Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gencar Sosialisasikan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Ny. Putri Koster Harapkan Peran Aktif Aparat Desa dan Masyarakat

BALIILU Tayang

:

de
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster

Denpasar, baliilu.com – Pengolahan sampah berbasis sumber terus disosialisasikan oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster melalui sejumlah media, baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi yang gencar dilakukan lewat radio dan televisi merupakan salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada banyak pihak, khususnya masyarakat luas, mengenai pengolahan dan pengelolaan sampah yang memang sebaiknya dipilah dari rumah tangga itu sendiri.

Menumbuhkan kesadaran banyak pihak menjadi kunci dari kesuksesan pengelolaan sampah dengan sistem dan pola yang tepat, sehingga memilah jenis sampah menjadi pilihan tepat sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) masing-masing desa. Hal ini di sampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny Putri Suastini Koster saat mengisi dialog dengan tema “Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber” di studio Bali TV, Jumat (7/5).

Peran PKK dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga adalah untuk mengelola sampah yang berbasis sumber yaitu sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga sehari-hari. Salah satu kegiatan PKK dalam pengelolaan sampah berbasis rumah tangga adalah memanfaatkan sampah tersebut untuk di kelola, dipilah dan diolah menjadi bahan pupuk organik/pupuk kompos untuk tanaman HATINYA PKK yang ada di halaman pekarangan rumah.

Pertambahan penduduk setiap tahunnya berdampak pada tingkat konsumsi barang dan jasa. Konsekuensi dari pemakaian produk barang oleh masyarakat di Pulau Bali adalah timbulnya berbagai macam buangan (sampah) yang dihasilkan oleh masyarakat khususnya rumah tangga, di samping juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari. Permasalah sampah adalah merupakan permasalahan klasik masyarakat Bali dan budaya konsumtif menyebabkan volume sampah kian bertambah dan terus menjadi momok permasalahan yang belum dapat teratasi dengan tepat. Permasalahan sampah bukan karena volumenya yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, terbatasnya lahan juga tidak mampu mengakomodasi timbulan sampah yang dibuang ke TPA.

Baca Juga  Info Terkini Covid-19 di Bali, Kasus Positif Bertambah 9 Orang, Kasus Aktif 182 Orang

Kapasitas TPA di Kabupaten/ Kota juga bermasalah di samping akan mengakibatkan kelebihan kapasitas, pencemaran air tanah, udara, bau dan sebagainya. “Selama ini pola pengelolaan sampah masih dengan paradigma kumpul, angkut, buang ke TPA, yang menyebabkan TPA penuh karena saat ini masyarakat di Provinsi Bali belum maksimal memilah sampah dari sumber, di mana seyogyanya siapa yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab melakukan pemilahan dan mengolah sehingga nantinya seminimal mungkin sampah berupa residu dikelola di TPA dengan tetap menanamkan bahwa sampahku adalah tanggung jawabku dan sampahmu adalah tanggungjawabmu,” tegas Ny. Putri Koster.

Salah satu upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan sampah dan dapat berjalan maksimal jika menjadikan desa sebagai pusat dan kuncinya. Mengatasi persoalan sampah dengan basis desa merupakan kata kuncinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendekatan pengelolaan sampah di sumber memberi kewenangan kepada Desa Adat dan Desa/Kelurahan untuk bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan dalam melasanakan pengelolaan sampah, di mana setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan sehingga pengolahan sampah berbasis sumber bisa mulai dilakukan di masing-masing rumah tangga di desa.

Pemprov Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali yang berintegrasi dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru, melalui misi yaitu mengembangkan tatanan kehidupan krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah, bersih dan nyaman. Tim Penggerak PKK merupakan mitra kerja pemerintah adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki jenjang dari pusat sampai ke desa/kelurahan bahkan sampai kader-kadernya di tingkat banjar/dusun dengan Dasa Wismanya selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani sampah melalui program-programnya yaitu ikut melakukan pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga dan ikut mensosialisasikan serta menjadi contoh dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Baca Juga  Info Terkini Covid-19 di Bali, Kasus Aktif 281 Orang, PPLN yang Vaksin Lengkap Karantina 3 Hari

Perbekel Desa Taro, I Wayan Warka menambahkan bahwa sebagai aparat desa yang memiliki tanggungjawab atau kelestarian, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakatnya pihaknya membuat kesepakatan bersama warga/ krama di Desa/ Kelurahan/ Desa Adat untuk memulai atau berkewajiban mengeluarkan jenis sampah yang telah terpilah pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pengambilan jenis sampah yang dilakukan oleh pengelola.

“Contohnya apabila pada hari Senin dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah organik maka warga/krama mengeluarkan sampah organik. Bila pada hari Rabu dijadwalkan yang akan diangkut adalah sampah bukan organik maka Warga/Krama mengeluarkan sampah bukan organik. Pihak Pengelola, tidak akan mengangkut jenis sampah bilamana tidak sesuai dengan jadwal dan jenis sampah yang telah ditentukan,” ujar Wayan Warka.

Pada Desa Taro, pengelola mengangkut jenis sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan, dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan  pengelola menempatkan jenis sampah organik, sampah bukan organik, dan / atau jenis sampah lain (residu) di TPS.

Edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber melibatkan seluruh unsur aparat desa mulai dari perbekel/ lurah dan bandesa adat bahkan warga untuk bersama menanamkan kesadaran dan berkewajiban untuk mengelola sampah berbasis sumber untuk berperan aktif secara bergotong-royong guna menyukseskan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam rangka membangun budaya hidup bersih dan sehat sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, membentuk komunitas kader kebersihan yang mengkampanyekan slogan “Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain” melalui pemasangan baliho. (bt)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Penegakan Hukum Penyadapan Ilegal Harus Profesional, Transparan, dan Objektif

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman Sampaikan Keterangan Tertulis
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah berlangsung terkait penetapan beberapa perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada beberapa tokoh politik, pengusaha, bahkan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus kita percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

“Kami di Komisi III berharap seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan secara profesional, objektif, dan transparan dari awal hingga akhir,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026) yang dikutip dari laman dpr.go.id.

Mabes Polri mengumumkan kasus dugaan penyadapan atau dugaan ilegal akses, Selasa (3/11) malam.

Ada tiga anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga anggota polisi itu adalah inisial LSP, ASN, dan EH.

“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ujar Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11) malam.

Dia menerangkan sebelumnya Bareskrim Polri telah melakukan serangkaian lidik dan sidik terkait dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Dalam konferensi pers itu, ia bersama Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Irwasum Komjen Pol Asep Edi Suheri, dan Kadiv Propam Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap “Kapolri memerhatikan dengan sangat serius atas peristiwa yang berkembang,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

“Kita ingat bersama sejalan dengan program kapolri yakni bersih ke dalam, kepercayaan masyarakat dimulai dari polisi yang bersih dalam menjalankan tugas dan amanah,” sambungnya.

Baca Juga  Pemerintah Provinsi Bali Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

Dikutip dari laman kumham-imipas.go.id, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 serta Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak serta tindakan melawan hukum terhadap informasi maupun dokumen elektronik.

Menurut Yusril, dugaan penyadapan tersebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian telah menghimpun keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa perangkat komunikasi dan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan penyadapan.

Ia juga meluruskan berbagai spekulasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan dugaan tindak pidana makar. Yusril menegaskan bahwa hingga saat ini pasal-pasal yang digunakan dalam penyidikan hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Prihatin atas Dugaan Penyadapan terhadap Kepala Negara dan Sejumlah Tokoh

Published

on

By

Mensesneg Prasetyo Hadi Sampaikan Keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta
SAMPAIKAN KETERANGAN: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 November 2026. (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev/prsidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara maupun sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 November 2026.

Mensesneg menjelaskan bahwa berdasarkan perkembangan yang disampaikan, sejumlah individu telah dipetakan karena diduga terkait dengan perbuatan tersebut. Pemerintah memandang kasus ini secara serius karena dinilai dapat mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan dan keselamatan negara.

“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Mensesneg dikutip dari laman presidenri.go.id.

Menyusul perkembangan proses hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum, Presiden Prabowo telah mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Mensesneg menyampaikan bahwa Keputusan Presiden terkait pemberhentian tersebut telah ditandatangani pada pagi hari.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” ungkapnya.

Untuk memastikan tugas dan fungsi Kepala Staf Kepresidenan tetap berjalan, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan.

“Untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI, yang namanya Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan,” lanjutnya.

Pemerintah, menurut Mensesneg, juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap proses yang dilakukan secara sah.

Baca Juga  Pemerintah Provinsi Bali Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu,” kata Mensesneg. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Polsek Gianyar Gelar Rembug Warga di TPS-3R Temesi, Ajak Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas

Published

on

By

Polsek Gianyar Gelar Rembug Warga di TPS-3R Temesi
REMBUG WARGA: Polsek Gianyar saat menggelar kegiatan Rembug Warga di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) “Wiguna Amerta Sari”, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Rabu (4/11/2026). (Foto: Hms Polres Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka pelaksanaan Program Quick Wins Kapolri, Polsek Gianyar menggelar kegiatan Rembug Warga di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) “Wiguna Amerta Sari”, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Gianyar Kompol I Made Adi Suryawan, S.H., M.M., didampingi PS. Kanit Binmas, PS. Kanit Intelkam, PS. Kanit Sabhara, Bhabinkamtibmas Desa Temesi, serta personel Polsek Gianyar. Turut hadir Perbekel Desa Temesi, para Klian Dinas, Ketua Bank Sampah Induk (BSI), pekerja TPS-3R, dan masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Gianyar berdialog langsung dengan aparatur desa, pengelola, pekerja, dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengetahui kondisi serta perkembangan pengelolaan TPS-3R. Kapolsek mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memperkuat komunikasi dengan pihak kepolisian, serta menjaga hubungan harmonis antara warga lokal dan warga pendatang. Selain itu, disampaikan imbauan agar pengelolaan TPS-3R tetap memperhatikan aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan, mengingat lokasi tersebut terdapat material mudah terbakar seperti kertas, plastik, dan barang rongsokan.

Kapolsek Gianyar juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama akibat puntung rokok dan penggunaan kompor, serta mengantisipasi bencana alam di musim penghujan, seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat juga diimbau menjauhi penyalahgunaan narkoba, termasuk kewaspadaan terhadap penyalahgunaan cairan vape yang mengandung zat terlarang, serta mengawasi aktivitas di lingkungan tempat tinggal dan rumah kos. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, seluruh masyarakat diharapkan turut menjaga kerukunan dan situasi keamanan agar tetap kondusif.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Gianyar Kompol I Made Adi Suryawan, S.H., M.M., menyampaikan, “Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak seluruh aparatur desa, tokoh masyarakat, pengelola, pekerja, dan warga untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menjaga komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Apabila menemukan gangguan Kamtibmas maupun terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dan bencana alam, segera hubungi layanan Kepolisian Call Center 110 agar dapat segera ditindaklanjuti.” Kapolsek juga menegaskan pentingnya pendataan identitas warga pendatang sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Baca Juga  Info Terkini Covid-19 di Bali, Kasus Positif Bertambah 4 Orang, Kasus Aktif 59 Orang

Sementara itu, Perbekel Desa Temesi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Polsek Gianyar serta menyatakan kesiapan pemerintah desa bersama masyarakat untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dalam sesi dialog, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait aktivitas anak-anak muda yang masih berkumpul hingga melewati tengah malam.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Gianyar memerintahkan personel untuk meningkatkan patroli dan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat serta terus berkoordinasi dengan aparatur Desa Temesi. Melalui kegiatan Rembug Warga ini, diharapkan sinergitas antara Polri dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca