Wednesday, 22 May 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Perda RTRW Bali dan ZWP3K, Gubernur Koster: ‘Pengambilalihan’ Wilayah Pantai Tak Boleh Dibiarkan

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR KOSTER SAAT TELE CONFERENCE. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com -Dua perda yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali adalah Perda RTRW Provinsi Bali dan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K), Kementerian Dalam Negeri merespons langsung dengan rapat melalui video conference, Jumat (8/5-2020) di Denpasar.

‘’Yang perlu saya sampaikan, bagaimana urgensi dan kepentingan perda yang mengatur dua hal tersebut. Bali membutuhkan perda ini karena pesisir Bali memiliki fungsi yang sangat penting untuk Bali dan masyarakatnya secara umum. Apalagi jika menyangkut kepentingan upacara dan upakara, ritual keagamaan dan budaya, yang dilaksanakan di pantai dan di laut,’’ ungkap Gubernur Bali Wayan Koster saat video conference dengan Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni serta 16 Kementerian Lembaga RI terkait Pembahasan Ranperda RTRW Provinsi Bali di Ruang Rapat Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, Jumat (8/5-2020). Di hari yang sama, juga dibahas Ranperda mengenai Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K).

Gubernur Koster mengatakan  ada proses-proses upacara umat Hindu di Bali yang sangat penting bersentuhan dengan pantai dan laut.

Namun dinamika saat ini, lanjut Gubernur, sudah terjadi ketidakberaturan, dalam pengelolaan dan pemanfaatan daerah pesisir tersebut. Antara lain dengan banyaknya hotel atau villa yang menggunakan kawasan pantai dan laut sebagai bagian dari pemandangannya.

Kondisi ini seringkali menimbulkan praktik-praktik yang tidak sehat yang mengganggu kepentingan masyarakat Bali di dalam menyelenggarakan ritual keagamaan hingga kebudayaan.

‘’Sejak saya terpilih jadi Gubernur, hal ini juga menjadi salah satu konsen dan permasalahan yang saya tangani secara serius karena mulai terjadi ‘pengambilalihan’ wilayah-wilayah pantai oleh sejumlah hotel, seakan-akan pantai tersebut adalah milik hotel. Alhasil ada pembatasan-pembatasan bagi masyarakat yang melaksanakan ritual keagamaan. Ini tidak boleh dibiarkan,’’ ujar Koster.

Baca Juga  GTPP Covid-19 Denpasar: Masyarakat Jangan Panik Lihat Peningkatan Angka Kasus Positif

Lanjut mengatakan, ‘’Konsen saya yang kedua adalah bagaimana memberdayakan kawasan pantai dan pesisir laut dalam konteks perekonomian dan perlindungan kekayaan di wilayah tersebut. Saat ini kawasan pesisir dan laut belum bisa diberdayakan secara optimal dikarenakan belum ada pengaturan. Kalaupun ada upaya pemanfaatan bisa dikatakan belum terkelola dengan baik. Bahkan cenderung ilegal, sehingga menurut saya merugikan pemerintah dan masyarakat,’’ ujar Gubernur Koster.

Ditegaskan, Bali ini lautnya merupakan sumber kekayaan dengan nilai-nilai social ekonomi, pertama sebagai pesisir dengan kekayaan hayati, mangrove, terumbu karang dan sebagainya. Ada pula penyu yang kini sudah terancam punah, hiu, paus dan berbagai jenis hewan laut lain yang harus kita jaga.  Terlebih sebelumnya ada polemik tentang reklamasi yang sekarang syukur sudah selesai dengan ditetapkannya wilayah tersebut sebagai wilayah konservasi.

Berikutnya adalah laut dan pesisir pantai merupakan tempat para nelayan kami untuk menggantungkan hidupnya. Secara tradisional, Bali masih ada sekitar 19 ribu nelayan yang masih hidup dari sumber daya laut di Bali.

Sumber daya ikan di Bali, ada jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomi luar biasa, seperti kerapu, kepiting, lobster hingga jenis-jenis ikan hias. Luar biasa kekayaan yang harus kita jaga supaya bisa bermanfaat secara berkelanjutan ke depan.

Budidaya juga sangat potensial karena luas wilayah laut di Bali yang bisa dimanfaatkan sekitar 9 ribu hektar lebih.

Bali sebagai destinasi wisata juga mempunyai potensi pengembangan wisata bahari. Pariwisata di Bali masih bisa dikembangkan tak hanya berkutat di daratan atau di pantai, tapi juga bisa mengembangkan kawasan laut. Contohnya dengan paket wisata keliling Bali lewat jalur laut. Kita siapkan infrastrukturnya di berbagai titik, yang terkoneksi sehingga bisa berfungsi sebagai titik-titik lokasi wisata bahari selain fungsi utamanya sebagai infrastruktur penunjang logistik.

Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, Sembuh Nambah 11 Orang, Kasus Positif Nambah 10 Orang

Potensi ekonomi laut kita di Bali meskipun sedikit, tapi ‘berkahnya’ besar. Contohnya sentra produksi garam di Kusamba, Klungkung dan di Tejakula, Buleleng, kualitas garamnya nomor satu. ‘’Saya berkeinginan menghidupkan ini sebagai potensi ekonomi kerakyatan yang bisa dikembangkan menuju industri garam. Kualitas garam ini, bukan hanya untuk dikonsumsi semata namun punya manfaat kesehatan,’’ ungkapnya.

‘’Kami juga sedang kembangkan energi yang bersumber dari arus laut, sebagai pembangkit tenaga listrik sebagai bagian usaha kami mengembangkan energi baru terbarukan dan mengurangi penggunaan pembangkit listrik dengan energi fosil. Kita sedang petakan kawasan-kawasan yang bisa kita manfaatkan arusnya,’’ ujarnya.

Untuk kepentingan infrastruktur dan aksesibilitas, Gubernur mengatakan sedang mengembangkan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara yang terkoneksi sehingga laut di Bali betul-betul dimanfaatkan untuk mendukung transportasi domestik dan wisatawan. Pelabuhan Benoa misalnya, kita rancang sebagai pelabuhan internasional cruise. Demikian pula Celukan Bawang dan Tanah Ampo, Karangasem.

‘’Jika dikelola dan dilindungi dengan baik, kami yakin wilayah pesisir dan laut kami di Bali bisa memberikan manfaat sebesarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya saya berkepentingan agar Perda ZWP3K dan Tata Ruang ini bisa segera dibahas dan dituntaskan, secepatnya,’’ kata Koster.

Terkait Ranperda RTRW Provinsi Bali, beberapa koreksi dan evaluasi disampaikan secara teknis Plh Dirjen Bangda Kemendagri Hari Nur Cahya Murni. Koreksi tersebut selanjutnya akan dibahas kembali secara internal.

Pembahasan dimaksudkan guna memastikan ranperda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan publik.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari Dirjen Bangda Kemendagri untuk membahas pengajuan ranperda tersebut. “Pemerintah Provinsi Bali sudah sejak lama membahas ini, dan kami bersama legislatif sudah mendalami, dan memandang substansi dalam ranperda ini secara materi sesuai konsep kebutuhan pembangunan Bali ke depan. Rencana pembangunan jangka panjang sudah mengakomodir rencana pembangunan sarana infrastuktur transportasi darat, laut dan udara secara integrasi di Bali, kami bersama legislatif sudah sepakat,” katanya.

Baca Juga  Gubernur Koster: Sisi Niskala Bagian Komprehensif dan Fundamental dalam Pembangunan Bali

“Hal-hal lain yang berkaitan dengan tata ruang, berdasarkan beberapa koreksi yang disampaikan tadi secara prinsip tidak ada masalah, tinggal melakukan sinkroniasasi dan harmonisasi. Jadi posisi kami di Provinsi Bali, tinggal menunggu keputusan Bapak Mendagri sebagai persetujuan agar ranperda ini bisa segera disahkan dan bisa kami laksanakan dan gunakan untuk pembangunan Bali,” kata Gubernur Koster.

Salah satu dukungan disampaikan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang menyatakan apa yang dibahas dalam ranperda tersebut sudah sesuai dengan rencana Kementerian PUPR sehingga setuju untuk disahkan. (*/gs)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Published

on

By

Dukacita Presiden Jokowi terhadap Presiden iran
SAMPAIKAN DUKACITA: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan di hadapan awak media di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi yang meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter pada hari Minggu (19/05) lalu. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangannya di hadapan awak media di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, Selasa, 21 Mei 2024.

“Pertama-tama pemerintah dan masyarakat Indonesia menyatakan duka yang mendalam atas wafat, meninggalnya Presiden Raisi di kecelakaan helikopter yang ditumpangi beliau,” ujar Presiden Jokowi.

Saat ditanya mengenai dampak peristiwa tersebut terhadap ekonomi global, Presiden Jokowi berharap wafatnya Presiden Raisi tidak berpengaruh pada harga minyak dunia yang akan turut mempengaruhi harga komoditas lainnya.

“Karena kalau sudah harga minyak naik terdampak dari peristiwa itu, itu akan berdampak ke mana-mana, ke kenaikan harga barang lainnya. Kita harapkan tidak ada dampak seperti itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter bersama dengan Menteri Luar Negeri Amir-Abdollahian, dan anggota delegasi lainnya di barat laut Iran pada hari Minggu (19/05) lalu.

Presiden Raisi pernah berkunjung ke Indonesia setahun lalu, tepatnya pada 23 Mei 2023. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo dan Presiden Raisi membahas situasi geopolitik dunia dan menyepakati sejumlah kerja sama bilateral. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Baca Juga  Update Covid-19 di Denpasar, Sembuh Nambah 11 Orang, Kasus Positif Nambah 10 Orang
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tinjau Posko Pengungsi di Agam, Presiden Jokowi Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana

Published

on

By

bantuan bencana di agam
SERAHKAN BANTUAN: Presiden Joko Widodo mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Agam, Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo mengunjungi posko tanggap darurat dan pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat pada Selasa, 21 Mei 2024. Didampingi Ibu Iriana, Presiden Jokowi terlebih dahulu menyapa anak-anak di tenda pengungsian.

Presiden Jokowi juga menyerahkan secara simbolis santunan duka bagi warga terdampak yang rumahnya hancur akibat bencana. Santunan diberikan kepada 12 orang penerima simbolis terdiri atas perwakilan penerima bantuan rumah rusak berat, sedang, ringan, dan ahli waris korban meninggal dunia.

“Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa terdapat 625 rumah rusak akibat bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Sumatra Barat, 159 di antaranya mengalami rusak berat. Presiden Jokowi pun memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera membangun kembali rumah warga setelah tempat relokasi disiapkan pemerintah daerah.

“Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi (maka) direlokasi. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penetapan lokasi. Kalau sudah, pemerintah pusat Kementerian PU akan saya perintah untuk segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengadakan rapat di tenda bersama sejumlah jajarannya. Presiden memberikan sejumlah arahan untuk penanganan bencana, termasuk memastikan logistik untuk pengungsi mencukupi dan proses pencarian korban yang belum ditemukan terus dilanjutkan.

Baca Juga  Wawali Jaya Negara: Sebagai Kota Berbasis Budaya, Denpasar sangat Perlu Dukungan Desa Adat

“Logistik harian untuk para pengungsi saya lihat masih baik dan logistiknya juga tiga minggu ke depan masih cukup,” tambahnya.

Salah satu poin penting lainnya yang disampaikan oleh Presiden adalah perlunya pembangunan sabo dam tambahan untuk mengantisipasi lahar dingin. Menurut Presiden, dari kebutuhan 56 sabo dam yang dihitung Kementerian PUPR, baru dua yang terbangun.

“Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting, ada enam, segera harus dimulai. Tadi saya sudah perintahkan Pak Dirjen, nanti saya akan perintah ke Menteri PU,” ungkapnya.

Kunjungan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani bencana alam dan mendukung warga yang terdampak di Provinsi Sumatra Barat. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden dan Ibu Iriana Tinjau Area Terdampak Longsor dan Banjir Bandang di Agam

Published

on

By

banjir bandang di agam sumbar
MENINJAU: Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, pada Selasa, 21 Mei 2024. (Foto: BPMI Setpres/Kris)

Agam, Sumbar, baliilu.com – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo meninjau langsung area terdampak bencana longsor dan banjir bandang lahar dingin di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), pada Selasa, 21 Mei 2024. Presiden Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 10.18 WIB.

Di area tersebut, Presiden Jokowi meninjau proses pembersihan puing yang tengah dilakukan para anggota TNI dari berbagai matra dan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Sejumlah alat berat juga tampak dikerahkan untuk membersihkan material bencana.

Presiden Jokowi memandang bahwa penanganan bencana di Sumatra Barat, termasuk di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah tersebut mencakup evakuasi korban, penanganan pengungsi, hingga pembangunan infrastruktur darurat.

“Pembangunan jalan juga jembatan-jembatan darurat semuanya sudah dilakukan dan masih ada 1-2 yang masih dalam proses, ini yang kita kejar agar semuanya secepatnya kembali normal,” ujar Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa proses penanganan bencana telah memasuki hari ke-11 dan semuanya berjalan dengan lancar. Saat ini tim gabungan berfokus pada pencarian korban yang masih hilang dan pembersihan material bencana.

“Di pinggang-pinggang gunung itu banyak material yang ini harus kita waspadai jangan sampai ada bencana susulan,” ujarnya.

Kepala Basarnas, Kusworo, menambahkan bahwa saat ini masih ada 11 korban yang dinyatakan hilang. Sementara itu, korban meninggal dunia ada 61 dengan 59 di antaranya sudah teridentifikasi, dua lainnya belum teridentifikasi.

“Korban (meninggal dunia) secara keseluruhan ada 61, teridentifikasi 59. Di sisi lain, dalam pencarian 11 (orang),” ujarnya.

Baca Juga  Jelang Pujawali di Pura Sakenan, Rai Mantra Ingatkan Tatalaksana Upacara dan Penerapan Prokes yang Ketat

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Kusworo, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Agam Andri Warman. (gs/bi)

Advertisements
iklan sman 1 dps
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca