NEWS
Rapat Paripurna DPRD Bali, Fraksi Nasdem PSI Hanura Apresiasi Terobosan Gubernur Koster
Berhasil Tingkatkan Harga Sewa Aset Tanah Pemprov Bali di ITDC dari 7 Miliar TA 2017-2021 Jadi 51 Miliar per Tahun
Denpasar, baliilu.com – Fraksi Nasdem PSI Hanura mengapresiasi terobosan Gubernur Bali Wayan Koster yang telah berhasil meningkatkan harga sewa aset tanah Pemprov Bali di ITDC, Nusa Dua, Kabupaten Badung. Sewa aset yang senilai Rp 7 miliar di Tahun Anggaran 2017-2021, naik drastis menjadi sebesar Rp 51 miliar per tahun.
Langkah ini dinilai sangat bagus dan tepat karena menyasar kawasan yang kepemilikannya bersifat multinasional dan dikenal sebagai penyelenggara berbagai event internasional.
‘’Terobosan inilah yang kami dorong agar terus dilakukan dengan berbagai kreativitas dan inovasinya guna meningkatkan pendapatan daerah. Perlu juga dilakukan langkah Pemprov yang tidak hanya menyewakan lahan atau menelantarkan aset-aset lahannya. Dengan perhitungan matang, lahan-lahan tersebut juga bisa didirikan bangunan sesuai trend kawasan. Bisa dibangun akomodasi pariwisata, perkantoran ataupun ruang bisnis bersama. Tentunya hal ini memberi peningkatan nilai keekonomian pada aset Pemprov,’’ papar Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem PSI Hanura I Wayan Artha, S.H. saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Nasdem PSI Hanura DPRD Bali terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 2023, pada Rapat Paripurna Ke-35 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022 Soma Paing Kulawu, 3 Oktober 2022 di Ruang Sidang Utama Kantr DPRD Bali Jalan Kusuma Atmaja 3 Niti Mandala Renon Denpasar.
Rapat Paripurna yang dibuka Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan dan para Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali, Dinas, Badan dan Lembaga di Lingkungan Pemprov Bali, Kelompok Tenaga Ahli DPRD Prov. Bali.
Wayan Artha lanjut menyampaikan tahun 2023 harus dijadikan tahun kebangkitan bagi Provinsi Bali. Setelah tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Bali mengalami kontraksi minus masing-masing -9,31% dan -2,47%, kini di tahun 2022 pertumbuhan Bali sudah positif di angka 2,27%. Hal ini menunjukkan Bali sudah on the track. Terlebih, Gubernur menargetkan pertumbuhan Bali pada tahun 2023 berada di angka 5%. Oleh karena itu, adalah sangat tepat Pendapatan Daerah Bali ditargetkan lebih besar dibandingkan tahun ini. Jika APBD Induk 2022 dipasang Rp 5,04 triliun lebih, maka pada tahun 2023 dipasang Rp 5,74 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 13,82%.
‘’Namun jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019, sebelum pandemi, angkanya masih di bawah dari realisasi pencapaian tahun 2019, sebesar Rp 6,64 triliun lebih. Karena itu Fraksi Nasdem PSI Hanura mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasang lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023. Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan,’’ ujarnya.
Wayan Artha menyebutkan terkait Transfer Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan dari Rp 2 triliun lebih menjadi Rp 1,3 triliun lebih, agar Gubernur memperjuangkan ke pusat agar dana untuk Bali tidak mengalami penurunan.
Fraksi Nasdem PSI Hanura juga melihat masih besarnya potensi pajak terhadap kendaraan-kendaraan dari luar Bali yang digunakan oleh berbagai perusahaan nasional. Kendaraan dimaksud berbulan-bulan bahkan bertahun- tahun beroperasi menjalankan usaha di Bali, namun kontribusi terhadap perpajakan tidak masuk di Bali.
Potensi lain adalah bisnis-bisnis yang tidak berkantor di Bali, namun menjalankan usaha dan mendapatkan nilai keekonomian di Bali. Untuk kelompok ini juga harus menjadi objek memberi kontribusi bagi Bali agar tidak terjadi capital flight. Bahkan untuk pajak rokok harus lebih ditingkatkan lagi.
‘’Sikap optimisme yang sedang kita rancang juga harus dibarengi dengan kehati-hatian, mengingat situasi ekonomi global yang dinilai tidak dalam kondisi baik. Perang Rusia dan Ukraina masih berdampak pada perekonomian dunia. Dan yang terasa paling nyata saat ini adalah inflasi yang cukup besar,’’ ujarnya seraya menegaskan pihaknya mendorong Tim Pengendali Inflasi Daerah agar benar-benar memperhatikan masalah inflasi ini. Operasi pasar, pasar murah ataupun program-program berkolaborasi dengan pihak swasta harus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, khususnya sembako. Selain itu, Bantuan langsung tunai yang bersumber dari keuangan daerah mohon benar-benar sesuai sasaran dan tidak tumpang tindih dengan BLT dari Kementerian Sosial, sehingga akan lebih banyak warga yang terbantu dengan kondisi perekonomian, terutama pascakenaikan BBM beberapa waktu lalu. (gs/bi)
NEWS
Sekda Eddy Mulya Pimpin Apel Disiplin di Lingkungan Bapenda Denpasar
Tekankan untuk Bersama Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Optimal
NEWS
Wawali Arya Wibawa Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Perlinsos Kota Denpasar
