Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Rekomendasikan Target PWA 2025 Dinaikkan

BALIILU Tayang

:

PWA bali
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra-PSI DPRD Bali I Kade Darma Susila, S.H. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali menyatakan bahwa target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dalam RAPBD TA 2025 sebesar Rp 250 miliar dinilai terlalu pesimis, karena tahun 2024 saja yang baru berjalan 10,5 bulan bisa mencapai Rp 350 miliar s.d. Rp 375 miliar. Maka dengan perkiraan kunjungan Wisman tahun 2025 sebanyak 6,5 juta orang, maka nilai potensi PAD dari Pungutan Wisatawan Asing tahun 2025 bisa mencapai Rp 975 miliar. Ini belum memperhitungkan kemungkinan kenaikan tarif dari Rp 150.000 menjadi Rp 250.000 s.d. Rp 500.000.

‘‘Kami Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing TA 2025 dinaikkan dari semula Rp 250 miliar menjadi Rp 750 miliar. Untuk itu memerlukan langkah-langkah konkrit terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 dengan melibatkan pengawasan DPRD,‘‘ ujar I Kade Darma Susila, S.H., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Senin, 21 Oktober 2024 di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III. Hadir Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Bali Dewa Made Indra, Kepala Perangkat Daerah Bali, Kelompok Ahli DPRD Bali dan undangan lainnya.

Darma Susila lanjut menegaskan, untuk menutup defisit anggaran dan mendanai pengeluaran pembiayaan pada RAPBD TA 2025, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 di tahun 2025 sebesar Rp 1,09 triliun lebih, sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan kepada Pj. Gubernur dan TAPD mencermati kembali besarnya perkiraan Penerimaan SiLPA Akhir Tahun 2024, dimana pengurangan ini bisa dilakukan dengan menambah target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-41, DPRD Bali Sampaikan Penjelasan Raperda Produk Hukum Daerah

Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra-PSI memohon Pj. Gubernur untuk memberikan informasi terkait perkembangan proses negosiasi obyek PKB di Klungkung dan Tanah Pemprov Bali di Nusa Dua (ITDC) dengan investor, mengingat dampaknya sangat luar biasa terhadap stabilitas APBD TA 2023 dan pengaruhnya masih dirasakan di TA 2024.

Sedangkan terkait turunnya Belanja Hibah sebesar Rp 307,3 miliar lebih dari Rp 989,7 miliar lebih TA 2024 menjadi Rp 682,3 miliar lebih TA 2025, Fraksi Gerindra-PSI sangat mengapresiasi kebijakan Pj. Gubernur, dimana tidak memanfaatkan Belanja Hibah sebagai alat politik, namun dengan catatan komitmen Belanja Hibah yang difasilitasi Anggota Dewan tidak terganggu.

Soal ada kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp 174,5 miliar lebih atau 7,89 %, dari Rp 2,2 triliun lebih TA 2024 menjadi Rp 2,3 triliun lebih TA 2025 yang masih masuk kategori wajar, Fraksi Gerindra-PSI mengharapkan semua tenaga kontrak di semua OPD termasuk supir yang masa kontraknya telah melebihi 5 tahun agar bisa diangkat menjadi PPPK.

Fraksi juga memohon Pj Gubernur untuk berkomunikasi dengan instansi terkait agar tetap terjaga kondusifitas kamtibmas dalam rangka menyambut Pilkada Seretak di Kabupaten/Kota dan Pilgub Bali di Provinsi Bali, dan memastikan Aparat Keamanan, Penyelenggara, ASN, MDA, serta semua Aparatur Desa Adat maupun Dinas sampai tingkat paling bawah bersikap netral dan tidak memihak. Diminta juga ikut mengambil peran dalam rangka memulangkan Pekerja Migran asal Kabupaten Buleleng yang bernama Kadek Agus Ariawan terkena masalah di luar negeri serta segera mengambil peran dalam menangani Krisis Finns Beach Club Canggu yang mengindikasikan tidak menghargai Agama, Budaya dan Adat Bali.

Fraksi Partai Gerindra-PSI menegaskan, meskipun masih dalam suasana krisis global, dari aspek ekonomi makro pihaknya optimis target pertumbuhan ekonomi Bali dalam tahun 2025 dapat dicapai sebesar 5,75% yang akan digerakkan oleh masuknya investasi sektor swasta termasuk mega proyek seperti Mass Rapid Transit (MRT) yang akan memasukkan investasi lebih dari USD20 miliar (Rp 320 triliun) dalam beberapa tahun, dan proyek-proyek pemerintah baik yang didanai APBD maupun APBN. (gs/bi)

Baca Juga  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 Disetujui, Pj. Gubernur Bali Sampaikan Apresiasi

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Denpasar Setujui Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027

Published

on

By

DPRD Denpasar Setujui Ranperda APBD 2027
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Kota Depasar dan Wakil Walikota Denpasar memperlihatkan dokumen persetujuan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (2/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III dengan agenda penyampaian pandangan umum, pendapat akhir, dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (2/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna. Turut hadir Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, unsur Forkopimda Kota Denpasar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kota Denpasar menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Setelah melalui pembahasan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum pertama dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan I Wayan Gatra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Gatra menyebutkan, dokumen ini merupakan fondasi strategis dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Penyampaian Rancangan APBD TA 2027 ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, pendapat akhir Fraksi PSI-NasDem Kota Denpasar dinyatakan menyetujui Ranperda tersebut.

Baca Juga  Tindaklanjuti Perda Pungutan Wisatawan Asing, Dispar Bali Lakukan Pemantauan di DTW Uluwatu

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Ngurah Aryawan juga menyetujui Rancangan APBD TA 2027. Berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pihaknya mengharapkan agar OPD penghasil lebih optimal lagi menggali potensi PAD lainnya.

Selain dua fraksi tersebut, pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menyatakan pihaknya menyepakati Rancangan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan umumnya yang dibacakan Ni Luh Gede Ernawati. Pihaknya menyampaikan bahwa dari pemaparan Walikota Denpasar serta hasil rapat kerja dengan TAPD Denpasar, Rancangan APBD TA 2027 merupakan rancangan yang optimistis dengan target pendapatan yang maksimal.

“Dengan demikian kami berpendapat Ranperda tentang Rancangan APBD TA 2027 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar dalam seluruh tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar.

“Persetujuan bersama ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Denpasar atas sinergi dan masukan yang telah diberikan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Arya Wibawa.

Baca Juga  Fraksi DPRD Bali Sepakati Perubahan PT. Jamkrida Bali Mandara Jadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

Ia menambahkan, dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Denpasar akan terus berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

“Yang paling penting adalah bagaimana APBD ini nantinya dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar,” imbuhnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bunda Literasi Denpasar Dorong Perempuan Berdaya Melalui Literasi

Published

on

By

Bunda Literasi Denpasar Jadi Narasumber Bincang Literasi Perempuan
NARASUMBER: Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara saat menjadi narasumber kegiatan Bincang Literasi Perempuan "Perempuan Literat, Denpasar Berdaya" yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Bincang Literasi Perempuan “Perempuan Literat, Denpasar Berdaya” yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Dalam Rangka Gebyar Literasi Denpasar Tahun 2026 di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10).

Mengangkat tema “Apa yang Dibaca, Apa yang Ditulis, Apa yang Dilakukan”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pentingnya literasi bagi perempuan, tidak hanya dalam kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dalam memahami informasi, mengambil keputusan, meningkatkan kapasitas diri, hingga berkontribusi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pengalaman terjun langsung ke masyarakat juga menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Menurutnya, dalam menghadapi persoalan di masyarakat, setiap kasus memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang tepat sebelum mengambil tindakan.

“Saya tahu dari mengerjakan sesuatu, sama seperti ketika kita terjun ke masyarakat. Dari sana kita melihat berbagai persoalan. Saya tidak selalu belajar dari teori, tetapi melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dari situ kita belajar bahwa setiap kasus berbeda dan harus disikapi dengan cara yang tepat,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika berhadapan dengan persoalan anak penyandang disabilitas. Menurutnya, diperlukan pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai.

Dari pengalaman tersebut, dirinya juga belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang dijalani sekaligus memahami langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan persoalan di masyarakat.

Baca Juga  Fraksi DPRD Bali Sepakati Perubahan PT. Jamkrida Bali Mandara Jadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)

“Saya bertanya kepada Dinas Sosial, apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota. Dari sana saya mendapatkan arahan. Jadi bukan saya yang membantu semuanya, saya hanya membantu membuka jalan. Selanjutnya perangkat daerah memberikan arahan mengenai apa yang bisa dibantu. Dari sana saya juga belajar,” jelasnya.

Menurutnya, menjadi perempuan yang mampu menjalankan banyak peran tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman. Membaca dan belajar tetap penting untuk memperluas wawasan sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara lebih tepat.

“Menjadi perempuan super tidak harus selalu membaca teori, tetapi idealnya kita harus membaca. Dari membaca kita menjadi tahu dan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Apa yang kita lihat di masyarakat bisa kita selesaikan dengan lebih tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung, pusat perbelanjaan, maupun jalan, tetapi juga oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran penting sebagai benih pertama literasi dalam keluarga.

Literasi perempuan juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berkembang pada kemampuan membaca informasi, menggunakan teknologi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan potensi diri hingga mampu menjadi perempuan yang berdaya.

“Dari membaca menjadi berdaya. Literasi akan terasa manfaatnya ketika pengetahuan yang kita miliki dapat dihubungkan dengan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perempuan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan peran. Perempuan yang bekerja dituntut profesional, di dalam keluarga dituntut mampu mengelola keuangan, menjadi pendidik sekaligus penjaga moral anak, serta tetap aktif dalam kegiatan adat dan sosial.

Beragam peran tersebut dapat menguras energi fisik dan mental perempuan sehingga diperlukan ruang untuk terus belajar, membaca, mengembangkan diri, dan merawat kapasitas diri.

Baca Juga  Rapat Paripurna Ke-41, DPRD Bali Sampaikan Penjelasan Raperda Produk Hukum Daerah

Selain itu, pengalaman perempuan juga menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat yang perlu terus didokumentasikan. Perjalanan perempuan sejak lahir, menikah, menjalani kehidupan keluarga hingga memasuki usia lanjut, termasuk kiprahnya dalam seni dan budaya, merupakan pengetahuan yang berharga bagi generasi berikutnya.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara menegaskan bahwa perempuan yang berliterasi tidak hanya mencerdaskan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam mencerdaskan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Mengutip pepatah bijak, “Jika kamu mendidik seorang pria, kamu mendidik seorang individu. Namun jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah bangsa.”

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana menyampaikan terima kasih kepada Bunda Literasi Kota Denpasar yang telah mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka wawasan perempuan mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkaya materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, yakni Nyoman Wirayuni, S.H., M.M.; Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Akademik Undiknas University; serta Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi, P.F., S.Ag., M.Pd., Direktur Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Nyoman Wirayuni dan Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini menyampaikan materi “Perempuan Literat Denpasar Berdaya: Aksi Nyata” serta “Urgensi Literasi Digital Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan”. Sementara itu, Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi membawakan materi “Perempuan Membaca, Menulis, dan Menggerakkan”.

Melalui kegiatan tersebut, perempuan diharapkan semakin memiliki kesadaran untuk terus membaca, belajar, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat. Semangat literasi tersebut sejalan dengan tema Gebyar Literasi Tahun 2026, yakni membangun masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera, serta mendukung visi Pemerintah Kota Denpasar menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul). (eka/bi)

Baca Juga  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023 Disetujui, Pj. Gubernur Bali Sampaikan Apresiasi

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Walikota Jaya Negara Dampingi Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tinjau Revitalisasi SDN 15 Dangri

Pastikan Tambahan Perbaikan 26 Sekolah Tahun Ini

Loading

Published

on

By

Mendikdasmen dan Walikota Denpasar Tinjau Revitalisasi Sekolah
TINJAU PROYEK: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti didampingi Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Dangin Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Jumat (2/10). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti didampingi Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Dangin Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Jumat (2/10).

Pada kesempatan itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 272,66 miliar.

Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Abdul Mu’ti menyebutkan, pada 2025 terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada 2026.

Untuk Kota Denpasar sendiri, kata Abdul Mu’ti pada 2025 terdapat sembilan sekolah yang mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran Rp 6,139 miliar. Pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 26 sekolah dengan total anggaran Rp 18,891 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan mutu satuan pendidikan, tapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028.

Sementara itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara pada kesempatan yang sama mengatakan Pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat.

Khusus SD Negeri 15 Dangin Puri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar Rp 478 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi empat ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi.

Baca Juga  Tindaklanjuti Perda Pungutan Wisatawan Asing, Dispar Bali Lakukan Pemantauan di DTW Uluwatu

“Ini juga sangat membantu kami di Kota Denpasar, apalagi sekarang di tahun 2026 itu totalnya hampir Rp 80 miliar, ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Jaya Negara.

Ia menyampaikan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar.

“Terimakasih untuk perhatian yang diberikan kepada Kota Denpasar. Kami berharap, peningkatan sarana pendidikan ini dapat juga menunjang program pendidikan di Kota Denpasar,” pungkasnya. (eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca