Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Nasional Reformasi Birokrasi dengan Predikat BB

BALIILU Tayang

:

Wawali
Menteri PAN-RB, Abdulah Azwar Anas saat menyerahkan Penghargaan Reformasi Birokrasi kepada Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian kegiatan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12). (Foto : ist)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar sukses meraih Penghargaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kota Denpasar yang sebelumnya menyandang predikat dengan nilai B, kini naik tingkat dengan nilai BB untuk Reformasi Birokrasi. Capaian ini sekaligus mengawinkan  SAKIP dan RB Pemerintah Kota Denpasar yang keduanya sukses menyandang predikat dengan nilai BB.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas yang diterima Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian kegiatan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12). Dalam kesempatan tersebut, Disdukcapil Kota Denpasar secara resmi menyandang predikat Pelayanan Prima untuk unit pelayanan publik.

Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas didampingi Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widiantini mengatakan, dari hasil evaluasi tahun 2022, yang di mulai dari bulan Juli sampai dengan November 2022 terdapat sebanyak 228 penghargaan yang di berikan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat pelayanan prima dari 1.061 usulan Unit Kerja kementerian/provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan pihaknya, juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah atas hasil evaluasi pelayanan publik.

“Yang penting, tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah. Semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan,” kata Azwar Anas.

“Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2022 menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemkot Denpasar meningkatkan predikat Reformasi Birokrasi dengan BB serta Diasukcapil Kota Denpasar yang resmi menyandang predikat Pelayanan Prima. Hal tersebut tak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memenuhi kriteria pelayanan paripurna dari seluruh indikator, yang harus dipenuhi unit pelayanan publik.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Kukuhkan 78 Paskibraka Kota Denpasar Tahun 2022

“Tentunya ini sangat membanggakan, hal ini menunjukan ada peningkatan kualitas pelayanan dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir, dengan memperoleh nilai BB dan Disdukcapil kita menyandang status Pelayanan Prima,” ujarnya.

Ia menerangkan, capaian ini hendaknya menjadi cambuk untuk seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan sebagai implementasi Reformasi Birokrasi.

“Kita berharap ini dapat menjadi cambuk untuk terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sehingga tidak berhenti pada nilai BB, melainkan kita berharap dengan inovasi dan terbosoan ke depan predikat kita bisa naik menjadi nilai A,” harapnya. (ags/eka/bi) Pemkot Denpasar, Wawali, Disdukcapil,

Ket foto : Menteri PAN-RB, Abdulah Azwar Anas saat menyerahkan Penghargaan Reformasi Birokrasi kepada Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian kegiatan Penganugrahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12).

Pemkot Denpasar Raih Penghargaan Nasional Reformasi Birokrasi Dengan Predikat BB.

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar sukses meraih Penghargaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kota Denpasar yang sebelumnya menyandang predikat dengan nilai B, kini naik tingkat dengan nilai BB untuk Reformasi Birokrasi. Capaian ini sekaligus mengawinkan  SAKIP dan RB Pemerintah Kota Denpasar yang keduanya sukses menyandang predikat dengan nilai BB.

Penghargaan diserahkan langsung Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas yang diterima Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa serangkaian kegiatan Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (6/12). Dalam kesempatan tersebut, Disdukcapil Kota Denpasar secara resmi menyandang predikat Pelayanan Prima untuk unit pelayanan publik.

Menteri PAN-RB Abdulah Azwar Anas didampingi Sekretaris Kementerian PAN RB Rini Widiantini mengatakan, dari hasil evaluasi tahun 2022, yang di mulai dari bulan Juli sampai dengan November 2022 terdapat sebanyak 228 penghargaan yang di berikan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di tingkat pemerintah daerah mendapatkan predikat pelayanan prima dari 1.061 usulan Unit Kerja kementerian/provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan pihaknya, juga mengapresiasi atas pencapaian pemerintah daerah atas hasil evaluasi pelayanan publik.

Baca Juga  60 Peserta Lulus Seleksi Adminitrasi Lelang Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di Kota Denpasar

“Yang penting, tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah. Semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan,” kata Azwar Anas.

“Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2022 menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengaku bersyukur atas keberhasilan Pemkot Denpasar meningkatkan predikat Reformasi Birokrasi dengan BB serta Diasukcapil Kota Denpasar yang resmi menyandang predikat Pelayanan Prima. Hal tersebut tak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam memenuhi kriteria pelayanan paripurna dari seluruh indikator, yang harus dipenuhi unit pelayanan publik.

“Tentunya ini sangat membanggakan, hal ini menunjukan ada peningkatan kualitas pelayanan dari hasil evaluasi selama beberapa tahun terakhir, dengan memperoleh nilai BB dan Disdukcapil kita menyandang status Pelayanan Prima,” ujarnya.

Ia menerangkan, capaian ini hendaknya menjadi cambuk untuk seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan sebagai implementasi Reformasi Birokrasi.

“Kita berharap ini dapat menjadi cambuk untuk terus berinovasi serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, sehingga tidak berhenti pada nilai BB, melainkan kita berharap dengan inovasi dan terbosoan ke depan predikat kita bisa naik menjadi nilai A,” harapnya. (ags/eka/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Penandatanganan Kerja Sama Pemprov Bali, Pemkab Badung dan PT KAI terkait Pengembangan Perkeretaapian

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat penandatanganan kerja sama pengembangan perkeretaapian trem di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026).
TANDA TANGAN KERJA SAMA: Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penandatanganan kerja sama pengembangan perkeretaapian yang dilaksanakan di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menindaklanjuti rencana pengembangan transportasi perkeretaapian di Bali. Moda yang dikembangkan berupa trem listrik berbasis baterai. Trem direncanakan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Pengembangan ini diarahkan sebagai salah satu solusi transportasi massal untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Badung.

Penandatanganan kerja sama pengembangan perkeretaapian dilaksanakan di Gedung Kertasabha, Denpasar, Selasa (1/9/2026). Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Utama PT KAI, CEO Angkasa Pura, Sekda Kabupaten Badung dan pihak terkait lain.

Kerja sama menjadi tindak lanjut atas usulan Pemerintah Provinsi Bali mengenai perbaikan fasilitas dan sistem transportasi di Bali, khususnya Kabupaten Badung.

PT KAI memilih konsep trem, bukan MRT maupun LRT. Trem dinilai lebih sesuai dengan karakteristik dan kondisi Bali. Moda dirancang dengan konsep ramah lingkungan, berbasis teknologi baterai, tingkat kebisingan rendah, berukuran relatif kecil, terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya dan menyesuaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali. Penggunaan baterai membuat trem tidak membutuhkan kabel listrik di sepanjang jalur.

Rute awal yang dirancang menghubungkan kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kawasan Canggu, Kabupaten Badung. Panjang trase sekitar 12 kilometer. Jalur dirancang menggunakan dua jalur. Disiapkan area persilangan untuk mendukung kelancaran operasional trem. Lebar trase sekitar 3 meter. Dimensi trem sekitar 2 meter lebih, sehingga relatif kecil dan bahkan lebih kecil dibandingkan bus.

Alasan pengembangan Trem karena Koridor Bandara–Canggu memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Setiap hari diperkirakan terdapat sekitar 150 ribu orang yang bergerak di kawasan tersebut dengan sekitar 80 ribu kendaraan.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Saksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank BPD Bali dengan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Intaran

Tingginya mobilitas menjadi salah satu pertimbangan utama perlunya moda transportasi massal baru.

Trem diharapkan menjadi alternatif untuk mengurangi kepadatan kendaraan, meningkatkan mobilitas masyarakat, mendukung konektivitas kawasan pariwisata, dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Kapasitas dan waktu tempuh, Trem diproyeksikan mampu mengangkut sekitar 15 ribu–20 ribu penumpang dalam kondisi maksimal. Waktu tempuh diproyeksikan sekitar 30 menit. Jeda keberangkatan antartrem dirancang sekitar 10 menit.

Dalam operasional maksimal, kapasitas angkut diproyeksikan mencapai sekitar 60 ribu penumpang per hari. Kapasitas tersebut diharapkan mampu mengakomodasi sekitar 40 persen kepadatan mobilitas pada koridor Bandara–Canggu.

Target pembangunan dan operasional, dimulai groundbreaking ditargetkan Maret 2027 Trase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Seluruh jalur hingga Canggu ditargetkan selesai dan beroperasi pada 2029.

Setelah penandatanganan kerja sama, tahapan berikutnya meliputi studi teknis, penyusunan kajian lanjutan, sosialisasi kepada masyarakat, pelibatan desa adat, koordinasi dengan pelaku pariwisata, koordinasi dengan hotel dan akomodasi wisata, serta pelibatan pemangku kepentingan lainnya.

Gubernur Bali Wayan Koster menyebut kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas usulan Kementerian Bappenas dan Pemprov Bali untuk memperbaiki fasilitas dan sistem transportasi. Fokus utama berada pada wilayah Kabupaten Badung, yang menghadapi persoalan kepadatan lalu lintas.

Konsep trem dinilai semakin konkret untuk menjadi salah satu solusi kemacetan, khususnya jalur Bandara–Canggu.

“Pengembangan transportasi harus tetap memperhatikan keunikan Bali, menjaga keindahan Bali, mendukung pariwisata dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat,” tandasnya.

Gubernur Koster menegaskan pembangunan trem tidak boleh mengganggu ekosistem pariwisata Bali. Jalur transportasi harus memperhatikan keberadaan hotel, akomodasi wisata, objek pariwisata, lingkungan, permukiman, dan kehidupan masyarakat sepanjang trase.

“Kenyamanan wisatawan harus tetap dijaga. Keberadaan trem justru diharapkan dapat menjadi daya tarik baru bagi pariwisata Bali,” kata Gubernur Koster.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Resmi Kukuhkan Bunda Literasi Kota Denpasar Periode 2025-2030

Gubernur Koster mengungkapkan trem dirancang berbeda dengan konsep kereta api konvensional.

Karakter yang ingin ditonjolkan tidak berisik, tidak berukuran besar, ramah lingkungan, menggunakan baterai, menyesuaikan kondisi Bali dan memperhatikan kearifan lokal.

Gubernur menekankan bahwa pengembangan transportasi harus tetap menjaga identitas, budaya, keindahan dan harmoni Bali.

Sementara Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin mengatakan PT KAI menempatkan aspek budaya, lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal sebagai pertimbangan sejak tahap perencanaan. Ia mengatakan Bali dipandang sebagai wilayah strategis dengan keluhuran budaya, spiritualitas, jati diri masyarakat dan kehidupan sosial yang khas.

“Infrastruktur transportasi harus dikembangkan secara hati-hati. Kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan identitas dan harmoni Bali,” kata Bobby.

Bobby menjelaskan teknologi dengan baterai dipilih antara lain untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, mengurangi kebisingan, menjaga kenyamanan masyarakat dan menjaga kenyamanan wisatawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Badung Serahkan Bantuan Rp 1,4 Miliar untuk “Karya Agung” Pitra Yadnya Desa Adat Jimbaran

Published

on

By

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan dana hibah saat menghadiri Karya Agung Pitra Yadnya Ngaben Massal Desa Adat Jimbaran, Selasa (1/9).
SERAHKAN HIBAH: Bupati Wayan Adi Arnawa menyerahkan dana hibah saat menghadiri “Karya Agung” Pitra Yadnya Desa Adat Jimbaran, Selasa (1/9). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Krama Desa Adat Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, menggelar Upacara Pitra Yadnya (Ngaben) Sawa Pranawa Madya, Metatah dan Nyekah Massal VII Tahun 2026, Selasa (1/9). Kegiatan keagamaan massal yang rutin dilaksanakan setiap tiga tahun sekali ini menjadi momentum penting dalam menjaga tradisi sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan dukungan dan perhatian penuh terhadap pelaksanaan upacara ini sebagai bagian dari komitmen pelestarian budaya warisan leluhur.

Sebagai bentuk dukungan nyata untuk meringankan beban ekonomi warga, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa hadir langsung dan menyerahkan bantuan dana hibah secara simbolis kepada Manggala Prawartaka sebesar Rp 1,4 miliar lebih. Langkah ini sejalan dengan Keputusan Jero Bendesa Adat Jimbaran Nomor 002 Tahun 2006 tentang pembentukan Prawartaka Ngaben, yang menegaskan fungsi upacara massal dalam memupuk nilai gotong-royong dan meringankan pembiayaan yadnya bagi krama setempat.

Dalam sambrama wacananya, Bupati Adi Arnawa menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat kebersamaan krama Desa Adat Jimbaran. “Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung saya sangat mengapresiasi semangat krama yang telah bersatu dan bergotong-royong dalam melaksanakan Karya Pitra Yadnya ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan rahayu,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Bupati juga berpesan agar masyarakat senantiasa memperkuat persatuan dan semangat menyama braya (persaudaraan). Menurutnya, pelaksanaan Pitra Yadnya tidak hanya memiliki nilai keagamaan yang sakral, melainkan juga instrumen vital dalam membentengi adat dan kebudayaan Bali.

“Melalui kegiatan seperti ini, selain sebagai bentuk bakti kepada leluhur, kita juga secara tidak langsung ikut menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur. Pemkab Badung akan selalu mendukung berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan di masyarakat,” tegas Adi Arnawa.

Baca Juga  60 Peserta Lulus Seleksi Adminitrasi Lelang Jabatan Tinggi Pratama/Eselon II B di Kota Denpasar

Di samping itu, Bupati Adi Arnawa mengingatkan pentingnya sektor pariwisata bagi Kabupaten Badung, mengingat PAD Badung sebagian besar bersumber dari sektor ini. Pemkab Badung terus melakukan pembangunan ruas jalan baru di beberapa lokasi untuk mengatasi persoalan kemacetan serta melakukan penataan kawasan Pantai Kuta guna meningkatkan kenyamanan wisatawan.

Sementara itu, Manggala Prawartaka I Made Kariasa melaporkan bahwa rangkaian upacara telah berjalan bertahap mulai dari Atur Piuning hingga upakara Ngaskara. Puncak upacara Nyekah dan Memukur dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2026. Karya massal tahun ini tercatat diikuti oleh 113 sawa Ngaben Gede, 169 sawa Nyekah, 18 Ngelungah, 42 Ngelangkir, serta 55 peserta Metatah. Upacara sakral ini dipuput oleh Ida Pedanda Made Pemaron, Ida Pedanda Istri Simpangan Manuaba, serta Ida Rsi Bhujangga Waisnawa Pancering Bhuana.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, anggota DPRD Badung Made Sudira, unsur Tripika Kuta Selatan, Lurah Jimbaran, dan Bendesa Adat Jimbaran. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gandeng PT. KAI, Pemkab Badung Siapkan Moda Trem Penghubung Kuta hingga Canggu

Published

on

By

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama rencana pengembangan perkeretaapian trem di Ruang Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (1/9).
NASKAH KESEPAKATAN: Bupati Wayan Adi Arnawa disaksikan Gubernur Wayan Koster menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama rencana pengembangan perkeretaapian bertempat di Ruang Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (1/9). (Foto: Hms Badung)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) resmi menandatangani Naskah Kesepakatan Bersama rencana pengembangan perkeretaapian di Kabupaten Badung, Selasa (1/9).

Agenda utama kerja sama ini adalah pembangunan moda transportasi trem massal yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Legian, hingga Canggu. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Direktur PT. KAI. Bobby Rasyidin di Ruang Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali.

Proyek infrastruktur perkeretaapian sepanjang 13,1 kilometer ini dirancang di bawah inisiatif Bali Low Emission Zone Initiative (BLEZI) sebagai solusi mengurai kemacetan di Bali Selatan. Proyek ini dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yakni Fase 1A rute Bandara-Legian (6,6 km) dengan target operasi komersial kuartal IV 2028, serta Fase 1B rute Legian-Seminyak-Canggu (6,5 km) pada kuartal I 2031.

Bupati Wayan Adi Arnawa menyatakan kesepakatan ini merupakan tahap awal yang krusial. Pemda dan PT. KAI. segera menindaklanjutinya dengan perjanjian kerja sama serta studi kelayakan (Feasibility Study) “Trase trem perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya menjadi solusi mobilitas, tetapi juga terintegrasi dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan pariwisata Badung,” katanya.

Selain koridor Kuta-Canggu, ia mendorong pengembangan konektivitas dari Nusa Dua menuju Uluwatu, Bandara Ngurah Rai, dan kawasan Kuta. “Harapannya akan terbangun transportasi publik massal dalam bentuk trem sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berkunjung ke destinasi pariwisata sekaligus mengatasi kemacetan dan pertumbuhan kendaraan pribadi,” ujar Adi Arnawa.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kemacetan harus segera ditangani karena berpotensi mempengaruhi keberlanjutan ekosistem pariwisata Bali. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan trem tetap memperhatikan karakter, kenyamanan, estetika, serta kearifan lokal Bali. Koster juga meminta adanya sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya pemilik hotel di sepanjang koridor, agar konsep trem diposisikan sebagai peluang baru yang memperkuat daya tarik kawasan.

Baca Juga  Sekda Eddy Mulya Jadi Narasumber pada MPLS SMK PGRI 3 Denpasar

Dari sisi teknis, Direktur KAI Bobby Rasyidin memaparkan sistem trem akan menggunakan jalur tunggal (Single Track) dengan jalur ganda pada terminus dan titik persilangan. Di area bandara, jalur dirancang melayang (elevated), sementara sebagian besar trase lainnya berada di permukaan tanah. Guna menjaga kualitas visual kawasan pesisir, trem dirancang berbasis baterai dengan pengisian daya di depo, stasiun terminus, dan titik persilangan. Waktu tempuh Legian-Bandara diperkirakan 23 menit dan Canggu-Bandara sekitar 40 menit.

Dalam implementasinya, KAI membutuhkan dukungan pemda untuk pembebasan lahan, penyediaan lahan depo, penguatan pesisir, akses trase bandara, hingga perizinan. Desain teknis proyek ini juga memerlukan pendampingan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Acara ini turut dihadiri perwakilan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Dirut Jamkrida Bali Mandara, Kelompok Ahli Gubernur, dan pimpinan OPD Bali, Sekda IB. Surya Suamba, Kabag Kerja Sama Setda Badung I Made Dedy Sandrawan, dan Sekdis Perhubungan I Made Gede Wiryantara Adi Susandi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca