Sunday, 25 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Klarifikasi Reopening, ‘’New Normal – New Happening’’ di Toya Devasya Hot Spring Waterpark

BALIILU Tayang

:

de

Bangli, baliilu.com – Manajemen Toya Devasya Hot Spring Waterpark merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan media on line, off line dan sosmed, khususnya yang viral pada 12 Juni 2020.

Seperti yang disampaikan GM Toya Devasya Dr. I Ketut Mardjana bahwa secara prinsip, manajemen Toya Devasya Hot Spring Waterpark mematuhi setiap regulasi, keputusan maupun imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini terbukti dari telah ditutupnya operasional Toya Devasya lebih dari 3 bulan, meski harus mengalami defisit keuangan, tidak terbayarnya tunggakan biaya pemakaian listrik, gaji karyawan hingga sampai pada keputusan untuk merumahkan karyawan.

Tetapi, di tengah-tengah merebaknya wacana new normal, yakni isu keselarasan antara penerapan protokol kesehatan secara disiplin dan diperkenankannya masyarakat melakukan kegiatan hari-hari seperti kegiatan keagamaan, budaya dan juga kegiatan ekonomi, maka Toya Devasya telah merencanakan untuk melakukan reopening operasional usaha mulai 15 Juni 2020 dengan thema “New Normal, New Happening”. 

Hubungan baik yang terjalin antara pihak Toya Devasya Hot Spring Waterpark dengan media massa offline dan online serta makin berkembangnya teknologi informasi atau aplikasi digital telah membuat pemberitaan tentang rencana pembukaan kembali Toya Devasya Hot Spring Waterpark didengar dan dibaca luas oleh publik. Demikian pula promosi luas telah jauh hari dilakukan di kanal official media sosial Toya Devasya Hot Spring Waterpark dan kanal media sosial.

Dengan viralnya rencana reopening Toya Devasya Hot Spring Waterpark pada 15 Juni 2020, maka Kapolres berinisatif untuk melakukan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompimcam) dipimpin Kapolres Bangli yang diwakili oleh Camat Kintamani dan Kapolsek Kintamani dan juga dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan, desa, unsur adat, tokoh masyarakat dan pengusaha pariwisata se-Kintamani. Pertemuan mengambil tempat di Toya Devasya Hot Spring Waterpark dan berlangsung dengan semangat kekeluargaan. Pada intinya Kapolres menyampaikan Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 dan imbauan Gubernur Bali perihal pembatasan aktivitas di tengah pandemi Covid-19. Sementara unsur masyarakat adat dan unsur pariwisata menyampaikan aspirasi perihal perlunya dibuka aktivitas adat, agama dan ekonomi pariwisata yang merupakan tulang punggung pendapatan masyarakat.

Baca Juga  Gubernur Koster: Tahun Politik 2019 Berjalan Aman, Modal Awal Dukung Geliat Ekonomi 2020

Dalam pertemuan ini Kapolres Bangli sangat menekankan kiranya program New Normal yang telah menjadi wacana publik tidak dimaknai dengan eforia kebebasan yang sebebas-bebasnya tetapi protokol kesehatan hendaknya tetap dijaga dan dilaksanakan secara disiplin dan dicegah jangan sampai terjadi penyebaran Covid-19 gelombang kedua. Di samping itu Kapolres sangat menekankan untuk dipatuhinya imbauan Gubernur Bali No : 215/GugusCovid19/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal pembatasan aktivitas di tengah pandemi Covid-19, khususnya masalah pembatasan terkait pendidikan dan pariwisata. Intinya dikatakan bahwa obyek pariwisata masih dilarang untuk dibuka – meski belum jelas definisi yang dimaksud objek wisata- yang dilarang. Pada kesempatan pertemuan atau diskusi ini disampaikan restoran dan hotel/akomodasi diperkenankan untuk dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, pemakai masker dan jaga jarak.

‘’Dalam konteks ini, dan  menanggapi  pemberitaan media offline, online dan media sosial terkait dengan rencana pembukaan kembali Toya Devasya Hot Spring Waterpark pada tanggal 15 Juni 2020, maka saya selaku GM Toya Devasya Hot Spring Waterpark ingin memberikan tanggapan dan meluruskan pemberitaan yang terjadi,’’ ungkap Mardjana.

Adapun tanggapannya:1. Keputusan dan persiapan pembukaan kembali Toya Devasya Hot Spring Waterpark telah direncanakan sejak sebelum imbauan Gubernur Bali dikeluarkan tanggal 8 Juni 2020. Bahkan upakara mecaru, melaspas, matur piuning sudah dilakukan oleh pihak manajemen Toya Devasya Hot Spring Waterpark pada tanggal 5 Juni 2020.

2. Pertimbangan rencana pembukaan kembali Toya Devasya Hot Spring Waterpark juga didasarkan pada permintaan pemangku kepentingan pariwisata seperti para pemandu wisata, pekerja pariwisata, dan masyarakat. Mereka selama ini merasakan dampak kesulitan ekonomi yang luar biasa karena tidak memiliki penghasilan. Ungkapan dan sekaligus permohonan untuk diperkenankannya kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan hari-hari lainnya disampaikan juga pada acara forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompimcam) pada tanggal 12 Juni 2020 di Toya Devasya Hot Spring Waterpark.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023

3. Setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan di sektor pariwisata yang selama ini tumbuh bersama, pihak Manajemen Toya Devasya mempersiapkan berbagai hal seperti pelatihan SDM, perbaikan dan pembenahan fasilitas serta promosi serta mempersiapkan protokol kesehatan termasuk rambu-rambu dan poster imbauan kepada wisatawan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

4. Meski persiapan manajemen Toya Devasya Hot Spring Waterpark sebagai destinasi wisata -yang telah menjadi ikon pariwisata Bangli – menyatakan telah mempersiapkan diri untuk membuka kembali seluruh lini bisnis yang ada, ‘’saya selaku GM menyatakan akan mengikuti imbauan Kapolres Bangli agar hanya membuka restoran dan akomodasi. Saya katakan  kepada Kapolres:  “Kami siap melaksanakan imbauan bapak Kapolres untuk hanya membuka restoran dan akomodasi beserta fasilitas terkait”. Dengan pernyataan saya ini Toya Devasya belum membuka lini bisnis adventure, spa dan water sport,’’ ungkap Mardjana.

Berdasarkan hasil pertemuan dan kesepakatan atas imbauan dari Kapolres, pihak Toya Devasya Hot Spring Waterpark memutuskan untuk tetap membuka kembali (reopening) Toya Devasya Hot Spring Waterpark pada tanggal 15 Juni 2020 untuk bidang usaha restoran dan akomodasi beserta fasilitas pendukungnya. Sementara itu untuk bidang usaha Spa, Adventure dan Water Sport belum dibuka sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Pembukaan kembali fasilitas restoran dan akomodasi Toya Devasya Hot Spring Waterpark tetap mengacu pada penerapan protokol kesehatan secara ketat dan tertib guna pencegahan penyebaran Covid-19. Dari jauh-jauh hari pihak manajemen Toya Devasya Hot Spring Waterpark telah menyiapkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 seperti penyediaan wastafel cuci tangan di pintu masuk, pengecekan suhu tubuh untuk karyawan dan pengunjung sebelum memasuki area Toya Devasya, memasang poster himbauan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang dipasang di tempat strategis, penyediaan hand sanitizer di berbagai titik strategis, tanda untuk menjaga jarak, pemakaian masker untuk seluruh karyawan dan face shield untuk waiters/waitress dan memberikan 1.000 masker gratis untuk pengunjung awal. (*/gs)

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar (4/9), Kasus Positif Nambah 26 Orang dan Kasus Sembuh Nambah 13 Orang

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Sekda Dewa Indra Sambut Kedatangan Wisatawan Kapal Pesiar I Setelah Pemberlakuan Tourist Levy

Published

on

By

Sekda dewa indra
SAMBUT: Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2). (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyambut kedatangan MV Azamara Journey, yang bersandar pukul 13.45 Wita, di Dermaga Cruise Benoa, Sabtu (24/2).

Kedatangan kapal pesiar pertama setelah diterapkannya tourist Levy, dengan panjang 181 meter ini, membawa 375 penumpang dan 390 awak kapal.

Penyambutan oleh Sekda Dewa Indra, yang didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun, Ketua PHRI Badung I Gusti Agung Rai Suryawijaya, Sub Regional Head Pelindo Bali Nusra Fariz Hariyoso, GM Pelindo III Regional Bali Nusra dan Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, ditandai dengan pengalungan bunga selamat datang dan penyerahan cenderamata.

Pada kesempatan ini, Sekda Dewa Indra menegaskan agar pungutan wisatawan diterapkan tanpa harus mengganggu kelancaran dan kenyamanan wisatawan.

“Untuk wisatawan yang berlabuh dan bersandar di pelabuhan Benoa, sengaja tidak disiapkan counter. Namun kami bekerja sama dengan ship agent untuk pungutan wisatanya, sehingga tidak mengganggu kenyamanan wisatawan,” tegasnya.

Ia menambahkan dengan waktu yang sedikit, bantuan ship agent lebih memudahkan dalam melakukan pungutan wisatawan.

“Wisatawan kapal pesiar ini tidak memiliki waktu yang banyak, turun saat tiba dan kembali ke kapal pada sore harinya. Sehingga dengan bantuan ship agent untuk melakukan identifikasi turis yang turun, dan kemudian dilakukan pungutan, tentu hal ini akan memudahkan berjalannya layanan pungutan wisatawan bagi wisatawan yang datang dan berlibur ke Bali,” imbuh Sekda Dewa Indra. (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pembukaan Tahap III Pariwisata Bali Ditunda, Gubernur Koster: Perkembangan Covid-19 masih Fluktuatif
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Intip Progress Pengembangan The Sanur, KEK Kesehatan Pertama Berstandar Internasional di Indonesia

Published

on

By

progres pengembangan kek sanur
Kawasan The Sanur. (Foto: PT Hotel Indonesia Natour)

Denpasar, baliilu.com – KEK Sanur atau The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan pertama di Indonesia sebagai alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata.

The Sanur hadir dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi berstandar internasional mulai dari layanan kesehatan, akomodasi hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan The Sanur diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia. KEK Sanur merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 Ha untuk menjadi World Class Medical & Wellness Centre.

Adianta Apriadi, Plt. VP Corporate Secretary PT. Hotel Indonesia Natour mengatakan, fasilitas terintegrasi yang disediakan kawasan ini meliputi sarana akomodasi hotel bintang 5, ethnomedicinal botanic garden, convention centre bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 5.000 pax, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas lain.

The Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk melakukan terobosan dan transformasi wilayah Sanur, Bali, sebagai landmark dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus No. 6 Tahun 2022.

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terintegrasi berstandar internasional, diantaranya fasilitas akomodasi hotel bintang 5 yaitu Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur yang terdapat di KEK Sanur ini memberikan nafas baru bagi Grand Inna Bali Beach yang telah berdiri sejak tahun 1962 yang menjadi tonggak sejarah bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Tanggapi Pernyataan Kadishub Denpasar Terkait Penurunan PMI di Pelabuhan Benoa

Bali Beach Hotel merupakan hotel tertinggi di Bali dengan ketinggian 10 lantai ini memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut lepas di setiap kamarnya. Hotel ini juga memiliki fasilitas kolam renang olympic size dengan view pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Tidak hanya itu, hotel milik BUMN ini juga dilengkapi dengan fasilitas convention terintegrasi bernama Bali Beach Convention yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 29 Januari 2024, untuk menjawab kebutuhan berbagai acara dan kegiatan tingkat dunia.

Pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Fasilitas akomodasi bintang 5 lainnya yang ditawarkan The Sanur adalah The Meru Sanur sebagai hotel bintang 5 dengan 184 kamar bertipe suite dengan arsitektur unik berlanskap tropis dan luxury yang memiliki dua bangunan terintegrasi. Saat ini progress revitalisasi hotel tersebut lebih dari 90%.

The Sanur diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui fasilitas Sentra UMKM Sanur yang menjadi rumah bagi para pengusaha lokal Bali yang terdiri dari 49 kios UMKM dan 1 balai nelayan dimana dalam hal pengelolaannya, HIN bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Sanur. Progress pembangunan Sentra UMKM Sanur saat ini telah mencapai 99,041%.

Baca Juga  Pembukaan Tahap III Pariwisata Bali Ditunda, Gubernur Koster: Perkembangan Covid-19 masih Fluktuatif

Sebagai pelengkap operator kawasan, The Sanur juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah 1500 m3/hari, powerhouse yang mampu menampung hingga 20MVA, tangki air tanah berkapasitas 4.000 m3, dan 5 tempat penyimpanan sampah sementara termasuk limbah B3 Medis, dan command center yang dilengkapi teknologi canggih sehingga dapat digunakan sebagai pusat kendali operasional The Sanur.

Saat ini, progress pembangunan infrastruktur dasar kawasan meliputi landskap kawasan, area utilitas, main gate, main road dengan progress telah mencapai 100%.

“Melalui KEK Sanur, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan kesehatan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis The Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia,” ungkap Adianta Apriadi, plt VP Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour. (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Luncurkan Program Pungutan Wisatawan Asing

Published

on

By

launching
LUNCURKAN PWA: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024) di Hotel Puri Santrian Sanur. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024). Peluncuran program PWA yang digelar di Hotel Puri Santrian Sanur, ditandai aksi mengarahkan telapak tangan ke layar LED oleh Pj. Gubernur Bali yang diikuti Kadisparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali yang juga sekaligus selaku Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirut PT. BPD Bali Nyoman Sudharma dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja.

Acara peluncuran ini secara resmi menandai pemberlakuan PWA yang mulai diterapkan pada Rabu (14/2/2024) pada pukul 00.00 Wita. Terhitung mulai tanggal tersebut, wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000. Guna memperlancar proses pemungutan, wisatawan asing diimbau melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara cashless dengan mengakses sistem Love Bali atau aplikasi lainnya yang terintegrasi.

Mahendra Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program PWA menjadi momentum strategis untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ditambahkan olehnya, sejauh ini program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah diupayakan oleh Pemprov Bali. “Tapi kami sadari programnya masih terbatas karena terkendala kemampuan fiskal pada APBD Provinsi,” katanya.

Padahal menurutnya masih banyak program yang perlu dilakukan seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar dan berbagai situs budaya, adat-istiadat dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Baca Juga  Gubernur Koster: Tahun Politik 2019 Berjalan Aman, Modal Awal Dukung Geliat Ekonomi 2020

Lebih jauh Mahendra Jaya berharap, program PWA mampu mendongkrak kemampuan fiskal Pemprov Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata.

Pada bagian lain, ia juga mempermaklumkan mengenai waktu pelaksanaan launching PWA yang terkesan terlambat karena dilakukan mendekati waktu pemberlakuannya. Menurut dia, hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dan berbagai persiapan yang harus dimatangkan agar dalam penerapannya tidak sampai mengganggu kenyamanan wisatawan asing. “Setelah dilakukan simulasi, kami menyadari akan timbul ketidaknyamanan pada wisatawan yang datang ke Bali. Karena setelah menempuh penerbangan panjang, ketika masuk Bali mereka harus mengantre untuk membayar VoA, proses imigrasi, bea cukai, dan ditambah lagi antrian membayar PWA,” urainya. Oleh karena itu, pihaknya kemudian merevisi Pergub agar pembayaran PWA tidak mesti dilakukan di pintu masuk Bali, namun bisa dilakukan sebelum keberangkatan dan pada end point (hotel dan destinasi wisata).

Masih dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menginformasikan dasar hukum penerapan PWA yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali khususnya pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Sejalan dengan pemberlakuan PMA, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Khusus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Pemprov Bali telah melantik anggota Satpol PP Khusus Pariwisata. Satpol PP khusus pariwisata bertugas membantu memberikan informasi dan pertolongan bagi wisatawan serta membantu pemetaan potensi kerawanan untuk kemudian bersama stakeholder terkait mencari akar masalah lanjut merumuskan solusinya.

Baca Juga  Ketua TP PKK Bali Ny. Putri Koster: Sosialisasi Program Pemerintah Perlu Dukungan Swasta dan Masyarakat Luas

Mengakhiri sambutannya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan berbagai pihak sehingga program PWA ini bisa diluncurkan sebelum mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Ia optimis, program ini dapat berjalan dengan baik karena dari hasil pantauannya, wisatawan asing yang hendak berwisata ke Bali menunjukkan antusiasme untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengapresiasi sikap konsisten yang ditunjukkan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam melibatkan komponen pariwisata dalam program PWA. “Hari ini kita berkumpul di sini untuk menghadiri sebuah momen yang sangat penting. Ini merupakan babak baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang sustainable,” ungkapnya.

Selain dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ia juga berharap dana yang terkumpul dari program PWA ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bisa memetik manfaat dari dana yang mereka sumbangkan. (gs/bi)

galungan
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca