Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Update Covid-19 (6/7) Bali, 3 Pasien Covid Meninggal, yang masih Dirawat 903 Orang

BALIILU Tayang

:

de

Denpasar, baliilu.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali menyampaikan perkembangan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Bali per Senin (6/7-2020), jumlah pasien positif bertambah 51 orang WNI yang terdiri dari 1 orang PMI dan 50 orang karena transmisi lokal. Secara kumulatif total pasien positif berjumlah 1.900 orang.

Adapun jumlah pasien yang telah sembuh sampai saat ini sejumlah 974 orang. Hari ini bertambah 7 orang WNI sembuh yang terdiri dari pasien transmisi lokal.

Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal bertambah 3 orang WNI transmisi lokal. Secara kumulatif sampai hari ini berjumlah 23 orang (21 orang WNI dan 2 orang WNA).

Pasien positif dalam perawatan (kasus aktif) berjumlah 903 orang yang dirawat di 14 rumah sakit, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima, Hotel Ibis, Hotel Gran Mega dan BPK Pering.

Jumlah angka positif di Bali saat ini sebagian besar didominasi oleh transmisi lokal. Secara kumulatif sejumlah 1.527 orang. Hal ini berarti masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan atau melakukan upaya-upaya pencegahan Covid-19, seperti pemakaian masker, mencuci tangan, physical distancing dan lainnya. Untuk itu, sekali lagi, dalam menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini.

de

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 305 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Negeri sebagai berikut:

a. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap orang yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi dan transportasi umum darat, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:

1) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah);

2) Pada pintu masuk keberangkatan, menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid test dengan masa berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan;

Baca Juga  Dibuka Jumat Ini, Pemkot Gelar Pasar Gotong-Royong Krama Bali hingga Desember

3) Sebelum masuk wilayah Bali wajib mengisi form aplikasi yang diakses pada alamat http://cekdiri.baliprov.go.id dan dapat menunjukkan QRCodekepada petugas Verifikasi;

4) Pelaku perjalanan yang tidak memiliki KTP Wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali dapat mengijinkan yang bersangkutan masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid test yang masih berlaku dari pihak berwenang, melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari http://cekdiri.baliprov.go.id;   

5) Bagi orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan tugas kedinasan atau kegiatan usaha dengan waktu tinggal di Bali lebih dari 7 (tujuh) hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) atau surat keterangan hasil non-reaktif uji rapid test yang masih berlaku dari pihak berwenang;

6) Bagi Pelaku perjalanan transit atau hanya melintas melalui Wilayah Bali dan tidak bermaksud berkunjung ke Bali, wajib menunjukkan minimum surat keterangan non reaktif uji Rapid Test yang masih berlaku dari pihak berwenang.

c. Setiap orang dengan tujuan pengangkutan logistik berlaku ketentuan huruf b, point 1) dan 2) di atas, kecuali untuk pelayanan angkutan logistik komuter yang dapat diberikan ijin khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

Persyaratan Perjalanan Orang Kedatangan dari Luar Negeri atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) :

a. Seluruh PPLN Non-PMI harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab test berbasis polymerase Chain Reaction (PCR)yang masih berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif.

b. Bagi PPLN non-PMI yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis polymerase Chain Reaction (PCR), wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, serta melakukan karantina mandiri selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dikeluarkan.

Baca Juga  Update Covid-19 (3/9) di Bali, 4 Pasien Meninggal Dunia, Kasus Positif Bertambah 174 Orang

c. PPLN khusus Pekerja Migra Indonesia (PMI) diatur melalui mekanisme sebagai berikut:

1). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dikeluarkan.

2). PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab test berbasis polymerase Chain Reaction (PCR) di lokasi yang ditentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19          Provinsi Bali dengan atau tanpa dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan CovidD-19 kabupaten/ kota dan melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR).

3). PMI yang sudah memiliki surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif, setibanya di Bali dapat dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten/kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong-Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.

d. PPLN yang sudah memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis polymerase Chain Reaction (PCR) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali atau surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional sebagaimana poin c, dapat tidak melakukan karantina lagi di tingkat kabupaten/kota, kecuali bupati/walikota memiliki kebijakan lain mengenai karantina.

e. Untuk PPLN dengan hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) positif, akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

f. PPLN yang tidak memiliki KTP Wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali dapat mengijinkan yang bersangkutan masuk, dengan syarat menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR), melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari http://cekdiri.baliprov.go.id; 

Baca Juga  DLHK Denpasar Olah Sampah Organik Jadi Pupuk Kompos, Hasilkan 15 Ton Kompos per Bulan

g. Pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab test berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, selanjutnya dijemput oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kabupaten/kota atau keluarga untuk diantarkan ke rumah masing-masing melakukan karantina mandiri selama waktu yang ditetapkan, di bawah pengawasan Satgas Gotong-Royong Desa Adat.

Untuk itu dimohon pengertian masyarakat untuk mematuhi peraturan dan lebih baik tetap di tempat. Masyarakat Bali yang akan mudik lebih baik mempertimbangkannya. Pengetatan ini tidak hanya dilakukan Pemprov Bali namun juga pemerintah daerah lain juga melakukan hal yang sama. Untuk itu sebaiknya tidak mudik tetap di tempat. Begitu pula krama Bali yang ada di luar daerah khususnya di daerah yang melakukan PSBB atau daerah zona merah dimohon agar tetap di tempat jangan dulu pulang ke Bali. Kepulangan krama Bali bisa berdampak negatif pada anda, keluarga dan masyarakat Bali, karena kita tidak tahu jika  kita terinfeksi atau tidak sampai  dilakukan tes. Untuk itu masyarakat Bali diminta tetap tinggal di tempat dulu kecuali  ada hal yang sangat penting atau mendesak.

Mengingat transmisi lokal Covid-19 memperlihatkan kecenderungan meningkat dalam beberapa hari terakhir, maka diminta kepada seluruh warga masyarakat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh politik, dan semua elemen masyarakat untuk bersatu padu menguatkan disiplin kita semua dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 yakni selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari keramaian, melaksanakan etika batuk/bersin, melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat yang tepat, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Semakin kita disiplin dalam pelaksanaan pencegahan ini maka transmisi lokal penyebaran Covid-19 pasti bisa kita hentikan.

Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Gugus Tugas minta semua elemen masyarakat membantu dan bekerjasama dengan petugas survailans Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tracing contact untuk menemukan siapa pun yang pernah kontak dekat dengan orang yang positif Covid-19 sehingga kita bisa menangani lebih awal orang-orang yang berisiko terinfeksi Covid-19 guna mencegah penyebaran berikutnya kepada orang lain. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Badung

Bupati Badung Tagih Output Nyata Pembekalan Lembang, Kepala OPD Wajib Rancang “Cross-Cutting” Program

Loading

Published

on

By

Arahan Bupati Badung kepada Kepala OPD
PENGARAHAN: Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta saat memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Menegaskan komitmen bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan bukan agenda seremonial belaka, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026).

Arahan ini diberikan sehari setelah seluruh pimpinan dinas merampungkan pelatihan terpadu bersama fasilitator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembang.

Dalam pengarahan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan agenda di Jawa Barat ini harus terwujud dalam langkah konkret di lapangan. Seluruh pimpinan instansi diberikan tugas terukur untuk segera mengonsolidasikan program kerja dan mengikis habis sekat-sekat sektoral.

Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar fokus menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan perwujudan Visi, Misi, serta penuntasan 5 Isu Strategis Kabupaten Badung saat ini. Guna memastikan program tidak berjalan secara parsial, para kepala dinas diwajibkan aktif berkoordinasi antardinas untuk merumuskan Cross-Cutting Program (program kolaboratif lintas sektor). Untuk mengawal efektivitas integrasi ini, para Asisten Sekretaris Daerah ditugaskan langsung sebagai koordinator perumusan program lintas instansi tersebut.

“Pelatihan yang telah kita jalani bersama Kemendagri di Lembang kemarin harus melahirkan output nyata bagi masyarakat Badung. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang terkotak-kotak. Terwujudnya Cross-Cutting Program antardinas adalah bukti bahwa seluruh jajaran pimpinan daerah memiliki satu tarikan napas dalam menuntaskan isu-isu prioritas krama Badung,” tegas Bupati Wayan Adi Arnawa dihadapan para kepala OPD.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Wayan Putra Yadnya, selaku leading sector kegiatan, menjelaskan bahwa lahirnya instruksi terintegrasi ini merupakan implementasi langsung dari kurikulum pembekalan yang telah dijalani.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Mendem Pedagingan di Perumahan Padang Hijau Kelurahan Padangsambian

Putra Yadnya memaparkan, serangkaian modul Kemendagri pada Jumat (6/11/2026) seperti Building Learning Commitment (BLC), Jalur Bola Pelayanan, dan Karpet Satu Tujuan, hingga simulasi kepemimpinan taktis di alam terbuka memang dirancang khusus untuk membangun kesiapan mental kolaboratif para pimpinan tinggi pratama.

“Rangkaian pembekalan berbasis experiential learning di Lembang berfungsi sebagai pemantik untuk menyelaraskan ritme kepemimpinan para kepala instansi. Arahan Bapak Bupati pada hari ini terkait Cross-Cutting Program merupakan action plan dan output terukur yang menjadi indikator kinerja utama kegiatan ini,” jelas Putra Yadnya.

Melalui koordinasi intensif di bawah para Asisten Sekda, rumusan Cross-Cutting Program hasil pembekalan ini akan langsung diselaraskan ke dalam perencanaan teknis anggaran daerah, memastikan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Badung hadir lebih responsif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna, Dengarkan Japem terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Published

on

By

Rapat Paripurna DPRD Badung
RAPAT PARIPURNA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat raperda strategis.

Empat Raperda strategis yang dibahas meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I I Gusti Agung Ketut Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap anggota dewan. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I Bagus Surya Suamba, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan tamu undangan lainnya.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 Ayat (3), dewan wajib melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan dan pengambilan keputusan atas Raperda yang diajukan pemerintah daerah.

“Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif melalui Pemandangan Umum Fraksi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban atas masukan tersebut,” ujar Anom Gumanti.

Ia mengapresiasi respons cepat Bupati Badung yang telah menjawab seluruh aspirasi dewan. Langkah selanjutnya, DPRD Badung akan menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melangkah ke tahap penetapan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.

Baca Juga  Sekda Rai Iswara Mendem Pedagingan di Perumahan Padang Hijau Kelurahan Padangsambian

Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menegaskan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

“Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma, aturan yang berada di bawah secara otomatis dicabut dan mengacu pada regulasi pusat,” tegasnya.

Mengenai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pihak dewan menaruh harapan besar agar alokasi anggaran tersebut mampu mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan.

Anom Gumanti memaparkan bahwa kapasitas maksimal kebutuhan air di wilayah selatan mencapai 2.000 liter per detik (lps), sedangkan daya suplai PDAM saat ini baru sanggup memenuhi sekitar 800 lps.

“Kebutuhan kita jauh di atas kapasitas saat ini. Ke depan, dewan akan mengundang jajaran Direksi PDAM untuk berdiskusi mendalam, terlebih Pemkab Badung sedang berfokus membangun infrastruktur jalan di selatan yang dipastikan memicu pertumbuhan pembangunan baru dan meningkatkan kebutuhan air,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini proyek jalan masih dalam tahap pertama pembebasan lahan, sehingga dewan mendahulukan serapan aspirasi masyarakat serta kepastian perizinan sebelum mengkaji kebutuhan teknis air bersih secara menyeluruh.

Sebagai alternatif solusi jangka panjang, DPRD Badung membuka wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar. Mengingat kondisi Dam Estuari yang kian menyusut saat musim kemarau, inovasi teknologi mutakhir dinilai sangat mendesak.

“Langkah berani seperti teknologi SWRO ini layak dipertimbangkan, misalnya di area Kuta, Sawangan, atau Nusa Dua. Selama studi kelayakannya (feasibility study) jelas, ramah lingkungan, dan tidak memicu dampak sosial, kenapa tidak didukung? Ini solusi nyata untuk mengatasi defisit air,” pungkasnya.

Baca Juga  Wujudkan Sinergi Kesehatan Hewan Nasional, FKH Unud Jajaki Kerja Sama dengan PT. RIST

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung atas kecermatan serta inisiatif dalam mengawal pembahasan dokumen penganggaran dan Raperda.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran pimpinan serta anggota dewan. Pembahasan dokumen ini berlangsung sangat dinamis, konstruktif, dan harmonis. Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif,” tutup Bupati Adi Arnawa. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Lomba Mancing, Bupati Sanjaya Apresiasi Semangat Kebersamaan Krama Tempek Pengabetan

Published

on

By

Bupati Sanjaya menebar ikan saat Lomba Mancing Air Deras di Tabanan
TEBAR IKAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menebar ikan saat menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). (Foto: bi)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Kabupaten Tabanan maupun luar daerah tersebut berlangsung meriah.

Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Dengan harga kupon sebesar Rp 60.000, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan mempererat kebersamaan antarpemancing, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan keagamaan, yakni sebagai upaya penggalian dana untuk mendukung pembangunan dan Pemelaspasan Gedong Suci Ratu Ayu Balai Tempek Pengabetan, sekaligus pelaksanaan Ngenteg Linggih dan Ngusaba Desa di Tempek setempat.

Bupati Sanjaya yang saat itu didampingi salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi penuh kegiatan ini. Ia berharap, semangat kebersamaan, gotong-royong, serta partisipasi masyarakat diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan adat serta keagamaan di lingkungan masyarakat.

Menambah semarak kegiatan, Bupati Sanjaya juga turut ambil bagian dalam lomba mancing tersebut. Dengan penuh antusias, Sanjaya ikut memancing di Telabah Yeh Pegat dan berhasil mendapatkan seekor ikan lele. Momen tersebut semakin menambah keakraban dan suasana kebersamaan bersama masyarakat serta para peserta yang hadir. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Pertahankan Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Pemkot Denpasar Dapat Penghargaan dari Kemenkeu RI
Lanjutkan Membaca