGAN KE DPRD JATIM: Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama, S. Sos, M.Si. (nomor dua dari kanan) bersama Ketua Forward Komang Supartha (kanan), Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Jatim Ali Lativi (nomor dua dari kiri), dan Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agus Sutjahjo (paling kiri), saat pertemuan di badan Musywarah DPRD Jatim rangkaian kunjungan Humas DPRD Bali dan Forward terkait sampah, Rabu (16/6).

Jawa Timur, baliilu.com – Untuk mewujudkan tata kelola sampah di Bali sebagaimana diamanatkan dalam Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pergub 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) menggelar kunjungan media terkait tata kelola sampah ke DPRD Jawa Timur, Rabu 16-18 Juni 2021.

Rombongan Humas DPRD Bali dipimpin Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama, S. Sos, M.Si. dan Ketua Forward Komang Supartha, diterima Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Jatim Ali Lativi, Kasi Pengembangan Fasilitas Teknis Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agus Sutjahjo, dan Ketua Kelompok Kerja Indrapura DPRD Jatim Riko, di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jatim, Rabu (16/6).

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama menyampaikan tujuan kunjungan ke DPRD Jatim pertama, ingin mengetahui sinergitas media dengan DPRD Jatim, mengingat media berperan penting dalam memberitakan dan menyiarkan aktivitas DPRD baik dalam menentukan perda, penganggaran maupun pengawasan. Kedua, ingin belajar tentang tata kelola sampah berbasis energi terbarukan di Jatim yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo.

‘’Kita pahami sampah adalah masalah klasik, kalau tidak dikelola dengan baik maka akan jadi biang kerok adanya bencana. Dimana di Bali masalah sampah menjadi instrumen penting untuk pariwisata,’’ ungkap Agung Alit.

Agung menyebutkan, walaupun Pemerintah Provinsi Bali sangat konsen masalah tata kelola sampah hingga mengeluarkan pergub, namun belajar tentang tata kelola sampah berbasis energi terbarukan di Jatim akan bisa mengadvokasi aparatur dan masyarakat di Bali.

de
Agus Sutjahjo

Sementara itu, Agus Sutjahjo dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyampaikan soal tata kelola sampah, Pemerintah Provinsi masih dalam tahap memfasilitasi bagaimana kabupaten kota bisa mengadakan kerjasama terkait pelaksanaan di TPA regional.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-19 DPRD Bali, Dewan Sampaikan Rekomendasi terhadap 2 Raperda dan Gubernur akan Teruskan kepada Mendagri untuk Dievaluasi dan Difasilitasi

Agus menyebutkan dengan jumlah penduduk Jatim hampir 39 juta dengan membayangkan per kepala memproduksi sampah 0,5 kg memang pengelolaan sampah luar biasa. Bahkan sesuai Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Jatim tahun 2012-2030 cukup lama bisa mewujudkan TPA.

‘’Kami sudah menginisiasi tahun ini ada rencana tiga lokasi didorong pengembangan TPA regional di Gerbang Kertas Mojokerto, Kediri dan Purut Probolinggo. Dari sisi pengelolaan sampah lebih memprioritaskan bagaimana sampah dipilah sejak awal dan Jatim banyak tantangannya soal bisa memilah sampah dengan baik dan benar,’’ terang Agus.

Dikatakan, soal sampah dipilah dari sumbernya, Jatim memiliki program Desa Berseri, suatu desa rintisan untuk melakukan proses pengelolaan sampah, penghijauan maupun pengelolaan sumber daya alamnya. ‘’Jatim sejak 2012 ada 829 desa yang kami inisisasi untuk menuju program Desa Berseri. Baik di strata level mandiri, madya maupun pratama. Masing-masing kami ciptakan daya dorong untuk bisa lebih perhatian terhadap sampahnya,’’ babar Agus.

Selain program Desa Berseri, Jatim juga punya program pengelolaan sampah eko pesantren, dengan santri yang bermukim di pesantren sekitar 204.000 orang. ‘’Ini juga menjadi target bagaimana nanti perubahan perilaku para santri untuk bisa mewujudkan pengelolaan sampah secara mandiri di masing-masing pondok pesantren. Katakanlah dorongan mendaur ulang, mengelola sampah organik dan anorganik. Di Bali luar biasa, sudah ada pergub tentang pembatasan penggunaan sampah plastik dengan menggunakan tas yang organik,’’ papar Agus memuji soal pergub itu.

Suasana pertemuan antara Humas DPRD Jatim dengan Humas DPRD Bali serta Forward dan Pokja Indrapura

Agus menyampaikan, Jatim juga bekerja keras mencapai target yang dicanangkan dalam perpres tentang jakstranas dan juga pergub jakstrada. Perpres 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan  di 12 kabupaten kota salah satunya di Denpasar, dimana amanah ini Surabaya sudah jalan yang diinisiasi tahun 2012 dan 2015 dilaunching.

