Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Paripurna Ke-41, DPRD Bali Sampaikan Penjelasan Raperda Produk Hukum Daerah

Wagub Giri Prasta Sampaikan Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali TA 2025

Loading

BALIILU Tayang

:

dprd bali
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya saat memimpin Rapat Paripurna Ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, Jumat, 19 Juni 2026. (Foto: gs)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-41 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda penjelasan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali dan Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD Bali, Denpasar, Jumat, 19 Juni 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II Ida Kade Komang Kresna Budi, Wakil Ketua III, I Komang Nova Sewi Putra. Hadir Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, segenap anggota DPRD Bali, para pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Tjokorda Gede Agung, S. Sos. menyampaikan bahwa Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Bali ini dibuat memiliki urgensi yang strategis dengan beberapa pertimbangan, bahwa Raperda ini dibuat menjadi produk hukum daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk pedoman menjalankan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Pembentukan produk hukum daerah yang baik harus dibentuk secara terencana, terpadu, sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan produk hukum daerah tidak hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan dokumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat kekinian dan masa akan datang,” ujar Tjok Agung.

Baca Juga  Dewan Sepakati Substansi Ranperda RTRW Bali 2022-2024

Tjok. Agung lanjut menegaskan bahwa pembentukan Raperda ini, juga sangat penting memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa Provinsi Bali memiliki karakteristik daerah yang khas, yang tidak hanya bertumpu pada aspek pemerintahan dan pembangunan daerah semata, tetapi juga pada upaya pelestarian adat, budaya, tradisi, nilai-nilai kearifan lokal, dan filosofi kehidupan masyarakat Bali sebagaimana tertuang pada visi pembangunan Nangun Sad Kerthi Loka Bali.

“Oleh karena itu, pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Bali perlu memperhatikan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena Pemerintah Provinsi Bali kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian ini bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bali. Lebih membanggakan lagi, opini WTP ini merupakan yang ketiga belas kali secara berturut-turut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

“Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali terus berjalan pada koridor yang transparan, akuntabel, efektif, serta bertanggung jawab,” ujar Giri Prasta mewakili Gubernur Bali.

Capaian ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam 5 mengelola setiap rupiah keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan krama Bali.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, seluruh jajaran perangkat daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan sinergi yang luar biasa. Prestasi ini bukanlah garis akhir, melainkan energi baru untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik, semakin terpercaya, dan semakin mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan menuju terwujudnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru,” ucapnya.

Baca Juga  Sekretariat DPRD Bali Raih Penghargaan Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik

Giri Prasta lanjut mengungkapkan secara umum, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 mencerminkan berbagai aspek penting dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Salah satu komponen utama dalam laporan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang menggambarkan secara ringkas sumber, alokasi, serta pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah provinsi Bali.

Dalam laporan ini, tercatat bahwa Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 6,66 triliun rupiah lebih, dan realisasinya melampaui target, yakni mencapai 7,04 triliun rupiah lebih atau 105,82 persen. Sementara itu, Belanja Daerah dianggarkan sebesar 7,41 triliun rupiah lebih dan 7 direalisasikan sebesar 6,55 triliun rupiah lebih, setara dengan 88,42 persen. Untuk komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 1,15 triliun rupiah lebih, namun terealisasi sebesar 620,67 milyar rupiah lebih atau 53,79 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan sebesar 401,46 miliar rupiah lebih, terealisasi sebesar 401,46 miliar rupiah atau 99,99 persen. Dari keseluruhan realisasi ini, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar 712,87 miliar rupiah lebih. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster Dorong Nusa Dua Eco Market Jadi Ruang Ekonomi yang Hidup

“UMKM Jangan Pulang Bawa Dagangan”

Loading

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, dan Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 di kawasan The Nusa Dua.
PEMBUKAAN: Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga saat membuka BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026 yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Suasana kawasan Sidewalk Pulau Peninsula The Nusa Dua, Badung, Bali, terasa berbeda pada Sabtu (8/8) petang. Di tengah kawasan pariwisata berkelas dunia itu, budaya, kreativitas, pelaku UMKM, komunitas, wisatawan, dan masyarakat berbaur dalam satu ruang melalui BRIMo Nusa Dua Eco Market 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka, serta Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga dengan kompak menimbulkan alu ke lesung sebagai tanda membuka  secara resmi kegiatan yang berlangsung pada 8–9 Agustus 2026 di Peninsula, kawasan The Nusa Dua.

Bagi Gubernur Wayan Koster, kegiatan tersebut bukan sekadar menghadirkan keramaian baru di kawasan pariwisata. Ia melihat Nusa Dua Eco Market sebagai bentuk nyata bagaimana kawasan pariwisata dapat berinteraksi lebih dekat dengan wisatawan sekaligus masyarakat lokal, khususnya masyarakat di sekitar kawasan Nusa Dua.

“Ini sangat bagus, ini cara ITDC berinteraksi dengan wisatawan dan juga masyarakat di kawasan ini, terutama masyarakat Desa Bualu, agar lebih ramah dengan masyarakat dan juga memberikan wahana yang hidup bagi wisatawan yang berkeinginan keluar dari kamar, ingin duduk-duduk di taman, mungkin juga perlu selingan seperti ini,” ujar Wayan Koster.

Ia bahkan mendorong agar kegiatan semacam itu tidak berhenti pada penyelenggaraan kali ini. Menurutnya, ruang-ruang interaksi seperti Eco Market penting untuk membuat kawasan wisata tetap hidup, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Gubernur Wayan Koster mencontohkan seorang wisatawan asal London yang telah dua minggu berada di Bali dan malam itu keluar bersama anak-anaknya untuk menikmati kegiatan di Nusa Dua Eco Market.

“Jadi malam ini keluar bersama anak-anaknya dan berkesempatan menikmati acara yang tersedia. Di samping itu, dengan wahana begini bisa menolong UMKM yang merupakan basis dari ekonomi kerakyatan kita,” katanya.

Baca Juga  DPRD Denpasar Setujui Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pariwisata Bali Harus Terus Dijaga

Dalam kesempatan tersebut, Wayan Koster juga mengingatkan besarnya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata. Ia menyebut sekitar 66 persen ekonomi Bali bertumpu pada pariwisata. Karena itu, ekosistem pariwisata harus dijaga agar tetap aman, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Kontribusi besar ini harus kita jaga baik-baik. Karena itulah saya bekerja keras mengendalikan situasi di Bali agar tetap kondusif dan aman,” tegasnya.

Menurut Wayan Koster, kondisi pariwisata Bali pada 2026 menunjukkan perkembangan yang semakin berkualitas. Hingga 31 Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sekitar 0,4 persen secara year on year, dengan rata-rata 22.000 hingga 24.000 wisatawan per hari.

Sebaliknya, kunjungan wisatawan domestik mengalami penurunan sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu faktor yang disebut Koster adalah meningkatnya harga avtur yang berdampak pada kenaikan harga tiket pesawat menuju Bali.

Namun, di tengah penurunan wisatawan domestik tersebut, terdapat indikator yang menurut Koster cukup menggembirakan. Tingkat hunian hotel berizin justru meningkat, terutama hotel bintang lima dan bintang lima plus. Rata-rata tingkat hunian hotel berizin kini mencapai sekitar 90 persen, sementara di kawasan ITDC bahkan lebih dari 95 persen.

“Jumlah wisatawannya turun, tapi tingkat hunian hotelnya naik,” ujarnya.

Kondisi itu, lanjut Gubernur Bali, juga tercermin dari meningkatnya penerimaan pajak hotel dan restoran (PHR) kabupaten/kota se-Bali. Hingga 31 Juli 2026, PHR telah mencapai sekitar Rp 4,1 triliun, meningkat dibandingkan sekitar Rp 3,8 triliun pada periode yang sama tahun 2025.

Dari angka tersebut, Kabupaten Badung menyumbang sekitar Rp 2,9 triliun atau sekitar 71 persen.

“Kalau di Badung yang lagi kerja keras untuk ngurusin Bali, terutama sekali di Badung, karena mengurus Badung sama dengan mengurus Bali,” kata Wayan Koster.

Ia menilai ketika Badung mampu menjaga kawasan pariwisatanya tetap baik, dampaknya akan sangat besar terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan.

Baca Juga  Dewan Sepakati Substansi Ranperda RTRW Bali 2022-2024

Minta UMKM Jangan Pulang Membawa Dagangan

Di tengah sambutannya, Wayan Koster juga memberikan pesan khusus kepada ITDC dan BRI agar keberadaan Eco Market tidak hanya menjadi etalase bagi UMKM, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi langsung kepada para pelaku usaha.

Ia meminta agar produk UMKM yang dibawa ke Nusa Dua Eco Market tidak berakhir kembali ke daerah asal karena tidak terjual.

“Kalau tutup, dia ada barang sisa jangan sampai dibawa pulang. Bapak tanggung jawab beli semua. Nggak boleh ada yang dibawa pulang,” tegasnya.

Koster mencontohkan UMKM yang datang dari daerah yang cukup jauh seperti Jembrana. Menurutnya, tidak mudah bagi pelaku usaha membawa produk dalam jumlah banyak ke kawasan Nusa Dua jika pada akhirnya sebagian besar barang harus dibawa pulang.

“Dia datang ke sini, jadi bapak tanggung jawab. Ini awas ya, Pak Direktur ITDC sama BRI. Saya nggak mau tahu, barang ini nggak boleh balik lagi,” selorohnya yang mengundang senyum para hadirin dilokasi

Ia bahkan mengusulkan agar semangat tersebut dikembangkan menjadi gerakan “berbelanja dan berbagi”, yakni produk UMKM yang tersisa dibeli kemudian dibagikan kepada masyarakat.

“Bapak yang belanja, terus bapak bagikan kepada masyarakat. Kan lebih bagus,” kata Wayan Koster.

Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan manfaat berlapis. UMKM mendapatkan kepastian pasar, masyarakat menerima manfaat, sementara wisatawan juga dapat diberikan suvenir atau produk lokal sebagai kenang-kenangan selama berkunjung ke Bali.

“Jadi cara kita supaya hidup kita itu harmonis, sama-sama mendapat manfaat, sama-sama bahagia,” ujarnya.

Gubernur Bali juga meminta agar kolaborasi serupa kembali digelar pada Desember 2026. Ia berharap Nusa Dua Eco Market tidak berhenti sebagai agenda dua hari, melainkan menjadi ruang kolaborasi yang terus berkembang.

Nusa Dua sebagai Living Destination

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan BRI Nusa Dua Eco Market 2026 merupakan bagian dari program destination activation yang dikembangkan ITDC untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Semua Fraksi Dukung Revisi Perda Pungutan Wisatawan Asing

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut menghadirkan 50 tenant UMKM dengan beragam produk kuliner, fesyen, dan produk kreatif lokal. Selain itu, terdapat berbagai kegiatan komunitas, seni, budaya, olahraga, workshop, yoga, zumba, talk show, kuis, tari Nusantara, Bali Blasting Performance, Bali Shelter, Bali Safari Parade, hingga fashion show.

“BRIMo Nusa Dua Eco Market merupakan salah satu program aktivasi kawasan yang diselenggarakan melalui kolaborasi ITDC bersama BRI sebagai upaya untuk menghadirkan pemberdayaan bagi UMKM, pelaku ekonomi, komunitas lokal, sekaligus memperkaya pengalaman berwisata di wilayah Nusa Dua,” ujar Troy.

Menurutnya, ITDC ingin menjadikan Nusa Dua bukan hanya sebagai kawasan akomodasi berkelas dunia, tetapi juga sebagai living destination yang hidup sepanjang tahun dengan menghadirkan budaya, kreativitas, olahraga, hiburan, dan aktivitas komunitas.

Sementara itu, Sub Brand Office Head Nusa Dua Risan Hanuraga menyampaikan bahwa bagi BRI, kegiatan tersebut bukan sekadar festival atau pasar temporer, melainkan ruang untuk mempertemukan budaya, komunitas, UMKM, kreativitas, dan semangat keberlanjutan.

“Kami percaya bahwa UMKM merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi Indonesia,” katanya.

Melalui kolaborasi dengan ITDC, BRI berharap para pelaku UMKM memiliki ruang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk, membangun jejaring, dan menjangkau pasar yang lebih luas melalui ekosistem pariwisata Bali.

Pada akhirnya, Gubernur Wayan Koster berharap semangat kolaborasi yang tercipta di Nusa Dua Eco Market dapat terus tumbuh. Sebab, menurutnya, pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan wisatawan dan tingkat hunian hotel yang tinggi, tetapi harus mampu menciptakan manfaat yang terasa hingga ke masyarakat.

“Ini cara kita untuk membangun kebersamaan, harmoni dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan,” pungkas Wayan Koster. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Dukung Penguatan Kesiapsiagaan dan Sinergi Hadapi Potensi Bencana, Gubernur Koster Hadiri Manuver Lapangan LKO Kogabwilhan II

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Kogabwilhan II di Pantai Mertasari, Sanur, Bali.
HADIRI LKO: Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com — Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Manuver Lapangan Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kodam IX/Udayana di Pantai Mertasari, Sanur, Bali, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian latihan yang berlangsung pada 3–9 Agustus 2026, dengan fokus pada simulasi taktis penanganan darurat bencana alam secara terpadu serta penguatan koordinasi lintas matra TNI dan instansi sipil terkait.

Manuver lapangan tersebut juga menjadi sarana untuk menguji kesiapan prosedur posko, koordinasi antarpersonel, serta penerapan berbagai prosedur operasional dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya di wilayah pesisir.

Kehadiran Gubernur Bali dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali terhadap penguatan kesiapsiagaan dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi potensi bencana, sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Kegiatan turut dihadiri Pangdam IX/Udayana, Kasdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Wadan Diklat Pusat, Danlanal, Danlanud, Pangkogabwilhan II, serta Wakapolda Bali. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  BPK RI Serahkan LHP Atas LKPD Provinsi Bali 2022 kepada DPRD Bali dan Gubernur Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kesiapsiagaan Bencana Diuji di Bali

Kodam IX/Udayana Bersama Kogabwilhan II Mantapkan Respons Terpadu

Loading

Published

on

By

Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
LATIHAN: Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. (Foto: Pendam IX)

Denpasar, baliilu.com – Setelah lima hari melaksanakan rangkaian latihan Mako, mulai dari penyusunan Rencana Operasi (RO), penentuan Cara Bertindak (CB), penyempurnaan Rencana Operasi, Tactical Floor Game (TFG), hingga Gelar Pasukan Kogasgabpad, Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami Kogabwilhan II Tahun 2026 memasuki tahap aplikasi lapangan.

Memasuki hari keenam, Sabtu (8/8/2026), Kogasgabpad Kodam IX/Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Merta Sari, Denpasar, Bali. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk menguji secara langsung kesiapan personel, efektivitas prosedur operasi, komando dan pengendalian, serta kemampuan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi skenario bencana berskala besar.

Latihan tersebut dihadiri langsung Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto selaku Pangkogasgabpad, serta para pejabat di lingkungan Mabes TNI, Kogabwilhan II dan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaannya, latihan melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara di jajaran Kogabwilhan II, serta bersinergi dengan BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, pemerintah daerah, unsur kesehatan, kementerian/lembaga terkait dan berbagai pemangku kepentingan lainnya sesuai tugas, peran dan fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Pangkogabwilhan II Marsekal Madya TNI Muzafar, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan LKO dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami. Kondisi tersebut menuntut seluruh unsur terkait untuk senantiasa memiliki kesiapsiagaan serta kemampuan bertindak secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi.

“Latihan Kesiapsiagaan Operasional ini bertujuan menguji kesiapan prosedur, komando dan pengendalian, interoperabilitas, serta sinergi antarinstansi dalam menghadapi skenario bencana berskala besar. Melalui latihan ini, kami ingin memastikan seluruh unsur memiliki kesamaan persepsi, mampu bekerja sama secara efektif dan memberikan respons yang optimal demi keselamatan masyarakat,” ujar Pangkogabwilhan II.

Baca Juga  Rayakan HUT Ke-77 RI dan Hari Jadi Pemprov Bali Ke-64, DPRD Bali Gelar Lomba Mancing Lele

Menurutnya, Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki karakteristik geografis dengan potensi ancaman gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas tektonik di wilayah Indonesia bagian tengah. Di sisi lain, Bali merupakan destinasi pariwisata internasional dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi, sehingga kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi kebutuhan yang sangat penting.

“Yang tidak kalah penting, kita ingin membangun dan memperkuat sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Polri dan seluruh komponen bangsa, sehingga sistem penanggulangan bencana nasional semakin tangguh, responsif dan efektif. Yang paling utama, melalui latihan ini kita ingin memastikan bahwa negara selalu hadir untuk melindungi masyarakat,” ungkap Pangkogabwilhan II.

Memperkuat dimensi kemanusiaan, puncak latihan juga diisi dengan kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Sebanyak 1.200 paket sembako dibagikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar wilayah latihan.

Selain itu, dilaksanakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis di Lapangan Puputan Niti Mandala Renon yang dalam skenario latihan disimulasikan sebagai lokasi pengungsian. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dan antusiasme masyarakat Denpasar yang turut hadir dalam rangkaian kegiatan.

Sementara itu, Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf. Amrizal Nasution menegaskan bahwa keterlibatan Kodam IX/Udayana dalam LKO Kogabwilhan II merupakan wujud kesiapan TNI AD dalam mendukung penanggulangan bencana sekaligus memperkuat sistem respons terpadu di wilayah Bali.

“Latihan ini menjadi sarana untuk menguji kesiapan personel dan satuan, termasuk efektivitas komando dan pengendalian serta kemampuan Kodam IX/Udayana dalam mengintegrasikan kekuatan TNI dan unsur terkait agar mampu memberikan respons yang cepat, tepat dan terkoordinasi ketika menghadapi bencana,” ujar Kapendam.

Menurutnya, Kodam IX/Udayana akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Basarnas, Polri, tenaga kesehatan serta seluruh komponen masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

Baca Juga  Dewan Sepakati Substansi Ranperda RTRW Bali 2022-2024

“Pada prinsipnya, kesiapsiagaan yang kita bangun harus bermuara pada satu tujuan, yaitu memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, pertolongan dan bantuan secara cepat kepada masyarakat apabila terjadi bencana,” tegas Kolonel Inf Amrizal Nasution.

Melalui latihan ini, Kogasgabpad Kodam IX/Udayana bersama seluruh unsur yang terlibat tidak hanya menguji kemampuan operasional, tetapi juga memantapkan sinergi dan kesiapan menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Seluruh rangkaian latihan pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan utama, yaitu keselamatan dan perlindungan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca