Denpasar, baliilu.com – Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II tahun 2021 dengan agenda penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 digelar Senin, 26 Juli 2021 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Dr. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon Denpasar.

Rapat Paripurna dibuka Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, S.E., AK, M.M., didampingi oleh Wakil Ketua II I Nyoman Suyasa, dan Wakil Ketua III Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, dengan menghadirkan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati didampingi jajaran Sekretaris Daerah, Kelompok Ahli DPRD Provinsi Bali, dan Anggota Dewan.

Dalam rapat paripurna yang terbuka untuk umum dan dinyatakan quorum, dihadiri anggota dewan baik secara langsung maupun virtual sebanyak 28 orang, Gubernur Bali menyampaikan jawaban yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) terhadap pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace menyampaikan rangkuman penjelasan dan jawaban atas  pandangan umum seluruh fraksi, di antaranya terkait SiLPA sebesar 192,85 milyar rupiah. Dapat dijelaskan bahwa dalam SiLPA tersebut masih terkandung dana yang terikat penggunaannya yakni Sisa DAK fisik 444,57 juta rupiah, sisa DAK non-fisik 69,24 milyar rupiah, Dana BLUD 78,95 milyar rupiah lebih dan Kewajiban Jangka Pendek 160,01 milyar rupiah, sehingga totalnya 308,66 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan SiLPA 192,85 milyar rupiah, maka sesungguhnya kita  minus 115,80 milyar rupiah.

Perbedaan besaran SiLPA pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan LKPJ Kepala Daerah, disebabkan LKPJ menggunakan data Laporan Keuangan Unaudited sedangkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan data Audited.

Selanjutnya, mengenai saran perlunya terobosan peningkatan pendapatan daerah sebenarnya telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun perlu dipahami kondisi perekonomian saat ini dan juga kewenangan pemerintah daerah sesuai regulasi yang ada. Mengenai rekomendasi BPK terhadap temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti, saat ini telah diproses bersama BPK.

Berkenaan dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar 48,07 juta rupiah, sudah dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terkait, penurunan alokasi hibah yang difasilitasi anggota dewan didasari atas pencermatan bersama terhadap kapasitas fiskal di tengah pandemi Covid-19 yang dihadapkan pada kebutuhan pendanaan pandemi, keberlanjutan program-program prioritas, dan pelaksanaan urusan wajib.

Wagub Cok Ace juga menyampaikan terkait pandangan adanya penurunan aset, dijelaskan bahwa yang mengalami penurunan adalah aset lancar, sedangkan aset tetap justru mengalami peningkatan.

Berkenaan dengan rekomendasi mengenai pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1). Saat ini sedang dilaksanakan integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  (RZWP3K), dan  2). Pemerintah juga sedang menyusun desain transformasi ekonomi Bali untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali antara pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan pariwisata.

Berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, dapat dinformasikan bahwa; 1). Pengendalian penyebaran Covid-19 terus dilakukan melalui pengetatan persyaratan di pintu-pintu masuk Bali, pelaksanaan isolasi/karantina bagi yang terpapar Covid-19, dan pembatasan aktivitas masyarakat; 2). Perlindungan kesehatan masyarakat melalui vaksinasi yang masif dengan menggerakan semua elemen masyarakat, pemerintah, TNI dan Polri serta dunia usaha; 3). Peningkatan kapasitas perawatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 melalui peningkatan ketersediaan ruang perawatan, ketersediaan peralatan medis, menjamin ketersediaan obat-obatan, dan perlindungan kepada tenaga medis.

Sedangkan terhadap aspirasi untuk membuka pariwisata Bali, telah dijelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa: 1). Pemprov Bali sependapat tentang pentingnya pariwisata dalam perekonomian Bali sehingga harus menjadi perhatian kita bersama untuk membangkitkan kembali aktivitas kepariwisataan; 2). Saat ini Pemprov Bali, khususnya Gubernur Bali terus bekerja keras menyiapkan semua pra-kondisi untuk memungkinkan bangkitnya kembali pariwisata melalui  regulasi penerapan protokol kesehatan dan CHSE, vaksinasi untuk semua pekerja pariwisata, vaksinasi untuk semua pekerja di pintu-pintu masuk Bali, vaksinasi masif seluruh masyarakat, pemberlakuan tindakan tegas terhadap para pelanggar prokes termasuk WNA, menyiapkan skema penanganan protokol kesehatan bagi wisatawan dan lain-lain.

Pemprov Bali juga telah berkomunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk menawarkan dan membahas skema-skema membangkitan pariwisata Bali seperti travel free covid corridor, work from Bali, travel corridor arrangement, dan travel buble. ‘’Komunikasi ini saya lakukan dengan Menko Marinvest, Menteri Pariwisata, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan bahkan langsung dengan Bapak Presiden,’’ ujar Cok Ace.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat dan Pemprov Bali sangat sepakat untuk bisa membangkitkan kembali pariwisata Bali, namun kebijakan ini tentu harus mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di negara-negara lain dan kondisi pandemi di Indonesia dan Bali khususnya. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk terus menguatkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, dan terus menguatkan kapasitas kita dalam penanganan Covid-19, astungkara pariwisata kita bisa bangkit kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama,” pungkasnya.

Sementara itu di pengujung sidang, anggota Komisi IV dari Fraksi Golongan Karya Rawan Atmaja menyampaikan usulannya terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dikatakan, dalam situasi sekarang ini penerimaan siswa SMA maupun SMK berbeda jauh dengan tahun lalu, dimana tahun lalu ada sekitar 4.000 orang siswa yang mencari sekolah negeri, tetapi di tahun ini ada sekitar 8.000 siswa.

“Kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur untuk memberikan solusi karena pada awalnya kami di Komisi IV sudah pernah membahasnya dengan dinas pendidikan dimana dinas pendidikan menyampaikan bahwa kita akan akomodir semua tetapi di dalam perjalanannya masih banyak yang tercecer. Dan pada hari ini banyak para wali murid yang mendatangi gedung dewan untuk meminta kepastian mengenai status anaknya yang belum mendapatkan panggilan dari masing-masing sekolah yang dituju,” kata Rawan.

Rawan Atmaja juga mengusulkan, rasionalisasi Rp 5 milyar dana yang sementara dianggarkan untuk perbaikan atau renovasi ruangan-ruangan komisi, jika memang dana itu dialihkan ke pendidikan, maka dana tersebut siap digunakan untuk menggaji guru maupun untuk alat kelengkapan yang lainnya di bidang pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Ir. I Gusti Putu Budiarta juga mengusulkan, orang tua murid saat ini akan mencari sekolah yang notabene ditanggung oleh pemerintah atau gratis karena dimasa pandemi ini  untuk biaya sehari-hari saja mereka sudah berat. “Untuk itu kami mohon kepada Pak Wagub agar permasalahan ini bisa dituntaskan secepatnya,” kata Budiarta.

Menanggapi usulan tersebut, Wagub Cok Ace melalui Wakil Ketua DPRD Sugawa Korry menyampaikan permasalahan ini akan disampaikan kepada Bapak Gubernur hari ini.

Sugawa Korry juga menegaskan, DPRD mendesak gubernur dan wakil gubernur untuk menyelesaikan secara maksimal apa yang menjadi harapan masyarakat. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih sedang melanda masyarakat kita. ‘’Dan, sudah tentu kita berharap juga dukungan semua anggota DPRD, apabila diperlukan refocusing anggaran untuk menyelesaikan masalah ini kita sepenuhnya akan memberikan dukungan secara maksimal,’’ kata Sugawa Korry.

Rapat Paripurna ke-17 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II Tahun sidang 2021 ditutup dengan apresiasi Wakil Ketua Sugawa Korry kepada seluruh jajaran eksekutif, para tenaga medis dan paramedis, TNI- Polri serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bahu-membahu bekerja keras untuk mengatasi Covid-19 ini termasuk saat PPKM Level 4 yang sedang berjalan.

“Kami mengajak semua pihak untuk terus optimis dan terus semangat untuk mengatasi Covid-19 sampai tuntas, semoga kita bersama selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya.  (eka)