Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Satgas Covid-19 Kerja Marathon, Dewa Indra: Tambah RS Rujukan, Siapkan Lab RS Sanglah Jadi Tempat Pemeriksaan Swab

BALIILU Tayang

:

de
DEWA MADE INDRA: Saat konferensi pers di kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar (18/3-2020)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tengah serius melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19),  secara operasional telah menugaskan satgas untuk melakukan tugas-tugas operasional.  

‘’Jadi dengan keyakinan tentang upaya-upaya pemerintah yang serius itu, maka kami berharap masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik setelah mengetahui pemerintahannya bekerja sungguh-sungguh pada jalur yang benar dalam rangka pengendalian Covid-19,’’ ujar Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 Dewa Made Indra yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM,  Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana, ST, MT, NIP, Kepala BNPB Provinsi Bali I Made Rentin pada konferensi pers di gedung II kantor Gubernur Bali, Renon Denpasar, (18/3-2020) sore.

Dewa Indra memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan Satgas Covid-19 dalam perkembangan terakhir dalam upaya peningkatan kapasitas penanganan penyakit di fasilitas kesehatan yakni  meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk melakukan penanganan pasien dalam pengawasan (PDP).  Jumlah kamar isolasi diupayakan terus bertambah. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan Rumah Sakit Umum Bali Mandara untuk menjadi rumah sakit yang bisa melakukan penanganan penyakit ini. Setelah sebelumnya sudah ada RS Sanglah, Sanjiwani Gianyar, dan RS Tabanan.

Satgas juga telah dan sedang melakukan assessment untuk semua rumah sakit kabupaten/kota di Bali dan juga rumah sakit swasta untuk bisa menangani Covid-19. ‘’Proses assessment sedang berlangsung. Hari Jumat 20 Maret kami akan mengadakan pertemuan dengan semua direktur rumah sakit untuk mendengar pendapatnya, kesiapannya menjadi rumah sakit rujukan. Kalau hasil assessment menyatakan memenuhi syarat untuk menjadi rumah sakit rujukan dan kita dengar pendapat dari direkturnya menyatakan kesiapannya maka kami akan menetapkannya menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Bali yang akan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Bali,’’   ujar Dewa Indra seraya menandaskan dengan demikian maka kapasitas fasilitas kesehatan yang bisa menangani penyakit ini menjadi bertambah besar.

Baca Juga  Rai Iswara Buka Pameran dan Penerbitan Buku “Denpasar dalam Kartun dan Karikatur”

Kekhawatiran masyarakat atau sering menjadi pertanyaan kenapa sampel harus dibawa ke Jakarta, Dewa Indra menegaskan karena saat ini pemerintah hanya menetapkan laboratorium di Badan Litbang Kementerian Kesehatan sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan. Namun 16 Maret lalu, Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan penambahan laboratorium pemeriksa untuk Bali ditunjuk di Balai Litbangkes dan Pengendalian Penyakit di Surabaya. Dengan demikian hasil pengambilan swab (cairan tenggorokan) di Bali akan dibawa ke Surabaya.  ‘’Jadi lebih dekat dan kita berharap lebih cepat,’’ ujar Dewa Indra.

Satgas juga merasa berkepentingan untuk lebih cepat lagi.  Karena itu kemarin Satgas bersama Dinas Kesehatan dan orang-orang ahli baik Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sanglah sudah bertemu menyiapkan laboratorium Kesehatan RS Sanglah untuk bisa melakukan pemeriksaan sampel swab. ‘’Sedang kami siapkan. Dan karena itu kami telah bersurat kepada Balitbang Kementerian Kesehatan untuk diizinkan pemeriksaan swab dilaksanakan di Lab RS Sanglah. Kami sudah siapkan dan sedang kami mohonkan izin,’’ ujar Dewa Indra.

Sarana-sarana yang terkait dengan penyebaran penyakit ini, juga mendapat perhatian serius Satgas agar tetap tersedia di pasar. ‘’Kemarin saya selaku ketua Satgas sudah mengundang semua asosiasi agen-agen yang menangani penjualan atau pendistribusian sarana kesehatan seperti masker, sanitaiser, disinfektan untuk diajak berbicara. Memang diakui ada kelangkaan secara nasional karena pasokan mereka memang berkurang. Namun demikian saya sudah meminta kepada semuanya untuk melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar pasokan atau suplay yang diberikan ke Bali bisa bertambah,’’ ujarnya.

‘’Kami melalui Dinas Kesehatan juga memberikan dukungan rekomendasi kepada para penyalur, agen-agen yang ada di Bali supaya mereka bisa mendapatkan tambahan suplay dengan satu garansi mereka tidak melakukan penimbunan,’’ imbuhnya.

Baca Juga  Tak Ada Lagi Penolakan Tempat Karantina dan PMI, Dewa Made Indra: Terimakasih kepada Masyarakat Bali

Upaya yang sangat penting terkait peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu pintu masuk, mengingat Covid-19 datangnya dari luar. ‘’Ini yang paling penting. Satgas memandang pintu-pintu masuk Bali ini harus dijaga dengan sangat ketat. Supaya kalau ada orang yang terindikasi infeksi virus ini maka bisa cepat dideteksi,’’ ujar Dewa Indra yang sudah bertemu dengan semua stakeholder di Bandara Ngurah Rai dan stakeholder di Pelabuhan Benoa. Tujuannya memastikan petugas melakukan pengetatan terhadap pengawasan dan pencegahan.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Satpol PP dilibatkan untuk keliling melihat pelabuhan-pelabuhan untuk memastikan mereka telah melakukan upaya-upaya pencegahan.

Langkah berikut dalam upaya meningkatkan pengendalian penyebaran virus melalui pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak dan/atau penerapan protokol secara ketat dalam interaksi antar-orang. Agenda ini telah dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan atau regulasi. 

Pertama Bapak Gubernur Bali kemarin telah mengeluarkan surat edaran kepada para bupati/walikota, para instansi dan pihak terkait lainnya untuk mengambil kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Semua sekolah dari jenjang paud sampai perguruan tinggi semuanya diminta untuk belajar dari rumah.  Ini sekaligus juga mementum bagi semua satuan pendidikan untuk menguatkan kapasitas e-learning mereka sebagai sarana pembelajaran modern. ‘’Sarana-sarana yang konvensional mari kita tinggalkan pelan-pelan. Ini momentum yang baik,’’ ujarnya.

Dalam surat yang sama, Gubernur  juga menyampaikan arahan/perintah kepada semua instansi di provinsi kabupaten/kota untuk bekerja dari rumah. Ada yang dikecualikan yakni para pejabat struktural berada di kantor,  kemudian petugas-petugas staff, operasional, pelaksana bekerja dari rumah, kecuali yang memang melakukan pelayanan publik secara langsung seperti puskesmas, rumah sakit, kantor kependudukan catatan sipil. Dengan demikian jumlah orang yang berkumpul dalam satu tempat menjadi berkurang.

Baca Juga  Ketua Dekranasda Bali Ny. Putri Koster: Petugas Mesti Jemput Bola Proses HAKI para Perajin

Pada saat yang sama Gubernur juga telah menyepakati dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat untuk mengeluarkan surat edaran bersama sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan rangkaian hari raya Nyepi dalam situasi penanggulangan Covid-19. Bagaimana mencari titik temu agar rangkaian Nyepi bisa dilaksanakan tetapi upaya-upaya pengendalian penyakit ini juga bisa dilaksanakan.  ‘’Jadi substansi rangkaian Nyepi terlaksana tapi upaya untuk mengurangi jumlah orang dalam satu tempat bisa dikurangi,’’ ujar Dewa Indra.

Dan yang agenda kelima, kata Dewa Indra, meningkatkan kampanye, edukasi, sosialisasi perilaku hidup bersih, sehat terus dilakukan. Penyemprotan disinfektan secara serentak sudah dilakukan Mingu 15 Maret,  dan kembali akan dilakukan pada 21 Maret mendatang. Pemerintah akan terus mendorong supaya spraying disinfektan dilakukan mandiri di lingkungan masing-masing.  

Dewa Indra juga menandaskan media berperan penting untuk menyebarkan informasi tentang virus corona dari sumber-sumber resmi. Dengan demikian masyarakat akan memahami dengan baik bahwa Covid-19 adalah bisa kita hindari, bisa kita cegah dan kalau terkena bisa kita sebuhkan melalui hidup yang sehat dan melalui perilaku hidup bersih dan sehat.

‘’Pemahaman ini sangat penting untuk menghindari kepanikan dan ketakutan masyarakat sendiri karena kepanikan dan ketakutan itu dampaknya sangat luas bahkan lebih bahaya dari penyakitnya itu sendiri. kita bisa bayangkan sampai hari ini baru satu orang yang meninggal itupun dari juru bicara pemerintah dikatakan import cast artinya kasus yang datangnya dari luar. Jadi sesungguhnya sampai hari ini di Bali astungkara belum ada orang yang terinfeksi,’’ punngkasnya.

Terkait perkembangan orang yang menjadi status pasien dalam pengawasan (PDP), sampai Rabu sore di rumah sakit, Dewa Indra melaporkan jumlah pasien dalam pengawasan adalah 78 orang. Dari jumlah tersebut seluruhnya sudah diambil sampelnya. Dan sampel yang belum keluar sampai jam ini sebanyak 18 sampel. Karena itu maka 18 orang itu sampai saat ini masih berada di rumah sakit dalam pengawasan tenaga medis.

