Denpasar, baliilu.com
– Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menyampaikan
perkembangan penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19) di Provinsi Bali per Senin (6/7-2020), jumlah pasien
positif bertambah 51 orang WNI yang terdiri dari 1 orang PMI dan 50 orang
karena transmisi lokal. Secara kumulatif total pasien positif berjumlah 1.900
orang.
Adapun jumlah pasien yang telah sembuh sampai saat ini
sejumlah 974 orang. Hari ini bertambah 7 orang WNI sembuh yang terdiri dari pasien
transmisi lokal.
Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal bertambah 3
orang WNI transmisi lokal. Secara kumulatif sampai hari ini berjumlah 23 orang
(21 orang WNI dan 2 orang WNA).
Pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) berjumlah 903
orang yang dirawat di 14 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT
Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Gran Mega dan BPK Pering.
Jumlah angka positif di Bali saat ini sebagian besar
didominasi oleh transmisi lokal. Secara kumulatif sejumlah 1.527 orang. Hal ini
berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya
pencegahan Covid-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing dan lainnya. Untuk
itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus
sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 305 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Negeri sebagai berikut:
a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas
kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan
yang berlaku;
b. Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan
transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);
2) Pada pintu masuk keberangkatan, menunjukkan surat keterangan hasil
negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau surat
keterangan hasil non-reaktif uji rapid test dengan masa berlaku 14
(empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan;
3) Sebelum masuk wilayah Bali wajib mengisi form aplikasi yang diakses
pada alamat http://cekdiri.baliprov.go.id dan dapat
menunjukkan QRCodekepada
petugas Verifikasi;
4) Pelaku perjalanan yang tidak memiliki KTP Wilayah Bali namun dengan
alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Provinsi Bali dapat mengijinkan yang bersangkutan masuk, dengan syarat
menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase
Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid test
yang masih berlaku dari pihak berwenang, melakukan karantina mandiri, dan
melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari http://cekdiri.baliprov.go.id;
5) Bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang
melakukan tugas kedinasan atau kegiatan usaha dengan waktu tinggal di Bali
lebih dari 7 (tujuh) hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan hasil
negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau surat
keterangan hasil non-reaktif uji rapid test yang masih berlaku dari
pihak berwenang;
6) Bagi Pelaku perjalanan transit atau hanya melintas melalui Wilayah
Bali dan tidak bermaksud berkunjung ke Bali, wajib menunjukkan minimum surat
keterangan non reaktif uji Rapid Test yang masih berlaku dari pihak
berwenang.
c. Setiap
orang dengan tujuan pengangkutan logistik berlaku ketentuan huruf b, point 1)
dan 2) di atas, kecuali untuk pelayanan angkutan logistik komuter yang dapat
diberikan ijin khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Persyaratan Perjalanan
Orang Kedatangan dari Luar Negeri atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) :
a. Seluruh PPLN Non-PMI harus
menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab test berbasis polymerase
Chain Reaction (PCR)yang masih
berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki surat Keterangan
Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang
menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif.
b. Bagi PPLN non-PMI yang tidak dapat
menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis polymerase Chain Reaction (PCR),
wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit
Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau laboratorium lain
yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali,
serta melakukan karantina mandiri selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR)
dikeluarkan.
c. PPLN khusus Pekerja Migra Indonesia (PMI)
diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
1). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali
bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam
pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara
lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dikeluarkan.
2). PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab test berbasis polymerase
Chain Reaction (PCR) di lokasi yang ditentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Provinsi Bali
dengan atau tanpa dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan CovidD-19 kabupaten/
kota dan melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab
berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR).
3). PMI yang sudah memiliki surat Keterangan Sehat (Klirens)
dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab
berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR)
dengan hasil negatif, setibanya di Bali dapat dijemput langsung oleh Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat
diserahkan ke Satgas Gotong-Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan
karantina mandiri.
d. PPLN
yang sudah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab
berbasis polymerase Chain Reaction (PCR)
dari Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Provinsi Bali atau surat Keterangan Sehat (Klirens) dari
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional sebagaimana poin c, dapat
tidak melakukan karantina lagi di tingkat kabupaten/kota, kecuali bupati/walikota
memiliki kebijakan lain mengenai karantina.
e. Untuk
PPLN dengan hasil uji swab berbasis Polymerase
Chain Reaction (PCR) positif, akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
f. PPLN yang tidak
memiliki KTP Wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali dapat mengijinkan yang
bersangkutan masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negatif
uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR), melakukan karantina
mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh
dari http://cekdiri.baliprov.go.id;
g. Pasien
Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab test berbasis Polymerase
Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif oleh Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, selanjutnya dijemput oleh Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 kabupaten/kota atau keluarga untuk diantarkan ke rumah
masing-masing melakukan karantina mandiri selama waktu yang ditetapkan, di bawah
pengawasan Satgas Gotong-Royong Desa Adat.
Untuk itu dimohon pengertian masyarakat untuk mematuhi
peraturan dan lebih baik tetap di tempat. Masyarakat Bali yang akan mudik lebih
baik mempertimbangkannya. Pengetatan ini tidak hanya dilakukan Pemprov Bali
namun juga pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu
sebaiknya tidak mudik tetap di tempat. Begitu pula krama Bali yang ada di luar
daerah khususnya di daerah yang melakukan PSBB atau daerah zona merah dimohon
agar tetap di tempat jangan dulu pulang ke Bali. Kepulangan krama Bali bisa
berdampak negatif pada anda, keluarga dan masyarakat Bali, karena kita tidak
tahu jika kita terinfeksi atau tidak
sampai dilakukan tes. Untuk itu
masyarakat Bali diminta tetap tinggal di tempat dulu kecuali ada hal yang sangat penting atau mendesak.
Mengingat transmisi lokal Covid-19 memperlihatkan
kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka diminta kepada
seluruh warga masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh
politik, dan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menguatkan disiplin
kita semua dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 yakni selalu
menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga
jarak, menghindari keramaian, melaksanakan etika batuk/bersin, melakukan
penyemprotan disinfektan pada tempat yang tepat, menjaga kesehatan dan
kebugaran tubuh kita. Semakin kita disiplin dalam pelaksanaan pencegahan ini
maka transmisi lokal penyebaran Covid-19 pasti bisa kita hentikan.
Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Gugus
Tugas minta semua elemen masyarakat membantu dan bekerjasama dengan petugas
survailans Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tracing contact untuk menemukan siapa pun yang pernah kontak dekat
dengan orang yang positif Covid-19 sehingga kita bisa menangani lebih awal
orang-orang yang berisiko terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran
berikutnya kepada orang lain. (gs)
PENGARAHAN: Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta saat memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Menegaskan komitmen bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan bukan agenda seremonial belaka, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026).
Arahan ini diberikan sehari setelah seluruh pimpinan dinas merampungkan pelatihan terpadu bersama fasilitator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembang.
Dalam pengarahan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan agenda di Jawa Barat ini harus terwujud dalam langkah konkret di lapangan. Seluruh pimpinan instansi diberikan tugas terukur untuk segera mengonsolidasikan program kerja dan mengikis habis sekat-sekat sektoral.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar fokus menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan perwujudan Visi, Misi, serta penuntasan 5 Isu Strategis Kabupaten Badung saat ini. Guna memastikan program tidak berjalan secara parsial, para kepala dinas diwajibkan aktif berkoordinasi antardinas untuk merumuskan Cross-Cutting Program (program kolaboratif lintas sektor). Untuk mengawal efektivitas integrasi ini, para Asisten Sekretaris Daerah ditugaskan langsung sebagai koordinator perumusan program lintas instansi tersebut.
“Pelatihan yang telah kita jalani bersama Kemendagri di Lembang kemarin harus melahirkan output nyata bagi masyarakat Badung. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang terkotak-kotak. Terwujudnya Cross-Cutting Program antardinas adalah bukti bahwa seluruh jajaran pimpinan daerah memiliki satu tarikan napas dalam menuntaskan isu-isu prioritas krama Badung,” tegas Bupati Wayan Adi Arnawa dihadapan para kepala OPD.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Wayan Putra Yadnya, selaku leading sector kegiatan, menjelaskan bahwa lahirnya instruksi terintegrasi ini merupakan implementasi langsung dari kurikulum pembekalan yang telah dijalani.
Putra Yadnya memaparkan, serangkaian modul Kemendagri pada Jumat (6/11/2026) seperti Building Learning Commitment (BLC), Jalur Bola Pelayanan, dan Karpet Satu Tujuan, hingga simulasi kepemimpinan taktis di alam terbuka memang dirancang khusus untuk membangun kesiapan mental kolaboratif para pimpinan tinggi pratama.
“Rangkaian pembekalan berbasis experiential learning di Lembang berfungsi sebagai pemantik untuk menyelaraskan ritme kepemimpinan para kepala instansi. Arahan Bapak Bupati pada hari ini terkait Cross-Cutting Program merupakan action plan dan output terukur yang menjadi indikator kinerja utama kegiatan ini,” jelas Putra Yadnya.
Melalui koordinasi intensif di bawah para Asisten Sekda, rumusan Cross-Cutting Program hasil pembekalan ini akan langsung diselaraskan ke dalam perencanaan teknis anggaran daerah, memastikan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Badung hadir lebih responsif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat raperda strategis.
Empat Raperda strategis yang dibahas meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I I Gusti Agung Ketut Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap anggota dewan. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I Bagus Surya Suamba, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 Ayat (3), dewan wajib melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan dan pengambilan keputusan atas Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
“Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif melalui Pemandangan Umum Fraksi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban atas masukan tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Ia mengapresiasi respons cepat Bupati Badung yang telah menjawab seluruh aspirasi dewan. Langkah selanjutnya, DPRD Badung akan menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melangkah ke tahap penetapan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.
Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menegaskan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma, aturan yang berada di bawah secara otomatis dicabut dan mengacu pada regulasi pusat,” tegasnya.
Mengenai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pihak dewan menaruh harapan besar agar alokasi anggaran tersebut mampu mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan.
Anom Gumanti memaparkan bahwa kapasitas maksimal kebutuhan air di wilayah selatan mencapai 2.000 liter per detik (lps), sedangkan daya suplai PDAM saat ini baru sanggup memenuhi sekitar 800 lps.
“Kebutuhan kita jauh di atas kapasitas saat ini. Ke depan, dewan akan mengundang jajaran Direksi PDAM untuk berdiskusi mendalam, terlebih Pemkab Badung sedang berfokus membangun infrastruktur jalan di selatan yang dipastikan memicu pertumbuhan pembangunan baru dan meningkatkan kebutuhan air,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini proyek jalan masih dalam tahap pertama pembebasan lahan, sehingga dewan mendahulukan serapan aspirasi masyarakat serta kepastian perizinan sebelum mengkaji kebutuhan teknis air bersih secara menyeluruh.
Sebagai alternatif solusi jangka panjang, DPRD Badung membuka wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar. Mengingat kondisi Dam Estuari yang kian menyusut saat musim kemarau, inovasi teknologi mutakhir dinilai sangat mendesak.
“Langkah berani seperti teknologi SWRO ini layak dipertimbangkan, misalnya di area Kuta, Sawangan, atau Nusa Dua. Selama studi kelayakannya (feasibility study) jelas, ramah lingkungan, dan tidak memicu dampak sosial, kenapa tidak didukung? Ini solusi nyata untuk mengatasi defisit air,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung atas kecermatan serta inisiatif dalam mengawal pembahasan dokumen penganggaran dan Raperda.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran pimpinan serta anggota dewan. Pembahasan dokumen ini berlangsung sangat dinamis, konstruktif, dan harmonis. Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif,” tutup Bupati Adi Arnawa. (gs/bi)
TEBAR IKAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menebar ikan saat menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). (Foto: bi)
Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Kabupaten Tabanan maupun luar daerah tersebut berlangsung meriah.
Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Dengan harga kupon sebesar Rp 60.000, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan mempererat kebersamaan antarpemancing, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan keagamaan, yakni sebagai upaya penggalian dana untuk mendukung pembangunan dan Pemelaspasan Gedong Suci Ratu Ayu Balai Tempek Pengabetan, sekaligus pelaksanaan Ngenteg Linggih dan Ngusaba Desa di Tempek setempat.
Bupati Sanjaya yang saat itu didampingi salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi penuh kegiatan ini. Ia berharap, semangat kebersamaan, gotong-royong, serta partisipasi masyarakat diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan adat serta keagamaan di lingkungan masyarakat.
Menambah semarak kegiatan, Bupati Sanjaya juga turut ambil bagian dalam lomba mancing tersebut. Dengan penuh antusias, Sanjaya ikut memancing di Telabah Yeh Pegat dan berhasil mendapatkan seekor ikan lele. Momen tersebut semakin menambah keakraban dan suasana kebersamaan bersama masyarakat serta para peserta yang hadir. (gs/bi)