Denpasar, baliilu.com
– Pemprov Bali mengerahkan ASN untuk membeli hasil pertanian lokal yang
menghadapi kendala pemasaran di tengah pandemi Covid-19. Guna mempertemukan
secara langsung para petani dengan ASN,
Pemprov Bali menggelar Pasar Pangan Murah di depan Kantor Gubernur Bali
di Denpasar, Jumat (17/7-2020).
Kegiatan bertajuk ‘Gelar Pangan Murah’ itu tetap
mengedepankan penerapan protokol kesehatan Covid-19, seperti kewajiban
menggunakan masker dan menjaga jarak selama transaksi jual beli berlangsung,
serta yang lainnya.
Gelar pangan murah kali ini dipantau langsung Gubernur Bali
Wayan Koster, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster dan sejumlah
pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Bali. ASN Pemprov Bali yang berasal dari berbagai
OPD nampak antusias mendatangi sejumlah stand untuk membeli berbagai produk
pangan yang dijual seperti sayur mayur, buah, daging ayam hingga pindang.
MADU KELE: Gubernur Koster membeli madu kele dan jamu jahe merah untuk oleh-oleh peserta karantina.
Produk pindang yang diolah dari ikan tongkol hasil tangkapan nelayan Kusamba, Kabupaten Klungkung, menjadi produk yang paling diminati kalangan ASN. Tak butuh waktu lama, pindang hasil produksi kelompok usaha Segara Mina Kusamba ini ludes terjual.
Tak hanya memantau pelaksanaan Pasar Pangan Murah, melalui
pengeras suara Ny. Putri Koster juga menebar semangat kepada para ASN untuk
membantu para petani dengan membeli berbagai produk yang mereka tawarkan.
“Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, mari berbelanja, kita
bantu para petani. Bapak ibu harus membawa belanjaan pulang ya,” ujarnya
dengan nada vokal yang khas tanpa canggung. Tak hanya menyemangati ASN untuk
berbelanja, perempuan yang dikenal sebagai seniman serba bisa ini juga
memborong dagangan petani untuk dibagi-bagikan kepada tenaga kebersihan, satpam,
tukang parkir dan pegawai kontrak yang kebetulan berkunjung ke arena Pasar
Pangan Murah.
DAPAT BINGKISAN: Penyandang disabilitas yang kebetulan melintas di depan Kantor Gubernur tak luput mendapat sembako dari Ny. Putri Koster.
Seorang penyandang disabilitas yang kebetulan lewat juga tak luput dari perhatian Ny. Putri Koster. Adalah Arif Pangestu (52), penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda karena kehilangan kedua kakinya, memperoleh bingkisan berupa beras dan sayuran dari istri orang nomor satu di Bali itu.
Ny. Putri Koster mengapresiasi dan menyambut positif
kegiatan gelar pangan murah yang mempertemukan petani dengan ASN Pemprov Bali.
Selain membantu para petani dalam menyalurkan produk mereka, kegiatan ini juga
bertujuan mengurai keramaian di pasar tradisional.
“Dengan mendatangkan langsung petani ke sini, ASN tak
perlu lagi pergi ke pasar. Itu artinya kita sudah mengurai keramaian,”
ujarnya. Oleh sebab itu, ia mengusulkan kepada Gubenur Bali agar kegiatan ini
menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat, namun tidak terpusat
di satu titik dan tidak memicu kerumunan.
Ia menyarankan Pasar Pangan Murah dapat dilaksanakan di
tiap-tiap kantor OPD. “Undang petani untuk datang dan beli produk mereka.
Itu akan sangat membantu penyaluran produk pertanian yang terkendala pemasaran
di era Covid-19 kali,” ucapnya, menandaskan.
ASN Pemprov yang jumlahnya puluhan ribu diminta memanfaatkan
kegiatan pasar murah dalam memenuhi kebutuhan pangan mingguan. “Setiap
hari Jumat agendakan untuk membeli segala kebutuhan di sini, sehingga pada
akhir pekan tak perlu lagi ke pasar,” harapnya.
Ny. Putri Koster menyebut, saat inilah masyarakat lokal
punya kesempatan menikmati produk pangan berkualitas dengan harga yang cukup
terjangkau, yang sebelumnya hanya menjadi konsumsi para tamu di hotel-hotel
berbintang. “Kalau sebelumnya, sayur seperti brokoli, kailan atau romaine
kan hanya dipasok ke hotel dan harganya mahal. Sekarang kita bisa nikmati dan
ternyata rasanya sangat enak,” ucapnya dengan nada renyah.
Pada pelaksanaan minggu-minggu berikutnya, ia menyarankan
agar lapak pedagang bisa ditata di bawah pohon di areal Kantor Gubernur. Selain
menarik secara estetika, pola itu sebagai bagian dari penerapan protokol
menjaga jarak.
Di sela-sela pelaksanaan Pasar Pangan Murah, Ny. Putri
Koster juga mengkampanyekan penggunaan tas ramah lingkungan. Sesuai dengan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah
Plastik Sekali Pakai, ia minta pengunjung untuk selalu ingat membawa tas ramah
lingkungan saat berbelanja. Sebaliknya, pedagang juga dilarang menyediakan tas
kresek.
BROSUR EDUKASI COVID: Ny. Putri Koster bagikan brosur edukasi Covid-19 yang dirancang langsung oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri.
“Ayo kita taati peraturan gubernur tentang pembatasan timbulan sampah plastik untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ajaknya. Selain itu, Ny. Putri Koster juga membagi-bagikan brosur edukasi Covid-19 yang dirancang langsung oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana menerangkan kegiatan serupa sebelumnya
telah rutin digelar setiap hari Jumat di halaman kantornya. Mulai Jumat ini,
gelar pasar murah produk pertanian juga dilaksanakan di areal Kantor Gubernur
yang kebetulan lokasinya berdampingan dengan Lapangan Puputan Margarana Niti
Mandala Denpasar.
Dengan lokasi pelaksanaan di depan Kantor Gubernur, kata
dia, kegiatan ini diharapkan menarik perhatian masyarakat yang tengah
berolahraga, sehingga kemudian menjadi lebih banyak lagi orang yang datang
berbelanja. (*/gs)
Denpasar, baliilu.com – Perkembangan inflasi Provinsi Bali berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali tanggal 2 Maret 2026 mencatatkan bahwa secara bulanan Provinsi Bali pada Februari 2026 mengalami inflasi sebesar 0,70% (mtm), setelah bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,34% (mtm). Kenaikan inflasi bulanan utamanya didorong oleh kenaikan permintaan jelang HBKN sesuai pola historis, serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa secara tahunan, inflasi Provinsi Bali meningkat dari 2,58% (yoy) pada Januari 2026 menjadi 3,89% (yoy). Kenaikan inflasi tahunan utamanya didorong faktor base effect diskon tarif listrik yang berlaku pada 2025, sehingga bersifat temporer. “Secara spasial, seluruh Kabupaten/Kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Februari 2026,” ujar Erwin.
Kabupaten Badung mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 1,04% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,06 % (yoy), diikuti Singaraja dengan inflasi bulanan sebesar 0,77% (yoy) atau inflasi tahunan sebesar 4,23% (yoy), selanjutnya Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,57% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 4,33% (yoy).
Lebih lanjut Tabanan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,48% (mtm) atau inflasi tahunan sebesar 3,57% (yoy). Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Februari 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai rawit, daging ayam ras, emas perhiasan, dan cabai merah.
Sementara itu, Erwin menegaskan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga bensin, wortel, daging babi, dan bawang putih. “Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Nyepi dan IdulFitri serta berlanjutnya kenaikan harga emas dunia,” ucapnya.
Lebih lanjut, puncak musim hujan berisiko menyebabkan produksi pertanian kurang optimal, gangguan distribusi, dan meningkatkan risiko penyakit hewan ternak serta gelombang tinggi yang berpotensi menahan produksi perikanan.
Menghadapi triwulan I 2026, sebut Erwin, pengendalian inflasi oleh TPID perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dalam menghadapi rangkaian HBKN. Oleh karena itu, sinergi TPID perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras, hortikultura, dan daging ayam ras.
Dalam mengantisipasi potensi peningkatan tekanan inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, yang difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat aspek regulasi. Strategi tersebut diimplementasikan utamanya melalui intensifikasi operasi pasar dengan kaidah 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran), penguatan kerja sama antar daerah baik intra-Bali maupun luar Bali, dan perluasan ekosistem ketahanan pangan hulu-hilir yang inklusif dengan melibatkan BUMDes, Perumda pangan, dan koperasi, yang diperkuat melalui regulasi pemanfaatan produk pangan lokal oleh pelaku usaha di daerah.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%,“ pungkasnya. (gs/bi)
Infografis Harga Properti Residensial. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia Provinsi Bali mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2025 tetap solid. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) pada triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 1,06% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 1,08% (yoy). Tetap solidnya pertumbuhan IHPR ditopang oleh kenaikan harga di 3 (tiga) jenis properti yaitu kecil (luas bangunan ≤36 m2), menengah (luas bangunan antara 36 m2 sampai dengan 70 m2), dan besar (luas bangunan > 70 m2) yang masing-masing meningkat sebesar 1,57% (yoy), 1,12% (yoy), dan 0,82% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertumbuhan IHPR pada triwulan IV 2025 utamanya didorong oleh kenaikan harga bangunan akibat meningkatnya harga faktor produksi. “Sejalan dengan triwulan sebelumnya, mayoritas responden menyatakan bahwa kenaikan harga bahan bangunan dan upah kerja menjadi kontributor utama dalam peningkatan harga unit rumah,” ujarnya.
Di tengah tren harga properti yang meningkat, developer menilai faktor suku bunga KPR, keterbatasan lahan, pajak, uang muka rumah menjadi penghambat utama penjualan properti residensial primer di Bali. Dari sisi pembiayaan, survei menunjukkan bahwa sumber utama pendanaan untuk pembangunan properti residensial di Bali bersumber dari dana sendiri developer dengan pangsa sebesar 55,9%, diikuti oleh pinjaman bank, dana nasabah, serta pinjaman Lembaga Keuangan (LK) non-bank.
“Dari sisi konsumen, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih mendominasi pembelian rumah dengan porsi sebesar 62,4% dari total pembiayaan,” paparnya. (gs/bi)
Infografis Indek Penjualan Riil di Bali. (Foto: Hms BI Bali)
Denpasar, baliilu.com – Penjualan eceran di Provinsi Bali pada bulan Januari 2026 diprakirakan meningkat secara moderat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali sebesar 124,2 atau secara tahunan tumbuh 6,5% (yoy), dan masih berada di level optimis (>100). Secara bulanan, IPR Bali meningkat sebesar 0,9% (mtm) diiringi oleh optimisme pelaku usaha seiring penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) tipe Pertamax per 1 Januari 2026 dari Rp 12.750 per liter menjadi Rp 12.350 per liter.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pelaku usaha meyakini adanya dorongan berbelanja sejalan dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 7% (yoy) di seluruh wilayah Bali. Lebih lanjut, pelaku usaha di bidang penjualan obat-obatan menuturkan bahwa penjualan obat-obatan dan vitamin mengalami kenaikan permintaan yang disebabkan oleh peralihan cuaca, sehingga harga obat-obatan dan vitamin turut meningkat. “Pelaku usaha peralatan sekolah turut menunjukkan optimisme penjualan, dengan adanya momentum peralihan tahun ajaran baru,“ ujarnya.
Survei Penjualan Eceran (SPE) Bali, lanjut Erwin, merupakan survei bulanan terhadap 100 penjual eceran/pengecer di Kota Denpasar dan sekitarnya yang bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai arah pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi.
Berdasarkan komponen pembentuknya, terdapat enam sub-sektor pembentuk IPR dengan pertumbuhan bulanan tertinggi pada kategori Barang Lainnya (Farmasi, Kosmetik, Elpiji untuk Rumah Tangga, dan Barang Kimia untuk Rumah Tangga) dengan peningkatan sebesar 3,2% (mtm); Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan peningkatan sebesar 3,2% (mtm); Sandang dengan peningkatan sebesar 2,6% (mtm); Peralatan Informasi dan Komunikasi dengan peningkatan sebesar 2,3% (mtm); Barang Budaya dan Rekreasi (mencakup alat tulis dan alat olahraga) dengan peningkatan sebesar 2,3% (mtm); serta Makanan, Minuman dan Tembakau dengan peningkatan sebesar 1,4% (mtm).
Dikatakan, optimisme turut tercermin dari data Laporan Umum Bank Terintegrasi pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan per Desember 2025 dengan pertumbuhan sebesar 1,44% (yoy), lebih tinggi dari November 2025 sebesar 0,95% (yoy). Kinerja IPR di Bali yang bertumbuh menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat di Bali masih dalam tren positif.
Meskipun demikian, sebut Erwin, prospek penjualan ritel di Bali yang tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) diperkirakan sempat mengalami perlambatan sebelum akhirnya meningkat. IEP menggambarkan keyakinan pelaku usaha terhadap kinerja penjualan dalam jangka pendek hingga menengah. Para responden memperkirakan penjualan dalam 3 bulan yang tercermin dari IEP Maret 2026 sebesar 126, lebih rendah dari IEP Februari 2026 sebesar 164. Di sisi lain, prakiraan penjualan dalam 6 bulan ke depan, tepatnya pada Juni 2026 sebesar 184, lebih tinggi dari IEP Mei 2026 sebesar 176. Kedua IEP berada di zona optimis (IEP>100).
Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan nasional, IEP mencerminkan perekonomian Bali yang tetap terjaga. Untuk mendukung stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga kebijakan di bulan Januari 2026.
Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus mengakselerasi operasi pasar murah menjelang libur Imlek, Ramadan, dan Nyepi untuk komoditas strategis. Bank Indonesia Provinsi Bali bersama TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus berupaya
untuk menjaga kestabilan harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan. (gs/bi)