Denpasar, baliilu.com
– Pandemi Covid-19 yang menjadi persoalan global dalam beberapa bulan terakhir
mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengerahkan segala daya, upaya dan
sumber daya untuk menangani penyakit yang hingga kini belum ditemukan obat dan
vaksinnya ini. Pemerintah melakukan refokusing anggaran untuk mengoptimalkan
penanganan Covid-19 dan juga berbagai dampak yang ditimbulkannya.
Refokusing anggaran memaksa pemerintah melakukan
rasionalisasi yang menyebabkan sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Pemprov Bali tak lagi berkegiatan di sisa waktu tahun anggaran 2020. Mengisi
masa jeda, OPD tersebut didorong memberi perhatian pada sejumlah program
prioritas dengan melaksanakan kegiatan yang tak membutuhkan anggaran.
Penekanan itu diutarakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam
pengarahan kepada pimpinan OPD dan jajaran pejabat eselon III dan IV di
lingkungan Pemprov Bali, Selasa (14/7-2020). Pengarahan dilakukan dengan dua
pola, pimpinan OPD langsung hadir di Gedung Jaya Sabha, sementara pejabat
eselon III dan IV menyimak melalui aplikasi virtual dari kantor masing-masing.
Mengawali arahannya, Gubernur yang didampingi Wagub Tjokorda
Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) dan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra
mengingatkan APBD Tahun Anggaran 2020 telah melewati pertengahan tahun.
Menurutnya, pandemi Covid-19 telah mengubah total rencana
kegiatan dan program yang dirancang tahun ini. “Kita fokus pada penanganan
Covid-19, baik dari aspek kesehatan, ekonomi dan dampak lainnya yang sangat
dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pria kelahiran Desa Sembiran ini menyebut, upaya penanganan
Covid-19 di Provinsi Bali berjalan dengan baik hingga mendapat apresiasi pusat
dan dijadikan percontohan. Ia pun menginformasikan saat ini Bali tengah
menjalankan tahap pertama skema tatanan kehidupan era baru yang dimulai dari
aktivitas lokal sejak 9 Juli 2020 lalu. “Tahap berikutnya kita akan mulai 31
Juli dengan membuka sektor pariwisata untuk wisatawan domestik. Lanjut tahap
ketiga pada 11 September 2020, seluruh aktivitas akan dibuka, termasuk sektor
pariwisata untuk wisatawan mancanegara,” bebernya.
Ia menyadari, upaya penanganan Covid-19 dengan dampaknya
yang sangat kompleks telah menyita waktu, pikiran, tenaga dan sumber daya yang
dimiliki. Hanya, sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang masih
berlangsung, ia berharap jajaran OPD di lingkungan Pemprov Bali tetap memberi
perhatian pada program prioritas yang merupakan penjabaran visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan telah
tertuang dalam RPJMD. Ia mengungkap, tak semua OPD terkait langsung dengan
penanganan Covid-19.
“OPD yang sibuk karena berkaitan langsung dalam penanganan
Covid-19 yaitu BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas
Koperasi, Disperindag dan beberapa OPD pendukung. Sedangkan sebagian OPD saat
ini bisa dikatakan dalam posisi jeda karena rasionalisasi anggaran,” ucap
mantan anggota DPR RI tiga periode ini.
Pada masa jeda, ia mengingatkan agar OPD tak berhenti total
tanpa melakukan aktivitas apa pun. Memanfaatkan waktu jeda, OPD Pemprov Bali
yang tak bersentuhan langsung dengan penanganan Covid-19 diminta melakukan
kegiatan yang tak membutuhkan anggaran. “Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan.
Misalnya mempersiapkan dan mematangkan program kerja tahun 2021. Buat panduan
dan petunjuk teknisnya hingga tahun depan kita lebih siap, lebih cepat, lebih
progresif dan tertata dalam sistem yang lebih baik,” imbuhnya sembari berharap
jajaran Pemprov Bali makin mengoptimalkan pemanfaatan IT dalam melakukan terobosan
dan inovasi.
Ia ingin, sistem digitalisasi birokrasi di seluruh OPD telah
rampung di akhir tahun 2020. Dengan demikian, Pemprov Bali akan memiliki
tatanan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik, mantap dan
efektif.
Kegiatan tanpa anggaran lainnya yang bisa dilakukan oleh ASN
Pemprov Bali adalah aktif mensosialisasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang telah teraktualisasikan melalui
sejumlah program dan regulasi berupa perda dan pergub. Hingga saat ini, Gubenur
Wayan Koster telah merampungkan 39 regulasi, baik berupa perda dan pergub yang
tekait dengan program prioritas. “Laksanakan perda dan pergub itu sepanjang tak
membutuhkan anggaran. Salah satunya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat,
kan punya alat komunikasi, jadi tak
perlu bayar dan semua ASN bisa melakukan. Ajak masyarakat untuk mematuhi dan
mengikuti regulasi yang telah dikeluarkan. Selain melalui alat komunikasi, saat
pertemuan keluarga dan banjar, sampaikan tentang visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” dorongnya. Ia minta, sosialisasi visi
Nangun Sat Kerthi Loka Bali dilakukan
oleh seluruh OPD tanpa terpaku pada tupoksi masing-masing.
Masih dalam arahannya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua
DPD PDIP Provinsi Bali ini ingin birokrasi Pemprov Bali punya cara kerja dengan
tatanan yang lebih baik di tahun 2021 mendatang. Ia meminta seluruh jajaran
birokrasi mengubah mindset dan meninggalkan cara lama. Seluruh pimpinan OPD dan
jajaran ASN diminta memahami secara utuh visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang dijabarkan dalam lima bidang
prioritas yaitu bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan
pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama,
tradisi, seni dan budaya serta bidang pariwisata. Lima bidang tersebut kemudian
dijabarkan dalam program di seluruh OPD.
“Kalau tak tahu dan belum memahami secara utuh, itu sama
saja dengan tidak tahu apa yang dikerjakan di kantor. Jangan hanya datang pagi
dan pulang sore mengikuti jam kantor tanpa hasil apa-apa,” tambahnya. Jebolan
ITB ini ingin visi Nangun Sat Kerthi Loka
Bali menjadi bagian dari cara berpikir dan bertindak seluruh jajaran
birokrasi di lingkungan Pemprov Bali.
Sekda Dewa Indra berharap arahan gubernur ini benar-benar
dicamkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya. Senada dengan harapan
gubenur, Dewa Indra berharap OPD yang tak bersentuhan langsung dengan
penanganan Covid-19 memanfaatkan masa jeda dengan kegiatan yang berkaitan
dengan penataan birokrasi. Selain apa yang disampaikan gubernur, ia minta OPD
memanfaatkan waktu jeda dengan melakukan penataan administrasi barang milik
daerah. “Gunakan waktu jeda dengan merapikan barang milik daerah yang hampir
setiap tahun mendapat catatan dari BPK,” cetusnya.
Pada bagian lain, Dewa Indra yang juga menjabat sebagai
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengingatkan agar
seluruh OPD mengantisipasi penyebaran penyakit ini di lingkungan kantor. (gs)
