Denpasar, baliilu.com – DPRD Provinsi Bali mengapresiasi kinerja Gubernur Bali terhadap program legislasi prioritas yang mencerminkan secara langsung Implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah diselesaikan tahun 2020 dan pencapaian program prioritas yang menjadi unggulan daerah.

Namun mencermati tahun 2020 dan 2021 adalah tahun tersulit bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah, Dewan menyarankan untuk membuat terobosan-terobosan jitu guna bisa menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Bali dengan melihat potensi-potensi dan seluruh sumber daya yang ada.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2020 Drs. Gede Kusuma Putra, AK, MBA, MM pada Rapat Paripurna Ke-7 masa sidang pertama 2021 tentang pendapat akhir Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali 2020, Rabu (28/4/2021) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Renon Denpasar.

Rapat Paripurna yang digelar secara offline dan online dengan agenda penyampaian keputusan Dewan tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur Bali 2020 dan Laporan dan sikap Dewan terhadap Pembahasan Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga Atas Perda 3/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si. didampingi Wakil Ketua II I Nyoman Suyasa, dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Forkompinda, dan segenap anggota dewan.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Dewan Adi Wiryatama mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah KRI Nanggala-402 di perairan laut Bali Utara dan meninggalnya Brigjen TNI I Gst Putu Danny Nugraha Karya dan anggota Brimob Bharada I Komang Wiranatha di Papua. Semoga para patriot sejati pembela Tanah Air itu senantiasa mendapat tempat yang layak sesuai dengan amal bhaktinya yang diiringi doa bersama.

Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali 2020 Drs. Gede Kusuma Putra, AK, MBA, MM lanjut menyampaikan, tahun 2020 dan 2021 adalah tahun tersulit bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah. Dimana sebelumnya lebih dari 1,5 dasa warsa Provinsi Bali mengelola keuangan daerah dengan kondisi yang relatif nyaman dan aman. Karena, walaupun RAPBD selalu dirancang defisit, realisasinya selalu surplus karena realisasi pendapatan selalu melampaui target dan realisasi belanja selalu di bawah target.

‘’Mencermati hal itu, Dewan menyarankan untuk membuat terobosan-terobosan jitu guna bisa menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru bagi Pemerintah Provinsi Bali dengan melihat potensi-potensi dan seluruh sumber daya yang ada,’’ papar Kusuma Putra.

Kusuma Putra lanjut menyampaikan rekomendasi Dewan terkait LKPJ Tahun 2020, di antaranya, mengingat dalam tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi -9,31%, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya -2,37%, Dewan mendorong Pemerintah Provinsi untuk menggerakkan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, termasuk menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan sehingga secara kuantitas UMKM bertambah yang berdampak terhadap tersedianya lapangan kerja.

Dikatakan, menurut laporan Bank Indonesia, jumlah uang yang beredar di Bali sangat berkurang (mencapai lebih 50% dari tahun sebelumnya) karenanya guna menggeliatkan roda ekonomi rakyat, pengeluaran atau belanja-belanja Pemerintah Provinsi yang sudah disepakati dan telah mengikuti mekanisme supaya dipercepat pencairannya.

Mengingat pandemi Covid-19 masih menghantui sampai saat ini Dewan merekomendasikan Pemerintah Provinsi untuk betul-betul memperhatikan penanganannya lebih khusus seperti secepatnya menuntaskan program vaksinasi termasuk pengetatan penjagaan arus keluar masuk Bali seperti di Gilimanuk dan Padangbai yang ramai dibicarakan, serta permasalahan kerumunan massa di acara dan titik-titik tertentu yang mengabaikan prokes.

Mencermati kondisi yang sulit seperti sekarang terhadap program-program strategis yang telah dicanangkan serta menggunakan anggaran yang besar, baik yang telah dan akan dimulai/dikerjakan, supaya ditelaah dengan cermat sehingga keberlangsungannya bisa dipastikan sesuai harapan masyarakat.

Dalam rangka mengimplementasikan Keputusan DPRD Provinsi Bali nomor 20 Tahun 2020 tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bali Tahun 2020 – 2050 menjadi Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Kementrian Kelautan, dimana secara umum Laut berpotensi besar untuk bisa memberikan kontribusi yang mampu memberikan tambahan PAD, karenanya Dewan mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuat peraturan-peraturan atau regulasi untuk menjadi payung hukum guna memungkinkan ada tambahan Pendapatan Asli Daerah.

Dewan juga mendorong sekaligus mengingatkan kembali Gubernur untuk mencermati dan mematuhi beberapa catatan terkait Perda Provinsi Bali Nomor : 11 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 terutama yang berkaitan dengan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Desa Gunaksa Kabupaten Klungkung.

Terkait rencana Pemprov Bali akan mulai membuka proses pembelajaran secara tatap muka, pada intinya Dewan dapat menerima sepanjang Pemerintah Provinsi memperhatikan dengan seksama kondisi riil di masing-masing wilayah kabupaten/kota serta koordinasi yang intensif dilakukan dengan dinas-dinas terkait.

Dan, dalam rangka menjaga, mengamankan dan melestarikan asset desa adat (tanah), agar tidak disalahgunakan serta beralih kepemilikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, Dewan meminta kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui dinas terkait untuk membantu desa adat.

Gede Kusuma Putra juga menyampaikan bahwa Dewan mengapresiasi kinerja Gubernur terhadap program legislasi prioritas yang mencerminkan secara langsung Implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah diselesaikan tahun 2020 untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia, dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi, serta pencapaian program prioritas yang menjadi unggulan daerah dan fokus kepada penataan Alam Bali, Manusia dan Budaya Bali dalam berbagai bidang.

Sementara itu, Koordinator Pembahas Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha AA Ngurah Adhi Ardhana, ST menyampaikan, menindaklanjuti masukan Gubernur Bali yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Pendapat Gubernur Bali terkait Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, setelah melalui tahapan pembahasan, rapat kerja, memberi tanggapan atas pendapat Gubernur dan konsultasi ke Ditjen Bina Keuda Kemendagri RI, maka dengan ini DPRD Provinsi Bali sepakat untuk menetapkan Raperda Inisiatif Dewan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi peraturan daerah.

Di akhir sidang, Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyampaikan terima kasih atas rekomendasi Dewan terhadap LKPJ 2020. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti untuk dapat segera diselesaikan dan disempurnakan.

Gubernur Bali juga menyampaikan dengan telah disetujuinya Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, selanjutnya Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses evaluasi. (gs)