Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra (tengah) bersama Bupati Bangli dan Bupati Klungkung menunjukkan piagam penghargaan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berlangsung secara offline di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Selasa (5/4/2022). (Foto: Ist)
Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih predikat BB pada penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2021. Capaian ini mengukuhkan Bali menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil naik tingkat dalam penilaian RB yaitu dari B pada tahun 2020 menjadi BB di tahun 2021. Sementara dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemprov Bali mempertahankan predikat BB.
Perhargaan atas capaian itu diterima oleh Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra pada acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berlangsung secara offline di The Tribrata Darmawangsa Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Sementara untuk tingkat Kabupaten/Kota, Badung meraih predikat BB untuk SAKIP dan RB. Kota Denpasar meraih predikat BB untuk SAKIP dan B dalam penilaian RB. Sedangkan Bangli, Buleleng, Klungkung dan Tabanan berhasil meraih predikat B dalam penilaian SAKIP dan RB. Sementara Kabupaten Gianyar, Jembrana dan Karangasem meraih predikat B pada SAKIP dan CC dalam pelaksanan RB.
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta hadir langsung pada acara penyerahan penghargaan SAKIP dan RB Tahun 2021 di Jakarta.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Erwan Agus Purwanto dalam laporannya menyampaikan bahwa penilaian ini bertujuan untuk memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, dalam proses penilaian, KemenPAN RB juga memberi saran dan masukan bagi instansi yang implementasi SAKIP dan RB masih kurang optimal. Dari hasil evaluasi yang dilakukan tim KemenPAN RB, tahun ini terjadi peningkatan rata-rata nilai SAKIP secara nasional.
“SAKIP kementerian dan lembaga naik dari 70,75 menjadi 71,30, tingkat provinsi naik dari 70,02 menjadi 70,88 dan kabupaten/kota naik dari 60,68 menjadi 61,60,” urainya. Selain peningkatan nilai rata-rata pada nilai SAKIP, pemerintah daerah juga makin bergairah dalam mengikuti penilaian RB. Ada penambahan 50 pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan 15 instansi pemerintah naik predikat pada penilaian RB Tahun 2021. Agus Purwanto menyebut, peningkatan partisipasi adalah wujud komitmen dan antusiasme pemerintah dalam mengikuti penilaian SAKIP dan RB. “Ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas RB di tingkat daerah,” lanjutnya.
Sementara itu, MenPAN RB yang diwakili Sekretaris KemenPAN RB Rini Widyantini menekankan pentingnya transformasi yang menjadi bagian penting dalam Reformasi Birokrasi. “Transformasi adalah cara yang tepat dan cepat dalam menghadapi perubahan dan tantangan melalui inovasi,” ungkapnya. Ditambahkan olehnya, implementasi SAKIP dan RB pada lembaga pemerintahan merupakan bagian penting dalam transformasi birokrasi. Ia menyebut, hasil evaluasi SAKIP dan RB tahun 2021 menunjukkan tendensi hasil yang positif.
Oleh karena itu, Rini Widyantini memberi apresiasi kepada pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang konsisten dalam melakukan perbaikan SAKIP dan RB sehingga mampu menaikkan predikat pada penilaian tahun ini. Pemerintah daerah yang masih mengantongi predikat C dan CC diharapkan meningkatkan komitmen dan fokus pada penilaian tahun berikutnya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar hasil penilaian SAKIP dan RB berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. (gs/bi)
LEPAS PESERTA JAMNAS: Bupati Wayan Adi Arnawa saat melepas peserta Jambore Nasional Pramuka Kwarcab Badung di Rumah Jabatan, Puspem Badung, Kamis (6/8). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memberikan dukungan kepada Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Badung untuk berprestasi di ajang Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta Timur dari tanggal 13 – 20 Agustus 2026.
“Keikutsertaan adik-adik Pramuka dalam Jambore Nasional bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama baik Kabupaten Badung dan Provinsi Bali. Tunjukkan sikap disiplin, semangat kebersamaan, serta jadilah duta daerah yang mampu memberikan kesan positif selama mengikuti kegiatan,” jelas Bupati saat melepas peserta Jambore Nasional Pramuka Kwarcab Badung di Rumah Jabatan, Puspem Badung, Kamis (6/8). Acara pelepasan dihadiri Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana selaku Ka Harian Kwarcab Pramuka Badung, jajaran Pembina serta peserta jambore.
Bupati selaku Ketua Majelis Pembimbing Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Badung, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembina dan jajaran Kwarcab Badung yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti kegiatan berskala nasional tersebut. Bupati juga berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, menaati seluruh aturan kegiatan, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah pengalaman, memperluas persahabatan, dan mengembangkan wawasan. Menurutnya, nilai-nilai kepramukaan seperti kedisiplinan, gotong-royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial merupakan bekal penting dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas.
Bupati berharap seluruh kontingen dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat dan kembali ke Badung dengan membawa pengalaman, prestasi, serta inspirasi yang dapat dibagikan kepada anggota Pramuka lainnya.
“Dengan prestasi yang diraih di tingkat nasional akan memudahkan untuk menuju ke tingkat SMA/SMK. Terlebih saat ini Pemkab Badung mempunyai program sekolah SMA/SMA gratis. Selain itu telah disiapkan beasiswa S1 bagi anak dari keluarga kurang mampu serta bagi anak Nyoman dan Ketut hingga biaya wisuda,” jelas Bupati.
Pimpinan Kontingen, Ketut Udrayana melaporkan, bahwa Jambore Nasional adalah kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar pramuka penggalang sebagai sarana pembinaan yang menitikberatkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan dan perdamaian. Kegiatan perkemahan lima tahunan bagi Pramuka Penggalang ini menjadi ajang pertemuan Pramuka Penggalang dari seluruh Indonesia untuk mempererat persaudaraan, meningkatkan keterampilan, serta membentuk karakter generasi muda yang berjiwa kepemimpinan, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. Peserta Jambore Nasional Pramuka Kwarcab Badung sebanyak 32 pramuka penggalang, dari adik-adik SMP Negeri dan Swasta, 4 pembina pendamping dan 2 pimpinan kontingen. (gs/bi)
SERAHKAN SANTUNAN: Asisten Administrasi Umum Kabupaten Badung, I Wayan Wijana menyerahkan santunan dana pensiun kepada 74 purna tugas ASN serta sumbangan dana kematian kepada 5 ahli waris ASN di Ruang Rapat Samasta, Kantor BKPSDM, Puspem Badung, Kamis (6/8). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Asisten III Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Korpri Badung, mewakili Sekda Kabupaten Badung, menyerahkan santunan dana pensiun kepada 74 purnatugas ASN serta sumbangan dana kematian kepada 5 ahli waris ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Samasta, Kantor BKPSDM Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Kamis (6/8).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung I Nyoman Suardana selaku Sekretaris II Korpri Badung, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Badung Dewa Sudirawan yang juga Bendahara Korpri Badung, serta para pensiunan ASN dari eselon II, eselon III, dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, I Wayan Wijana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para ASN yang telah memasuki masa purnatugas serta kepada ahli waris ASN yang telah berpulang, atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan Kabupaten Badung. Ia menegaskan bahwa pemberian santunan ini merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan Korpri terhadap anggotanya.
“Ini merupakan bentuk perhatian dan sumbangsih kami. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tetapi bagaimana jalinan persaudaraan dan kebersamaan tetap terjalin dengan baik. Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung, kami juga memohon maaf apabila selama kebersamaan dalam menjalankan tugas terdapat hal-hal yang kurang berkenan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris II Korpri Badung I Nyoman Suardana dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program Korpri Badung sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi para ASN.
“Dari total 79 penerima, sebanyak 74 orang merupakan ASN yang memasuki masa pensiun dari berbagai jenjang, baik eselon II, eselon III maupun PPPK. Selain itu, terdapat 5 orang ahli waris yang menerima sumbangan dana kematian,” jelasnya. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Bupati Adi Arnawa menyampaikan penjelasan dan menandatangani Nota Kesepakatan saat Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama, di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, Kamis (6/8). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama DPRD Badung Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD, Puspem Badung, Kamis (6/8). Kesepakatan ini menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badung tahun 2027 yang transparan dan akuntabel.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Pimpinan DPRD, serta dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Forkopimda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda IB Surya Suamba beserta Kepala OPD dan Pimpinan Instansi Vertikal.
Bupati Adi Arnawa mengatakan bahwa postur awal rancangan KUA-PPAS 2027 meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp 11 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 10,7 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp 13 triliun lebih. Setelah melalui pembahasan bersama Legislatif, alokasi Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp 14,2 triliun, dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru.
“Dari belanja daerah tersebut alokasi anggaran infrastruktur dirancang mencapai sebesar 55% lebih. Ini sebagai indikator bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung. Tahap awal kita fokus kepada pembangunan jaringan jalan baru,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dengan langkah-langkah yang dilakukan, telah berhasil membuat peningkatan penerimaan PAD. Berdasarkan laporan per 31 Juli, PAD yang sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp. 4,1 triliun. “Ini menjadi satu angin segar buat kita, sehingga tambah semangat dan paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung sebagai daerah yang layak dikunjungi,” terangnya.
Bupati juga berharap apa yang dirancang, dapat dicapai secara maksimal, sehingga akan sangat berpengaruh terutama dalam rangka mengejar target capaian-capaian yang sudah dituangkan dalam KUA-PPAS yang nantinya menjadi pedoman penganggaran untuk Tahun 2027. (gs/bi)