Sementara sebanyak 60 orang yang sampelnya sudah keluar, 59 dinyatakan negatif. Hanya satu orang yang positif berkewarganegaraan asing pasien 025 tetapi sudah meninggal.  ‘’Kita sedang menunggu 18 lagi mudah-mudahan semuanya negatif. Yang 18 pasien ini adalah pasien yang memang baru masuk bukan dari yang pertama,’’ ujar Dewa Indra. (GS)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pansus TRAP DPRD Bali Bakal Evaluasi Total Aset Pemprov Bali Buat ICCB Renon Mangkrak 22 Tahun

Published

on

By

iccb
Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H., M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026. (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mulai menyoroti serius aset-aset milik Pemerintah Provinsi Bali di kawasan Renon, Denpasar. Salah satunya, proyek India Cultural Centre Bali (ICCB) yang diketahui mangkrak selama lebih dari 22 tahun.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah maupun belum dimanfaatkan secara optimal.

Sorotan aset Pemprov Bali untuk ICCB Renon, muncul setelah aset daerah tersebut diketahui mangkrak selama lebih dari dua dekade tanpa kepastian penyelesaian. Bahkan, kini Pansus TRAP DPRD Bali mulai mendalami berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penguasaan aset yang tidak sesuai regulasi.

“Nanti evaluasi, banyak aset-aset kita yang kemudian dikuasai dengan cara tidak benar. Ya, seluruhnya dievaluasi wilayah Renon ke depan akan diperdalam. Itu banyak Dumas dan banyak laporan,” kata Ketua Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. (C) I Made Supartha, S.H.,.M.H., saat diwawancarai awak media di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Hal itu disampaikan usai menerima Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali. Dari unsur tokoh agama hadir Ida Shri Bhagawan Yogananda, sementara dari kalangan tokoh masyarakat tampak mantan anggota MPR RI utusan Bali Jro Gede Sudibya. Turut hadir Ketua Prajaniti Hindu Indonesia Provinsi Bali dr. Wayan Sayoga, akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si.

Dukungan generasi muda terhadap upaya pengawasan pembangunan Bali juga tampak kuat. Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya BEM Universitas Udayana, Universitas Warmadewa, Universitas Mahasaraswati, Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Universitas Hindu Indonesia, Universitas Mahadewa Indonesia, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, hingga Universitas Saraswati.

Baca Juga  Tak Ada Lagi Penolakan Tempat Karantina dan PMI, Dewa Made Indra: Terimakasih kepada Masyarakat Bali

Made Supartha menilai persoalan aset daerah di Bali tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan justru terbengkalai selama puluhan tahun. Namun, aset tersebut diketahui belum dimanfaatkan secara optimal dan masih berstatus belum tuntas sejak awal perencanaan pada 2004.

Keberadaan aset mangkrak tersebut kini menjadi perhatian serius DPRD Bali, terutama setelah Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik aset daerah dan menemukan berbagai persoalan tata ruang, aset, serta perizinan.

Made Supartha memastikan evaluasi tidak hanya menyasar satu lokasi, tetapi seluruh aset strategis Pemprov Bali yang dinilai bermasalah atau belum dimanfaatkan secara optimal. “Selain melakukan pendalaman terhadap laporan masyarakat, kami juga mendorong adanya kepastian kebijakan dari pihak eksekutif terkait status aset yang hingga kini masih menggantung,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack mengaku baru mengetahui soal tersebut. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri permasalahan tersebut.

“Baru juga tau.”..!! Ayo nanti sama-sama telusuri,” jawab Dewa Jack secara singkat di Denpasar, Rabu, 3 Juni 2026.

Untuk diketahui, rencana pembangunan proyek ICCB atau Pusat Kebudayaan India tersebut sempat diresmikan Gubernur Bali (1998-2008), Dewa Beratha, Dubes India, Hemant Krishan Singh dan DG ICCR, Rakesh Kumar, hingga saat ini justru diketahui proyek tersebut mangkrak dan tidak ada tanda-tanda progress keberlanjutan, sehingga menjadi kewajaran publik mempertanyakan nasib aset Pemprov Bali yang dipergunakan untuk proyek tersebut.

Ketua Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali, Dr. Somvir menilai persoalan aset tersebut perlu segera mendapatkan kepastian hukum dan kebijakan agar tidak terus terbengkalai selama puluhan tahun.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Serahkan Bantuan 82.000 Masker untuk Panti Sosial Se-Bali

Dr. Somvir yang juga selaku Wakil Sekretaris Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menegaskan bahwa penggunaan aset daerah harus memberikan kejelasan bagi semua pihak. Ia juga mendukung penuh Ketua Pansus TRAP DPRD Bali melakukan evaluasi di Kawasan Renon.

Pansus TRAP DPRD Bali akan membuka aset Pemprov Bali secara transparan baik yang sudah atau terbengkalai. Evaluasi mulai dilakukan dari pusat kota atau jantung pemerintahan. Upaya itu agar aset jelas dan tata kota tertib. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Jelang Galungan dan Kuningan, PHDI dan Bakesbangpol Denpasar Bagikan 300 Paket Daging Babi kepada Masyarakat

Published

on

By

phdi denpasar
BAGIKAN DAGING BABI: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat membagikan daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Jelang hari Raya Galungan dan Kuningan, Persatuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), membagikan 300 paket daging babi kepada para pecalang, bendesa adat, dan masyarakat, di halaman Kantor Bakesbangpol Kota Denpasar, Senin (15/6).

Hadir saat itu, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, dan pihak terkait lainnya.

Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka mengatakan, kegiatan pembagian daging babi ini diharapkan akan dapat memberikan kemanfaatan bagi umat yang akan merayakan hari Raya Galungan dan Kuningan.

“Tentu harapannya ini akan membawa kemanfaatan bagi umat yang akan menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, menyampaikan, program ini merupakan implementasi dari spirit Vasudhaiva Kutumbhakam yang bermakna kita semua bersaudara atau menyama braya.

Sehingga diharapkan mampu menghadirkan semangat sagilik, saguluk, salunglung subayantaka dalam menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan di tengah masyarakat.

“Pembagian daging babi ini juga merupakan salah satu implementasi dari semangat Vasudhaiva Kutumbhakam,” katanya. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Dikukuhkan Sebagai Mabida Kwarda Bali, Gubernur Koster Puji Peranan Gerakan Pramuka
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Percepatan Penguatan Aksesibilitas Transportasi Keluar Masuk Bandara Ngurah Rai

Published

on

By

aksesibilitas Bandara Ngurah Rai
FGD: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendukung dan mendorong percepatan upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Menurutnya, penguatan aksesibilitas merupakan kebutuhan mendesak mengingat strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai sebagai gerbang utama masuk ke Pulau Dewata.

Dukungan Gubernur Wayan Koster disampaikan dalam arahan saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang berlangsung di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta, Senin (15/6).

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan FGD sebagai bagian penting dari upaya penguatan aksesibilitas transportasi kaluar masuk bandara. Ia berpendapat, penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara menjadi perhatian urgen karena berkaitan dengan isu kemacetan. Jika tidak diantisipasi, ia khawatir persoalan ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali.

Selanjutnya, Gubernur Koster memberi gambaran tentang strategisnya posisi Bandara Ngurah Rai dalam pembangunan bidang kepariwisataan.

“Pada tahun 2025, wisatawan manca negara yang masuk ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai tercatat sebanyak 7 juta 50 ribu orang. Ditambah wisatawan domestik yang mencapai 9,2 juta. Jadi kalau ditotal, mencapai 16 juta lebih,” urainya.

Mencermati data tersebut, menurutnya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara dan kawasan sekitarnya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Ia berharap, FGD menghasilkan rumusan yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi kemacetan keluar masuk bandara dan kawasan sekitar khususnya Badung dan Denpasar.

“Petakan betul setiap titiknya. Ini tak bisa fokus di satu titik saja, alur kendaraan harus benar-benar dipetakan,” pintanya.

Ia berharap, seluruh komponen mendukung upaya ini agar segera bisa dikerjakan. Jika tidak ada hal yang sangat krusial, ia berharap FGD kali ini menghasilkan hal yang konkrit agar bisa segera dikerjakan. Masih dalam arahannya, Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung rencana perluasan parkir dan terminal. Ia berharap, pihak pengelola bandara segera merealiasikan rencana tersebut.

Baca Juga  Wabup Suiasa Beri Pengarahan kepada Guru di Abiansemal dan Petang

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT. Angkasa Pura Indonesia Ferry Kusnowo mengatakan, kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan FGD tahun lalu. Ia menyampaikan, kegiatan kali ini bertujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai komponen sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Menurutnya, upaya penguatan aksesibilitas transportasi keluar masuk bandara membutuhkan pendekatan integrasi, bertahap dan kolaboratif. FGD diisi penyampaian kajian dari akademisi Universitas Udayana Prof. Ir. Putu Alit Suthanaya yang mendapat masukan dari sejumlah pihak untuk penyempurnaan. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca