Denpasar, baliilu.com – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali menyatakan bahwa target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dalam RAPBD TA 2025 sebesar Rp 250 miliar dinilai terlalu pesimis, karena tahun 2024 saja yang baru berjalan 10,5 bulan bisa mencapai Rp 350 miliar s.d. Rp 375 miliar. Maka dengan perkiraan kunjungan Wisman tahun 2025 sebanyak 6,5 juta orang, maka nilai potensi PAD dari Pungutan Wisatawan Asing tahun 2025 bisa mencapai Rp 975 miliar. Ini belum memperhitungkan kemungkinan kenaikan tarif dari Rp 150.000 menjadi Rp 250.000 s.d. Rp 500.000.
‘‘Kami Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing TA 2025 dinaikkan dari semula Rp 250 miliar menjadi Rp 750 miliar. Untuk itu memerlukan langkah-langkah konkrit terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 dengan melibatkan pengawasan DPRD,‘‘ ujar I Kade Darma Susila, S.H., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Senin, 21 Oktober 2024 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Perangkat Daerah Bali, Kelompok Ahli DPRD Bali dan undangan lainnya.
Darma Susila lanjut menegaskan, untuk menutup defisit anggaran dan mendanai pengeluaran pembiayaan pada RAPBD TA 2025, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 di tahun 2025 sebesar Rp 1,09 triliun lebih, sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan kepada Pj. Gubernur dan TAPD mencermati kembali besarnya perkiraan Penerimaan SiLPA Akhir Tahun 2024, dimana pengurangan ini bisa dilakukan dengan menambah target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra-PSI memohon Pj. Gubernur untuk memberikan informasi terkait perkembangan proses negosiasi obyek PKB di Klungkung dan Tanah Pemprov Bali di Nusa Dua (ITDC) dengan investor, mengingat dampaknya sangat luar biasa terhadap stabilitas APBD TA 2023 dan pengaruhnya masih dirasakan di TA 2024.
Sedangkan terkait turunnya Belanja Hibah sebesar Rp 307,3 miliar lebih dari Rp 989,7 miliar lebih TA 2024 menjadi Rp 682,3 miliar lebih TA 2025, Fraksi Gerindra-PSI sangat mengapresiasi kebijakan Pj. Gubernur, dimana tidak memanfaatkan Belanja Hibah sebagai alat politik, namun dengan catatan komitmen Belanja Hibah yang difasilitasi Anggota Dewan tidak terganggu.
Soal ada kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp 174,5 miliar lebih atau 7,89 %, dari Rp 2,2 triliun lebih TA 2024 menjadi Rp 2,3 triliun lebih TA 2025 yang masih masuk kategori wajar, Fraksi Gerindra-PSI mengharapkan semua tenaga kontrak di semua OPD termasuk supir yang masa kontraknya telah melebihi 5 tahun agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Fraksi juga memohon Pj Gubernur untuk berkomunikasi dengan instansi terkait agar tetap terjaga kondusifitas kamtibmas dalam rangka menyambut Pilkada Seretak di Kabupaten/Kota dan Pilgub Bali di Provinsi Bali, dan memastikan Aparat Keamanan, Penyelenggara, ASN, MDA, serta semua Aparatur Desa Adat maupun Dinas sampai tingkat paling bawah bersikap netral dan tidak memihak. Diminta juga ikut mengambil peran dalam rangka memulangkan Pekerja Migran asal Kabupaten Buleleng yang bernama Kadek Agus Ariawan terkena masalah di luar negeri serta segera mengambil peran dalam menangani Krisis Finns Beach Club Canggu yang mengindikasikan tidak menghargai Agama, Budaya dan Adat Bali.
Fraksi Partai Gerindra-PSI menegaskan, meskipun masih dalam suasana krisis global, dari aspek ekonomi makro pihaknya optimis target pertumbuhan ekonomi Bali dalam tahun 2025 dapat dicapai sebesar 5,75% yang akan digerakkan oleh masuknya investasi sektor swasta termasuk mega proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) yang akan memasukkan investasi lebih dari USD20 miliar (Rp 320 triliun) dalam beberapa tahun, dan proyek-proyek pemerintah baik yang didanai APBD maupun APBN. (gs/bi)