Soal sampah menjadi energi listrik terbarukan, dari awal dengan kapasitas 1.000 ton sampah baru menghasilkan 2 megawatt. Kemudian didorong pemerintah pusat untuk meningkatkan menjadi 9 megawatt yang diikuti klasifikasi powerplannya.  Namun kalau nanti meningkat ke 11 megawatt maka akan ada kombinasi teknologi dengan operasional cost yang tinggi.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Penjelasan soal Perubahan Ketiga Raperda Inisiatif Retribusi Jasa Usaha

Terkait proyek inovasi, selain mengembangkan pembangkit tenaga listrik, pemerintah memang masih memfasilitasi, bagaimana pengelolaan sampah plastik dibuat semacam produk lain yang perlu didaftarkan menjadi bahan sandal. Di Mojokerto sampah dilakukan proses pengepresan menjadi batako, bata ringan. Saat ini yang berizin ada 3 melakukan proses sampah menjadi pengepresan batako.

TPST Taman Sidoarjo

Namun, soal tata kelola sampah, Agus menggarisbawahi problematikanya mungkin sama yakni bagaimana mendorong masyarakat bisa melangkah proses pemilahan sejak awal. ‘’Untuk edukasi harus intensif terus-menerus, melakukan pendampingan secara intens terhadap masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah. Baik secara mekanisme insentif dan disinsentif,’’ ujarnya.

Dari setiap kampung atau desa yang melakukan pemilahan sampah mendapat diskon retribusi. Produksi sampah di Jatim hampir 60,94 persen sampah organik, 12,74 persen sampah plastik yang bisa didaur ulang melalui program bank sampah. ‘’Kalau yang organik kami dorong melalui pendampingan, juga ada bantuan sarana prasarana untuk pengomposan per desa diolah menjadi pupuk organik,’’ ungkap Agus seraya mengatakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memilah sampah atau agar tidak melempem juga mendorong melalui lomba-lomba tingkat kampung/desa yang digelar di Surabaya dan hampir se-Jatim.

Terkait wilayah Jatim yang banyak sungainya, pemerintah daerah sudah mengedukasi dan mendorong sampah popok tidak sampai dibuang ke kali. Termasuk melalui beberapa tahapan dari popok sekali pakai menjadi berkali-kali pakai. Bagaimana popok sekali pakai bisa diganti dengan popok bisa digunakan berulang-ulang.

Ditegaskan, dalam soal pendampingan, pemerintah bekerjasama dengan pihak LSM, baik terkait masalah pencerahan dan pola pikir sampai bantuan infrastruktur untuk menahan sampah organik selama mungkin di sumber melalui bantuan alat komposter airo. ‘’Kami juga ada semacam kerjasama MoU dengan pihak swasta, di Jatim kemarin ada 33 usahawan/industriawan yang menandatangani MoU untuk mensupport pengelolaan sampah di sepanjang DAS Berantas seperti penyiapan 23 dropbox, di antaranya dukungan dari Unicharm, Unilever, termasuk juga Nestle membantu 10 milyar untuk TPST,’’ ujarnya.

Baca Juga  Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali

Terkait limbah medis, Jatim memiliki 26 rumah sakit yang telah memiliki izin pengolahan limbah medis melalui teknologi interator. Semua penanganan limbah medis katagori OTG diarahkan semua ke sana. Juga ada jasa interasi di Mojokerto yang dikelola swasta.

Serah terima cenderamata antara Forward dan Pokja

‘’Kami juga membantu penanganan PMI yang ada di beberapa titik disediakan semacam dropbox sebanyak 30 buah untuk menangani sampah atau limbah dari pekerja migran Indonesia selama ada di Asrama Haji,’’ ujar Agus seraya mengingatkan bahwa ‘’sampahku adalah tanggung jawabku’’.

Ali Lativi, dari Humas DPRD Jatim menambahkan materi yang dibawakan rekan media soal pengelolaan sampah sangat bagus, dan kami bisa belajar lagi untuk seperti apa memperlakukan sampah setiap hari yang kita hasilkan. ”Tadi banyak sekali output soal sampah dijadikan apa, bahan yang lebih bermanfaat, menjadi tenaga listrik dan sebagainya. Dan kami mengucapkan terimakasih kepada teman yang sudah mendatangi sekretariat ini untuk kita bisa fokus dan berinovasi soal tata kelola sampah ini,” ujar Ali.

Di akhir pertemuan digelar serah terima cenderamata antara Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama dengan Kasubag Dokumentasi, Informasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Jatim Ali Lativi dan Ketua Forward Komang Supartha dengan Ketua Kelompok Kerja Indrapura DPRD Jatim Riko.

Serah terima cenderamata antara Humas DPRD Bali diwakili Agung Alit dengan Humas DPRD Jatim diwakili Ali Lativi

Selanjutnya rombongan Humas DPRD Bali dan Forward Bali mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Taman Sidoarjo untuk melihat dari dekat bagaimana sampah datang kemudian secara semiteknologi dipilah antara plastik, organik dan residunya untuk kemudian diolah di tempat yang berbeda baik untuk briket batubara, bahan sandal, kompos, dan energi listrik. (gs)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tim SAR Evakuasi Jenasah di Bawah Tebing

Published

on

By

Pantai Savaya
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)

Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.

Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Penjelasan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar, Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan

Published

on

By

Kemala Run
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)

Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.

Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.

Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.

“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.

Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Bali soal Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD 2020, Ada Usulan PPDB

Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.

“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.

Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.

Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.

“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.

Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-8 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Raperda Baga Utsaha Padruwen Desa Adat di Bali

Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal-ugalan Tanpa Empati

Published

on

By

harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-10 DPRD Bali, Gubernur Sampaikan Penjelasan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok  BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.

Baca Juga  Sidang Paripurna Istimewa DPRD Bali, Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali

“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca