Gianyar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025, Selasa (10/3) di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Sidang paripurna tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah selama satu tahun pelaksanaan pembangunan.

Dalam perayaannya, Bupati Gianyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPJ pada sidang paripurna tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna yang terhormat ini,” ujarnya.
Bupati Gianyar menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. LKPJ merupakan laporan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama satu tahun serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam pemaparannya, Bupati Mahayastra menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar pada tahun 2025 mencapai 80,96, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 80,23, dan masuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Bali sebesar 79,37 dan nasional 75,90.

“Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan menjadi 3,71 persen pada tahun 2025 dari 4,00 persen pada tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga menurun dari 1,98 persen pada tahun 2024 menjadi 1,55 persen pada tahun 2025 atau sekitar 5.036 orang,” paparnya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gianyar mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,89 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,82 persen serta nasional sebesar 5,11 persen. Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, turun dari 0,29 pada tahun 2024 menjadi 0,275 pada tahun 2025, yang tergolong ketimpangan rendah.

Pada sektor keuangan daerah, pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp3,291 triliun, dengan realisasi mencapai Rp3,181 triliun atau 96,65 persen dari target. Realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,997 triliun atau 98,63 persen dari target serta pendapatan transfer sebesar Rp608 miliar lebih.

“Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,306 triliun atau 77,46 persen dari rencana sebesar Rp4,268 triliun. Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp324 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp175 miliar lebih,” lanjutnya.

Selain itu, Bupati Mahayastra juga memaparkan pencapaian berbagai sektor pembangunan. Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,84 tahun pada 2024 menjadi 9,93 tahun pada 2025, sementara angka harapan lama sekolah mencapai 14,12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,14 tahun.

Capaian pembangunan juga terlihat pada ketahanan sektor pangan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 11,35 persen, peningkatan produksi kelautan dan perikanan 3,9 persen, serta cadangan pangan 164,98 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga meningkat menjadi 71,67 dari sebelumnya 68,95.

Pada bidang reformasi birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar meningkat menjadi 66,82, dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,49 dan Indeks Kepuasan Masyarakat 72,11.

Menutup harmonisasinya, Bupati berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, sehingga terwujudnya kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD,” tutupnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Ia menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan “Tunggu Anak Siap”, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Dukungan dari Kalangan Pendidikan

Pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital.

Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Suara Pelajar

Salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak.

Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya. (bi/bulelengkab.go.id)

Tabanan, baliilu.com – Festival Imlek 2577 Kongzili dan Cap Go Meh di Tabanan dipadati ribuan warga yang tumpah ruah memadati Jalan Gajah Mada menuju Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana untuk merayakan Parade serta Pentas Seni Budaya Nusantara pada Senin (9/3/2026). Kegiatan dibuka secara langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan festival menampilkan budaya warga Tionghoa yang dipadukan dengan berbagai kesenian dari lintas etnis, suku, agama, sehingga menghadirkan nuansa selaras, harmonis serta penuh kebersamaan.

Suasana meriah penuh warna menjadi potret nyata keberagaman yang hidup berdampingan di Bumi Lumbung Pangannya Bali. Rangkaian kegiatan diawali dari Vihara Dharma Catta/Kong Co Bio Tabanan. Bupati Sanjaya memimpin langsung pelepasan parade, yang ditandai dengan pemukulan tambur. Ratusan peserta defile kemudian memadati Jalan Gajah Mada, menghadirkan atraksi budaya yang memukau mulai dari pembawa spanduk, bendera Merah Putih, drumband, iring-iringan Pelangi Harmoni enam agama dari FKUB Tabanan.

Berbagai komunitas budaya dan kesenian seperti Paguyuban Sunda, Paguyuban Flobamora, Hadrah Tunggal Sari, drumband SD Immaculata Tabanan, iring-iringan Barong Landung, Barong Bangkung, barongsai, serta beragam cosplay menambah semarak perjalanan parade menuju lokasi utama acara di Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana. Di sana, berbagai penampilan seni juga tampil, diantaranya Tari Kebesaran Jayaning Singasana AUM, pertunjukan angklung, pagelaran tari dan suara moderasi beragama “Padma Samarasya” oleh Koor WKRI, pertunjukan Wushu Tabanan, Tari Imlek “Yingjie Huanxi Nian Zhen Xingfu” dari Tim Angkasa Raya, fragment tari lokal, hingga hiburan bondres dan penampilan band Yan Srikandi.

Sejumlah tamu undangan turut hadir dalam petunjukan harmoni ini, yakni Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Jajaran Forkopimda Tabanan, salah satu anggota DPRD Provinsi Bali atau yang mewakili, beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Danrindam IX/Udayana atau yang mewakili, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tabanan, Sekda, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Tabanan, Kepala Kantor Kementerian Agama Tabanan, Perbekel, Bendesa Adat, hingga tokoh masyarakat setempat

Bupati Sanjaya menegaskan, bahwa festival ini menjadi bukti nyata keharmonisan masyarakat Tabanan yang hidup dalam keberagaman. “Sangat luar biasa. Dari awal kita mengikuti parade dan menyaksikan kesenian nusantara yang sangat mempesona. Ini membuktikan bahwa tidak salah Kementerian Agama mempredikatkan Tabanan sebagai kota harmoni di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sebelum acara puncak, Sanjaya didampingi Wabup Dirga dan salah satu anggota DPRD Tabanan, melakukan demo masak, yakni memasak nasi goreng. Selanjutnya, nasi goreng tersebut dibagikan kepada warga yang hadir di lokasi.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak ingin harmoni hanya menjadi piagam atau slogan. Kami memberi ruang, waktu, dan kesempatan bagi saudara-saudara kita, termasuk warga Tionghoa yang telah lama menetap di Bali, untuk menampilkan seni dan budayanya. Sejak dahulu akulturasi budaya dan agama sudah hidup berdampingan,” tegasnya.

Melalui cara sederhana memasak nasi goreng, Bupati Sanjaya menggambarkan toleransi antarumat beragama. Aksi tersebut dimaknai sebagai pesan, bahwa keberagaman masyarakat dapat berpadu seperti bahan-bahan nasi goreng yang dicampur menjadi satu hidangan. Keberagaman dapat menyatu menjadi kekuatan, seperti nasi, sayuran, telor dan bumbu ketika dipadukan dan diolah dengan baik, maka akan menghasilkan cita rasa yang lezat.

“Memasak nasi goreng itu semua bahannya dicampur. Ada nasi, garam, telor dan sayur. Kalau semuanya bersatu rasanya jadi enak. Begitu juga dengan harmoni di Tabanan. Jika kita bersatu hasilnya pasti baik,” ujarnya.

Sanjaya juga menambahkan, kini tugas pemerintah adalah memastikan seluruh masyarakat merasa dilindungi dan dihargai dalam keberagaman, sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di tengah masyarakat. “Dimana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua bersaudara. Tugas saya sebagai Bupati adalah mengayomi semua umat agar hidup rukun dan damai. Inilah yang disebut harmoni,” imbuh politisi asal Dauh Pala tersebut.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Liem Surya Adinata dalam laporannya menyampaikan, Festival Imlek dan Cap Go Meh telah tiga kali digelar secara berturut-turut di Tabanan sebagai bukti komitmen daerah dalam menjaga toleransi dan keharmonisan.

“Festival ini bukan hanya tradisi milik warga Tionghoa, tetapi milik kita semua. Sesuai tema tahun ini, Harmoni Imlek Nusantara, ini adalah wujud nyata keragaman budaya yang kita miliki. Mari jadikan momentum ini untuk semakin mempererat persaudaraan sebagai sesama anak bangsa,” ajaknya. (gs/bi)